URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Menyikapi keluhan masyarakat terkait jumlah SMA Negeri yang terbatas di Kota Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menambah SMA Negeri. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, berkomitmen untuk menghibahkan tanah milik Pemkot Semarang demi pembangunan SMA Negeri.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Pemkot Semarang Berupaya Tingkatkan Jumlah SMA Negeri

Pemkot Semarang Berupaya Tingkatkan Jumlah SMA Negeri

Pemkot Semarang Berupaya Tingkatkan Jumlah SMA Negeri

Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu, menceritakan inovasi dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kota Semarang dalam acara Expert Meeting III di Jakarta. Program-program penanganan stunting telah membuktikan efektivitasnya dengan mengurangi angka prevalensi stunting dari 21,3% pada tahun 2021 menjadi 10,4% pada tahun 2022.
Foto: Pemkot Semarang
Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berbagi pengalaman, pada Rabu (15/3) dalam acara Expert Meeting III di Ballroom Hotel Raffles, Jakarta.
featured-img

Semarang – Menyikapi keluhan sebagiam masyarakat mengenai jumlah SMA Negeri di Kota Semarang yang tidak bertambah, Pemkot Semarang mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk menambah SMA Negeri di ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Minggu (25/6/2023). Dirinya akan menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah dan siap menghibahkan tanah milik Pemkot Semarang untuk dibangun SMA Negeri.

“SMA dan SMK ini kan kewenangan provinsi sehingga Pemkot Semarang sifatnya hanya mendorong. Jadi saya akan menyampaikan surat kepada Gubernur agar tahun depan bisa dibangun SMA Negeri, apabila di titik-titik yang ada aset pemkot, di titik yang bisa dibangun SMA dan ada tanah Pemkot Semarang, maka Pemkot Semarang siap menghibahkan tanah tersebut kepada pemprov,” terang perempuan yang akrab disapa Mbak Ita.

Wali kota perempuan pertama di kota Semarang tersebut juga kembali menegaskan mengenai SMA/SMK yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut, Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang hanya bisa mendorong dan menghibahkan apa yang menjadi wewenang dan dimiliki dari pemerintah Kota Semarang.

“Karena SMA SMK itu wewenangnya provinsi, karena kita tahu provinsi tidak punya banyak aset di Kota Semarang. Jadi sifatnya ini mendorong, dan apabila dari kajian diperlukan tanah ataupun aset tanah dan pemkot punya aset tersebut, Pemkot Semarang siap untuk membantu membangun SMA Negeri,” pungkasnya.

Jumlah SMA Negeri di Kota Semarang sendiri memang masih berjumlah 16 sekolah, hal tersebut terbilang sedikit jika dibandingkan dengan ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.

Mengenai pengelolaannya, SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait peralihan pengelolaan pendidikan menengah dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke provinsi.

BACA JUGA :

Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mempertegas larangan penjualan dan pengadaan seragam oleh satuan pendidikan setelah polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekda Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro, Jumat (26/6/2026), meminta seluruh kepala sekolah mematuhi Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010, mengembalikan mekanisme pengadaan kepada komite sekolah bersama wali murid, serta memastikan sekolah tidak melakukan pungutan maupun pengadaan seragam.
Sekda Kabupaten Semarang Tegaskan Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pengadaan Dikembalikan ke Komite
SMP Negeri 2 Ungaran memastikan tidak pernah menjual maupun mengadakan seragam bagi peserta didik baru setelah muncul isu dugaan pungutan seragam. Pada Kamis (25/6/2026), pihak sekolah menyatakan seluruh dana titipan dari sekitar 50 wali murid telah diperintahkan untuk dikembalikan, sementara Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan sekolah wajib mematuhi aturan yang melarang pengadaan dan penjualan seragam di lingkungan pendidikan.
Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora meluncurkan program Penyuluh Masuk Sekolah dan Sekolah Pangan Lestari untuk meningkatkan literasi pertanian pelajar serta menarik minat generasi muda menjadi petani. Program yang disiapkan mulai tahun ajaran baru ini hadir sebagai respons atas menurunnya jumlah petani dan dominasi petani berusia di atas 45 tahun yang berpotensi mengancam regenerasi sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Atasi Krisis Regenerasi Petani, Dispertanikap dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang Luncurkan Program Penyuluh Masuk Sekolah
Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Orang Tua Siswa Pertanyakan Mekanisme Penerimaan Siswa Baru di SMAN 3 Salatiga
Orang Tua Siswa Pertanyakan Mekanisme Penerimaan Siswa Baru di SMAN 3 Salatiga
Peraih Nilai TKA Sempurna di Salatiga dapat Cuan dari Wali Kota
Peraih Nilai TKA Sempurna di Salatiga dapat Cuan dari Wali Kota

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan ruas jalan provinsi di kawasan Pantura Barat pada 2026. Kebijakan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rembug Pembangunan di Kota Tegal, Senin (22/6/2026), bertujuan memulihkan kemantapan jalan yang menurun akibat curah hujan tinggi sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan Pantura Barat Jadi Prioritas, Pemprov Jateng Gelontorkan Puluhan Miliar Rupiah untuk Perbaikan dan Pemeliharaan
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Dieng Caldera Race 2026 yang berlangsung pada 19–21 Juni di kawasan Dieng, Jawa Tengah, menarik ribuan pelari dari berbagai daerah dan mancanegara. Kategori 25K menjadi favorit karena menghadirkan rute baru menuju puncak Gunung Sindoro yang lebih menantang. Peserta harus menghadapi elevasi ekstrem dan suhu dingin pegunungan, namun tetap disuguhi panorama alam khas Dieng yang memukau sepanjang lintasan.
Menembus Dingin 14 Derajat, Ribuan Pelari Serbu Dieng Caldera Race 2026