RASIKAFM.COM | TENGARAN – Ratusan warga Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang menghadiri kegiatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Aula Pinus Park Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Minggu (10/5/2026). Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus ruang dialog masyarakat terkait layanan kesehatan dan program BPJS Kesehatan.
Kepada rasikafm.com, Kepala Desa Bener, H. Saefudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di wilayahnya. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai layanan BPJS Kesehatan.
“Terima kasih karena Desa Bener dipercaya menjadi lokasi sosialisasi ini sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung. Silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya terkait layanan BPJS Kesehatan maupun program JKN,” ujarnya.
Menurut kades, selama ini banyak pertanyaan dari masyarakat soal BPJS Kesehatan, baik kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat dan ketua RT, untuk itulah pihaknya mengandeng BPJS guna memberikan soasialisasi agar masyarakat jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Muh. Haris turut menyampaikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi Komisi IX DPR RI, termasuk kemitraannya dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Haris menegaskan bahwa program JKN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara DPR RI, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses oleh masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta JKN serta mengetahui berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga bersama,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Subkhan, menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mewujudkan layanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat. Dukungan dari Komisi IX DPR RI juga dinilai turut memperkuat pelaksanaan program JKN di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah daerah terus mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
“Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memberikan dukungan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal,” jelas Subkhan.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga memiliki layanan Mobil Penyuluhan Keliling untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat. Terkait isu kepesertaan BPJS nonaktif, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan memastikan tidak terdapat perubahan signifikan dari sisi jumlah kepesertaan.
“Apabila masyarakat mengalami kendala atau memiliki keluhan, kami berharap dapat segera disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti dan diberikan solusi,” tambahnya.
Menurutnya, Program JKN tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat yang sakit tidak perlu terbebani biaya pengobatan yang tinggi.
