SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo telah berupaya melakukan rehabilitasi hutan dan lahan guna menjaga lingkungan. Sejak periode pertama di tahun 2014 hingga saat ini, telah ada sebanyak 101 juta batang pohon ditanam untuk reboisasi dan penghijauan di Jawa Tengah.

Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Soegiharto menuturkan bahwa dari awal menjabat, Ganjar memang sudah memiliki visi misi untuk mencintai lingkungan. Yakni menekankan betapa pentingnya upaya pemulihan lingkungan.

“Selama periode Pak Ganjar sebenarnya beliau sangat menekankan bahwa aspek upaya pemulihan lingkungan ini sangat penting, salah satu visi beliau cintai lingkungan. Selama delapan tahun ini sudah ada sebanyak seratus juta batang pohon yang ditanam untuk penghijauan dan reboisasi,” ujarnya, Selasa (26/7/2022).

Gerakan tanam pohon tersebut, lanjutnya, dilakukan Ganjar secara masif. Beberapa tahun belakangan, politisi berambut putih itu tak segan turun ke bawah untuk mengajak masyarakat aktif menanam pohon.

“Kayaknya gerakan Pak Gubernur sangat masif dalam beberapa tahun terakhir turun ke bawah untuk mengajari kita menanam. Beliau tidak mau hanya seremonial. Saat ini, konteks kesadaran masyarakat sangat tinggi (menanam pohon),”  lanjutnya.

Selain itu, Ganjar juga mampu menggandeng sejumlah pihak untuk turut serta dalam upaya pelestarian alam. Seperti Pemerintah Pusat, BUMN, CSR dan komunitas-komunitas pecinta alam.

“Iya, ini bersinergi dengan Pemerintah Pusat, BUMN dan lainnya saling bergandengan tangan. Karena memang ini tanggung jawab bersama,” paparnya.

Secara teknis, Soegiharto menerangkan, 101 juta pohon yang ditanam tersebut beragam jenis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lahannya. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan produktif dipilih pohon seperti sengon, jati, mahoni, pinus, damar, jabon, suren, kayu putih, dan lainnya.

“Kalau untuk pelestarian dan sahabat air kita pilih pohon gayam, aren, beringin, bulu, mangrove, ketapang, kepoh, dan lainnya,”  ungkapnya.

Dari upaya yang dilakukan tersebut mampu mengurangi jumlah lahan kritis yang ada di Jawa Tengah. Tercatat di tahun 2013 lahan kritis di Jawa Tengah mencapai 634.598 hektare. Dalam kurun waktu 8 tahun, telah diupayakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 251.037 hektare. Pada tahun 2018 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merilis data lahan kritis di Jawa Tengah tinggal 375.733 hektare.

“Secara umum di Jateng di kurun waktu 2014-2021, kita sudah menangani sekitar 39,5 persen dari luas lahan kritis yang tercatat di 2013. Itu di eranya Pak Ganjar di periode satu dan dua,”  ungkapnya.

Selain rehabilitasi lahan dan hutan, pihaknya juga berupaya melakukan perlindungan dan pengelolaan pada kawasan bernilai ekosistem untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari.

“Pada 2014 dilakukan percepatan pembangunan kawasan pelestari Alam Taman Hutan Raya K.P.A.A Mangkunegara I yang berada di kawasan lereng Lawu, dan di tahun 2015 launching Kebun Raya Baturaden sebagai salah satu kawasan konservasi khusus untuk pengawetan tumbuhan,” imbuhnya.

Ditambahkannya, konsep pengelolaan kawasan yang memadukan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan dukungan logistik telah diakui Unesco pada Oktober 2020. Yakni pengelolaan Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria dan Merapi Merbabu dan Menoreh.

“Untuk saat ini sedang menyiapkan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) baru, antara lain KEE Hutan Petungkriono, Gunung Ungaran, Mangrove Cilacap, dan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan dan nilai konservasi tinggi seperti Gunung Slamet, Gunung Muria, Gunung Prahu, Gunung Bismo dan lainnya,” tandasnya.

Dalam data Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, luas kawasan hutan negara di Jawa Tengah pada tahuan 2021 seluas 649.848,59 hektare. Hutan negara terdiri dari hutan konservasi seluas sekitar 15.329,48 hektare, hutan lindung sekitar 83.705,94 hektare, dan hutan produksi seluas sekitar 550.813,17 hektare. Sedangkan hutan milik rakyat diperkirakan seluas 640.393,88 hektare.