BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Ini diwujudkan dengan jalur khusus bagi difabel saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMA/SMK. Ini bertujuan untuk memberikan edukasi setara bagi seluruh anak di Jateng.
Hal ini terungkap, saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin agenda Musrenbang untuk wilayah aglomerasi Barlingmascakeb dan Bregas malang, Jumat (22/4/2022). Selain dihadiri bupati dan wali kota dari sembilan daerah, hadir pula perwakilan penyandang disabilitas, di Aula Gedung Kusno Sosrodiharjo, Banyumas.
Ia adalah Kevin Kurniawan yang berasal dari perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas. Dirinya menyoroti, pentingnya kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurutnya, ada jenis disabilitas yang bisa bersekolah di sekolah umum (inklusi) atau harus mengenyam edukasi di SLB.
“SLB itu untuk disabilitas dengan cerebral palsi atau autis. Kalau untuk penyandang paraplegia (kelumpuhan) masih bisa mengikuti sekolah inklusi. Kalau untuk autis itu susah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Uswatun Khasanah mengapresiasi hal itu. Ia menyebut, SLB dan sekolah umum bukanlah segregasi (pemisah) bagi penyandang disabilitas dan bukan.
Terlebih lagi, pada PPDB SMA/SMK negeri di Jateng nantinya akan ada jalur bagi difabel untuk sekolah umum, melalui program inklusi.
“Bagi yang memunyai kebutuhan khusus seperti autis, memang dia harus di SLB. Tapi bagi difabel fisik itu semua sekolah wajib mengakomodir. Di PPDB nanti ada jalur khusus offline untuk rekan-rekan yang difabel,” ujarnya.
Ia menyebut, tidak ada batasan kuota bagi difabel yang ingin bersekolah di sekolah umum inklusi.
“Bahkan mereka bisa milih. Pak gubernur sudah nyatakan, belum tentu dekat itu nyaman, kalau mereka nyaman di sekolah tertentu itu tidak apa-apa,” jelasnya.
Terkait pembangunan sekolah di wilayah yang belum ada sekolah negeri, pihaknya akan melakukan asesmen kebutuhan. Uswatun menyebut, dari ajang Musrenbang banyak usulan terkait pembangunan sekolah (SMA/SMK) yang kemudian di realisasikan.
“Untuk wilayah yang belum ada sekolah negerinya, setelah dikaji ada sekolah swastanya dua. Dan ada SMK Negeri Lumbir itu juga usulan dari Musrenbang yang sudah direalisasikan. Kalau untuk usulan pembangunan SMA di Tegal Selatan dikaji dahulu, terkait lahan dan apakah bisa diserahkan ke propinsi,” imbuhnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menyebut ajang Musrenbang merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Ia juga memastikan, baik SLB maupun sekolah inklusi di Jateng ditujukan untuk meningkatkan kualitas anak didik yang meyandang disabilitas.
Sebelumnya, di ajang serupa di Kabupaten Magelang, Ganjar memastikan sekolah di Jateng mendukung inklusifitas bagi difabel.
“Sekarang sudah kita koreksi, setiap sekolah sudah boleh (inklusi). Kalau ada teman anda, ataukah anda tak mau sekolah ke SLB, mau ke sekolah umum agar masuk inklusi, kita sudah siapkan. Bahwa nanti ada problem kami yang selesaikan,” pungkasnya.
