Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.
Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar (Kompas, 16 Januari 2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar. Subsidi tahun 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar, tahun 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), tahun 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), tahun 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar). Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp 177,5 miliar.
Anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 sebesar Rp. 177.490.979.000 hanya akan diterapkan di 6 kota, yakni Palembang (1 koridor, 13 bus senilai Rp 8.715.077.406), Surakarta (3 koridor, 42 bus senilai Rp 27.035.812.353), Makassar (1 koridor, 20 bus senilai Rp 17.014.376.067), Banyumas (4 koridor, 52 bus Rp 37.563.022.520), Surabaya (1 koridor, 14 bus Rp 13.899.917.590) dan Balikpapan (2 koridor, 19 bus Rp 20.792.166.110) serta terdapat tambahan 2 kota yakni Manado (2 koridor, 20 bus Rp 15.856.060.000) dan Pontianak (2 koridor, 19 Bus Rp 16.147.436.000).
Sebelumnya di tahun 2024 Pembelian Layanan (Buy the Service) diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan. Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp 47,65 miliar.
Di Kota Medan (Trans Metro Deli) ada 5 koridor dengan 72 bus, seluruh koridor telah handover oleh Pemda pada 16 Agustus 2024. Kota Palembang (Trans Musi Jaya) beroperasi 6 koridor dengan 66 bus dan 7 koridor dengan 55 armada feeder. Penambahan 1 koridor pada bulan Agustus 2024. Subtitusi bus besar ke bus mikro pada November 2024. Kota Bandung (Trans Metro Pasundan) beroperasi 5 koridor dengan 96 bus. Dua koridor telah di handover oleh Pemda pada bulan Januari 2024. Surakarta beroperasi 6 koridor dengan 116 bus dan 6 koridor dengan 111 armada feeder. Sebanyak 3 koridor feeder telah handover oleh Pemda pada Januari 2024.
Kabupaten Banyumas (Trans Banyumas) dioperasikan 4 koridor dengan 52 bus. Jogjakarta dengan 3 koridor dan 44 bus. Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula) dengan 4 koridor 75 bus. Seluruh koridor telah di handover oleh Pemda pada bulan Mei 2024. Kota Surabaya dioperasikan 2 koridor dengan 17 bus. Satu koridor dihandover oleh Pemda pada bulan Juli 2024. Pemprov. Bali (Trans Metro Dewata) dioperasikan 6 koridor dengan 105 bus. Ada penambahan 1 koridor per Agustus 2024. Di Kota Makassar (Trans Mamminasata) dioperasikan 4 koridor dengan 87 bus. Sebanyak 2 koridor tidak beroperasi tahun 2024. Dilakukan penambahan 1 koridor per Agustus 2024. Kota Balikpapan (Balikpapan City Trans) dioperasikan 2 koridor 19 Bus. Mulai beroperasi pada Juli 2024.
Sementara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menganggarkan untuk membenahi angkutan umum di Bodetabek, seperti Trans Pakuan 4 koridor (Kota Bogor), Trans Depok 1 koridor (Kota Depok), Trans Patriot 1 koridor (Kota Bekasi). Bulan Februari akan mengoperasikan
Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, namun untuk urusan angkutan umum saja diabaikan. Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni.
Keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menrunkan angka kecelakaan. Namun di Indonesia lebih dari itu dampaknya.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Di Indonesia ada 552 pemerintah daerah (38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota). Jika sekarang baru 14 kota dibenahi, kapan akan terwujud angkutan umum di seluruh pemda dibenahi?
Kewajiban pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan Program BTS, seperti (1) bersedia membuat kebijakan push and pull strategy, (2) bersedia menyediakan prasarana halte atau bus stop dan rambu atau marka yang dibutuhkan, (3) mempunyai Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT), (4) memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum, (5) memahami akan stimulan yang harus dilanjutkan untuk handover, (60 melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder daerah, (7) mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, (8) mendapat dukungan Organda, (9) program masuk dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Tedy Murtedjo, 2025).
Pengendali inflasi
Keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari (Dishub Palembang, 2025)
Bus angkutan perintis di Kab. Kutai Kartabegara ada satu trayek dari Samarinda -Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kab. Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut – Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp 140 juta per tahun dan sudah berjalan 4 tahun. Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab. Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran. (Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, 2025).
Jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 204j5 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan. (hrs)
