KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Pemkot Semarang Gandeng World Bank dalam Proyek Normalisasi Sungai Plumbon

Pemkot Semarang Gandeng World Bank dalam Proyek Normalisasi Sungai Plumbon

Pemkot Semarang Gandeng World Bank dalam Proyek Normalisasi Sungai Plumbon

Semarang – Proyek Normalisasi Sungai Plumbon, Pemerintah Kota Semarang, akan dibiayai melalui World Bank. Proyek tersebut dilakukan sebagai penanggulangan banjir di ibu kota Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, rencana normalisasi Sungai Plumbon berawal dari Menteri PUPR saat meninjau bencana banjir di Kota Lumpia pada 6 Januari 2023 lalu. Hasil dari kunjungan kerja itu, dinilai perlu melakukan normalisasi karena kondisinya tidak seimbang dengan Kali Beringin yang sudah dinormalisasi lebih dulu.

“Kali Beringin diameternya sudah 50 meter. Sedangkan Kali Plumbon masih kecil. Sehingga direncanakan ada normasasi Kali Plumbon dikerjakan mulai tahun 2023,” ungkapnya, Minggu (2/7/2023).

Ita sapaan akrab Hevearita G Rahayu memaparkan, anggaran normalisasi menggunakan bantuan dari World Bank. Sudah ada koordinasi dan komunikasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Semarang, dan World Bank. Berbeda denggan anggaran APBN, pembangunan menggunakan bantuan World Bank ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. “Ada tahapan-tahapan terkait masyarakat yang kena dampak,” ujarnya.

Tak hanya normalisasi Sungai Plumbon, lanjut Ita, revitalisasi rumah pompa Sungai Tenggang juga akan dibantu World Bank. Rencananya, kata Mbak Ita, akan ada penambahan pompa di Sungai Tenggang untuk penanggulangan banjir di wilayah timur Kota Semarang. Saat terjadi banjir, kapasitas pompa di Sungai Tenggang tidak sesuai sehingga diperlukan penambahan pompa.

“Sistemnya (bantuan dari World Bank) tidak tahu, itu Kementerian. Tahunya kami dapat bantuan dari World Bank,” jelasnya.

Sementara, dikatakan Mbak Ita, kewajiban Pemerintah Kota Semarang adalah melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon. Saat ini Pemkot Semarang sudah memprogramkan terkait pembebasan lahan warga terdampak proyek normalisasi tersebut.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]