URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga telah melampaui 98 persen. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dr. Sri Mugirahayu, menyatakan fokus saat ini adalah meningkatkan keaktifan peserta, terutama di Kabupaten Kendal, sekaligus memperkuat mutu layanan kesehatan melalui supervisi rutin dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan mitra.

Mbak Google

KABAR RASIKA

JKN Tembus 98 Persen, BPJS Kesehatan Ungaran Perkuat Mutu Layanan dan Pastikan Pasien Tetap Terlayani

JKN Tembus 98 Persen, BPJS Kesehatan Ungaran Perkuat Mutu Layanan dan Pastikan Pasien Tetap Terlayani

JKN Tembus 98 Persen, BPJS Kesehatan Ungaran Perkuat Mutu Layanan dan Pastikan Pasien Tetap Terlayani

Ibu Arum penyintas kanker yang sangat terbantu dengan hadirnya program JKN, dr. Faris Amrullah Direktur At-Tin Hospital Bawen
Ibu Arum penyintas kanker yang sangat terbantu dengan hadirnya program JKN, dr. Faris Amrullah Direktur At-Tin Hospital Bawen
featured-img

KABUPATEN SEMARANG – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ungaran terus menunjukkan capaian positif. Cakupan kepesertaan di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga kini telah menembus lebih dari 98 persen, diiringi komitmen peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Media Gathering 2026 BPJS Kesehatan Cabang Ungaran bertema “Menguatkan Sinergi, Menebar Manfaat” yang digelar di Boemisora, Getasan, Kabupaten Semarang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dr. Sri Mugirahayu, M.H., AAK., mengatakan tantangan yang kini dihadapi bukan lagi memperluas cakupan peserta, melainkan meningkatkan tingkat keaktifan kepesertaan, khususnya di Kabupaten Kendal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dr. Sri Mugirahayu, M.H., AAK

“Untuk cakupan peserta di wilayah kerja kami sudah di atas 98 persen. Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga tingkat keaktifannya sudah di atas 80 persen sesuai target, sedangkan Kabupaten Kendal masih berada di kisaran 70 persen. Kami optimistis pada Oktober nanti dapat meningkat hingga setara dengan dua daerah lainnya,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah serta menggandeng badan usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah Kabupaten Kendal bahkan telah berkomitmen menambah sekitar 116 ribu peserta JKN melalui anggaran perubahan, sementara sejumlah perusahaan mulai didorong membantu pembayaran iuran masyarakat di sekitarnya.

Saat ini, layanan JKN di wilayah kerja Cabang Ungaran didukung sekitar 22 rumah sakit dan lebih dari 200 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melayani sekitar 2,5 juta peserta.

Di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga menegaskan komitmennya menjaga mutu pelayanan. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi perhatian publik terhadap kasus pasien yang dikabarkan harus menunggu lama mendapatkan ruang rawat inap.

Menurut dr. Sri Mugirahayu, BPJS Kesehatan secara rutin melakukan supervisi ke rumah sakit dan puskesmas untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari sistem pendaftaran, waktu tunggu pasien bertemu dokter, antrean farmasi, hingga ketersediaan tempat tidur.

Ia menjelaskan, khusus pasien yang datang melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meski ruang rawat inap sedang penuh.

“Untuk pasien dari IGD sudah ada SOP. Setelah kondisi kegawatdaruratannya ditangani, pasien dapat ditempatkan sementara di ruang transito sambil menunggu tempat tidur tersedia. Yang perlu terus diperbaiki adalah komunikasi kepada keluarga pasien agar memahami alur pelayanan yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Komitmen serupa juga disampaikan Direktur At-Tin Hospital Bawen, dr. H. Faris Amrullah, MARS., FISQua. Menurutnya, rumah sakit telah membangun sistem pelayanan terintegrasi agar pasien memperoleh penanganan secepat mungkin, baik melalui poliklinik maupun Instalasi Gawat Darurat.

Ia mengatakan At-Tin Hospital menjaga Bed Occupancy Rate (BOR) di kisaran 60 persen agar pelayanan tetap optimal dan waktu tunggu pasien dapat ditekan.

“Kami sudah menyiapkan sistem mulai dari pendaftaran, admisi, pelayanan di poliklinik hingga IGD. Harapannya pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Salah satu yang terus kami benahi adalah memastikan dokter spesialis hadir tepat waktu sesuai jadwal praktik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menghadirkan testimoni peserta JKN, Arif Arum Ningsih, penyintas kanker payudara yang telah menjalani pengobatan sejak 2022.

Arif mengaku sempat merasa takut dan cemas saat pertama kali didiagnosis menderita kanker. Namun kehadiran Program JKN membuat dirinya dapat menjalani seluruh rangkaian pengobatan tanpa terbebani biaya yang sangat besar.

“Seluruh proses pengobatan saya ditanggung BPJS Kesehatan. Pelayanannya ramah, obat-obatan tersedia, dan prosedurnya mudah. Saya bisa lebih tenang dan fokus menjalani pengobatan,” tuturnya.

Menanggapi kisah tersebut, dr. Sri Mugirahayu mengatakan pengalaman Arif menjadi bukti nyata bahwa Program JKN tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko beban biaya pengobatan, khususnya untuk penyakit katastropik seperti kanker.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa JKN hadir bukan hanya saat sehat, tetapi menjadi perlindungan ketika menghadapi kondisi yang tidak pernah diharapkan. Karena itu kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bersama seluruh fasilitas kesehatan mitra agar peserta memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” pungkasnya.

