KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Terkendala Keterbatasan Personel, Bawaslu Kabupaten Semarang Libatkan Masyarakat Awasi Pemilu

Terkendala Keterbatasan Personel, Bawaslu Kabupaten Semarang Libatkan Masyarakat Awasi Pemilu

Terkendala Keterbatasan Personel, Bawaslu Kabupaten Semarang Libatkan Masyarakat Awasi Pemilu

UNGARAN – Pemilu 2024 akan digelar pada Rabu (14/2/2024). Sejumlah tahapan sudah bergulir sejak 14 Juni 2022. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu juga harus bersiap dalam setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya karena Bawaslu memiliki tugas dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran secara melekat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dokongan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan bisa efektif dan maksimal menjangkau setiap wilayah melalui partisipasi aktif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis menyampaikan sebagai lembaga pengawas pemilu, pihaknya memerlukan unsur eksternal untuk ikut berperan serta berpartisipasi aktif dalam perhelatan pengawasan partisipatif Pemilu 2024.

“Personel kami terbatas. Panwascam hanya tiga orang di setiap kecamatan, sedangkan di desa satu orang. Inilah yang mendorong kami untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,” terangnya di sela kegiatan Sosialisasi Partisipasi Aktif (Soswatif) dengan tema ‘Mewujudkan Semangat Sumpah Pemuda dalam Pengawasan Pemilu 2024’ di Griya Yodesia, Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (1/10/2022).

Menurut Talkhis, persoalan mewujudkan pemilu yang demokratis di era sekarang ini adalah sebuah tantangan yang membutuhkan komitmen kebangsaan yang tinggi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya kalangan pemuda. Melalui soswatif Pemilu 2024 ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran pribadi, kerelaan dan panggilan hati untuk ikut berperan mewujudkan pemilu yang berkualitas.

“Partisipasi pengawasan masyarakat ini dapat dilakukan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaporkan kejadian atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di lingkungannya masing-masing,” terangnya.

Diharapkan dengan sosialisasi pengawasan partisipatif menggunakan metode pengawasan yang tepat dan berdaya guna, masyarakat khususnya kalangan pemuda bisa lebih memahami apa saja yang harus diawasi di setiap tahapan Pemilu 2024 dan mengetahui bagaimana cara melakukan dan melaporkan jika terdapat dugaan tindak pidana dalam tahapan Pemilu.

“Apalagi Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah. Oleh karena itu penting bagi kami untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari kelompok pemuda demi terwujudnya Pemilu 2024 yang berintegritas,” tandasnya. (win)

 

Kabar Terkini

POPULER

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) menjadi salah satu upaya memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Hal itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Aston Semarang, Senin (28/9/2026), untuk menyamakan pemahaman serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Semarang-Salatiga Dibahas, Mitigasi Jadi Perhatian
Trans Banyumas Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Trans Banyumas: Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Seorang siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berinisial R diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelas pada Rabu (23/9/2026). R mengalami sejumlah memar, luka di belakang telinga, bibir pecah, serta trauma setelah kejadian. Pihak sekolah mengaku telah memberikan konsekuensi kepada siswa yang terlibat dan menyiapkan pembinaan serta upaya pemulihan kondisi psikologis korban.
Diduga Jadi Korban Perundungan Berulang, Siswa SD Hj Isriati Moenadi Ungaran Alami Luka hingga Trauma
Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
[pekok2]