KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

15 Pasutri di Salatiga Ikuti Sidang Isbath Pencatatan Pernikahan

15 Pasutri di Salatiga Ikuti Sidang Isbath Pencatatan Pernikahan

15 Pasutri di Salatiga Ikuti Sidang Isbath Pencatatan Pernikahan

Sebanyak 15 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Salatiga mengikuti sidang isbath dan pencatatan pernikahan yang diinisiasi oleh TP PKK Kota Salatiga di Ruang Kaloka Setda Salatiga pada Selasa (12/11/2024). Penjabat Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan membantu warga yang belum memiliki dokumen administrasi sah, sehingga anak-anak mereka dapat memperoleh jaminan sosial.
Foto Arief Rasika
Suasana pencatatan nikah di Ruang Kaloka Setda Salatiga

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Sebanyak 15 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Salatiga mengikuti sidang isbath dan pencatatan pernikahan, Selasa (12/11/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh TP PKK Kota Salatiga itu diselenggarakan di Ruang Kaloka Setda Salatiga dan mendapatkan antusias oleh warga Kota Salatiga.

Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani mengatakan, progam one stop service pencatatan pernikahan itu merupakan respon dari PKK yang melihat adanya anak-anak yang bersekolah tidak bisa mengurus jaminan sosial. Sebab orang tuanya tidak memiliki administrasi secara sah.

“Maka muncul inisiatif muncul pencatatan pernikahan ini. Mereka sudah menikah tapi belum dicatatkan,” terang Yasip.

Ditambahkanya dalam program ini pencatatan langsung dilakukan juga oleh kementerian agama Salatiga dan Disdukcapil Kota Salatiga. Progam pertama ini ada 15 pasutri yang mendaftarkan dan mendapatkan pelayanan.

“Ini merupakan piloting dulu, ke depan pemerintah selanjutnya bisa meneruskan ini dalam waktu tertentu. Mungkin satu tahun sekali atau dua tahun sekali. Sehingga persiapan lebih matang,” jelas Yasip.

Diharapkan dengan memiliki administrasi yang sah ini, kata Yasip, semua warga Salatiga memiliki perlindungan jaminan sosial dari negara.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Salatiga Anita Nofiana Yasip Khasani menyebut, tujuan dari program ini mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Agar masyarakat mendapatkan kepastian, anak-anak diakui secara hukum, dan terpenuhi jaminan sosial.

“Alhamdulillah ini warga sangat antusias, kemarin ada 100 pasangan yang masuk. Kemudian yang sesuai administrasi dan syariat agama itu ada 15 pasangan. Tahun depan kita targetkan minimal bisa isbath dan catatkan ada 30 pasangan,” jelas Anita.

Diakuinya, berdasarkan data yang diperoleh ada sekitar 125 pasutri di Kota Salatiga yang belum mencatatkan pernikahan. Sehingga pihaknya akan terus menggenjot program tersebut untuk memastikan seluruh warga Salatiga tidak terkendala dalam pengurusan dokumen administrasi.

Caption

Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat diwawancarai Media

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
[pekok2]