BACA JUGA :

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Apresiasi Komitmen PT Gratia Husada Farma Dukung PIPMP JKN
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Apresiasi Komitmen PT Gratia Husada Farma Dukung PIPMP JKN
BPJS Kesehatan mencatat kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia hingga akhir 2025. Dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan 2025, Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyebut layanan kesehatan dimanfaatkan 725,3 juta kali, didukung penguatan layanan digital, jaringan fasilitas kesehatan, serta kondisi Dana Jaminan Sosial yang tetap sehat untuk menopang SDM produktif.
JKN Catat 725 Juta Layanan Kesehatan Sepanjang 2025, Kepesertaan Tembus 98,62 Persen
Sukisno (70), warga Kota Salatiga, merasakan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setelah mengalami serangan stroke dan menjalani perawatan intensif serta terapi rutin selama setahun terakhir. Dengan pembiayaan yang dijamin melalui kepesertaan JKN yang ditanggung Pemerintah Kota Salatiga, ia dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya hingga kondisinya berangsur pulih dan kembali beraktivitas.
Sukisno: JKN Jadi Penyelamat Saat Stroke, Kini Kembali Berjalan dan Beraktivitas
Stroke Ringan Tak Lagi Jadi Beban, Ngapiyah Rasakan Manfaat JKN di Usia Senja
Stroke Ringan Tak Lagi Jadi Beban, Ngapiyah Rasakan Manfaat JKN di Usia Senja
Muat Lebih

INFOGRAFIS

TERKINI

Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan Rp150.297.670 hasil lelang 19 lot Barang Rampasan Negara ke Kas Negara, Kamis (20/8/2026). Lelang yang digelar melalui KPKNL Semarang pada 11–12 Agustus itu diikuti 66 peserta dan mencakup berbagai barang, mulai dari mobil, ponsel, pompa, penampungan air hingga tanah.
Eksekusi Tuntas, Kejaksaan Negeri Salatiga Setorkan Uang Ratusan Juta ke Kas Negara
Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan Rp150.297.670 hasil lelang 19 lot Barang Rampasan Negara ke Kas Negara, Kamis (20/8/2026). Lelang yang digelar melalui KPKNL Semarang pada 11–12 Agustus itu diikuti...
Rencana pengalihan status guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027 mendapat perhatian Pemkab Semarang. BKPSDM Kabupaten Semarang menyatakan masih menunggu petunjuk teknis resmi pemerintah pusat, terutama terkait administrasi, pembiayaan, pembinaan, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan ribuan guru PPPK dan PNS di daerah.
4.200 PPPK Guru di Kabupaten Semarang Berpotensi Diambil Alih Pusat, BKPSDM Tunggu Juknis
Rencana pengalihan status guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027 mendapat perhatian Pemkab Semarang. BKPSDM Kabupaten Semarang menyatakan masih menunggu petunjuk teknis...
Rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran untuk PLTP masih dalam tahap kajian dan belum memasuki pelaksanaan, kata Pemkab Semarang, Kamis (20/8/2026). Pemerintah masih menunggu hasil penelitian potensi geothermal, sekaligus memastikan aspek lingkungan, keamanan, aktivitas warga, dan keberadaan Candi Gedongsongo tetap terlindungi.
Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran untuk PLTP Bakal Dilanjut, Pemkab Semarang: Masih Tahap Kajian
Rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran untuk PLTP masih dalam tahap kajian dan belum memasuki pelaksanaan, kata Pemkab Semarang, Kamis (20/8/2026). Pemerintah masih menunggu hasil penelitian potensi...
Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan kesejahteraan relatif paling rendah,...
Masyarakat dapat mengecek status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online melalui laman dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data sosial ekonomi yang menjadi salah satu acuan penentuan sasaran bantuan. Jika data tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau meminta bantuan desa maupun kelurahan.
Cara Cek Desil DTSEN dengan HP
Masyarakat dapat mengecek status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online melalui laman dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui...

POPULER

molinas
Menimbang Motor Listrik Nasional, Antara Transisi Energi, Risiko Kemacetan, dan Keselamatan Jalan
Artis nasional Anang Hermansyah dan Ashanty mengunjungi Kota Salatiga pada Selasa (18/8/2026) malam untuk menjajaki pemanfaatan sejumlah lokasi sebagai tempat pengambilan gambar film. Didampingi Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, rombongan juga menikmati suasana kota sekaligus mengenal potensi budaya, kuliner, UMKM, dan ekonomi kreatif setempat.
Kenakan Blangkon Pecis dan Syal Motif Khas Salatiga, Artis Anang dan Ashanty Keliling Kota
Ratusan siswa SMK Negeri 1 Salatiga menggelar aksi di lingkungan sekolah pada Senin untuk mempertanyakan perubahan rencana pembangunan fasilitas yang sebelumnya disepakati sebagai ruang ekspresi siswa. Aksi muncul setelah siswa mendapat informasi lahan tersebut akan digunakan untuk ruang praktik. Kepala sekolah menyebut persoalan terjadi akibat miskomunikasi dan memastikan ruang ekspresi tetap dibangun di lokasi berbeda, sementara sekolah menggelar audiensi untuk menjelaskan perubahan tersebut.
Merasa Kecewa dengan Sekolah, Ratusan Siswa SMK 1 Salatiga Gelar Aksi Demo