SEMARANG – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diklaim menjadi peranan penting dalam kebangkitan perekonomian nasional bahkan berperan pada penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat.
Oleh karena itu, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi permodalan berbasis syariah bagi para pelaku UMKM.
“Kegiatan ini akan memberikan dampak yang luar biasa harapannya dalam perekonomian khususnya di Jawa Tengah dan literasi keuangan syariah untuk mendukung peningkatan ekonomi di UMKM Jawa Tengah,” ujar Elvi dalam Acara Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah bagi Segmen UMKM Jawa Tengah di Gedung Lab KWU Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Undip Semarang, Jumat (26/8/2022).
Menurutnya, kontribusi yang dicapai oleh para pelaku UMKM dalam membangkitkan perekonomian mencapai 61%. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja secara nasional sebanyak 97%.
“UMKM menjadi penopang ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu kekuatan pembangkit ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Elvi menjelaskan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah Pegadaian yang dapat disalurkan kepada para UMKM mencapai Rp. 5,9 trilirun. Dari nominal tersebut, melalui KUR Super Micro dengan plafon pembiayaan bisa mulai Rp. 1 juta sampi Rp. 10 juta.
“Ini adalah salah satu bukti bahwa Pegadaian sangat mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM dan usaha berdasarkan jenis portofolio nasabah yang dimiliki. Dimana portofolio tersebut sebagian besar 60% itu adalah nasabah produktif dan paling banyak memang transaksi sampai saat ini adalah gadai,” paparnya.
“Dan mendukung UMKM adalah komitmen pemerintah sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masyarakat paska pandemi. Dan dari alternatif yang ada, Pegadaian hadir dengan skema syariah,” tambahnya.
Disisi lain, Elvi juga meminta kepada masyarakat untuk mengembangkan wawasannya dalam berliterasi mengenai proses transaksi keuangan. Hal itu diharapkan agar masyarkat tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan.
“Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia literasinya 38,3% di tahun 2019. Inklusifnya adalah 76,19%. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mengetahui setiap transaksi keuangan yang dipilih agar tidak terjebak dari transaksi tidak menguntungkan seperti investasi bodong atau pembiayaan yang tidak wajar,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Dr. Iskandar Simorangkir mengakui bahwa pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarkat kesulitan. Mobilitas masyarakat pada saat pandemi terbatas lantaran adanya Perbelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bahkan lockdown.
“Yang terjadi ketika masyarkat diam di rumah adalah disisi produksi, pasti tidak menghasilkan apa-apa. Tidak mungkin kita menghasilkan barang lewat online kita harus bekerja secara fisik untuk menghasilkan barang,” paparnya.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi dan akan mendukung apa yang dilakukan oleh Pegadaian. Dirinya juga mendorong instansi lainnya untuk melakukan upaya kebangkitan perekonomian masyarakat.
