RASIKAFM.COM | UNGARAN – Jalan dua bulan beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang berlokasi di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, sejumlah hal masih mendapatkan sorotan kalangan legislator di Bumi Serasi.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, pada tahap awal secara umum pelayanan yang diberikan oleh masing-masing gerai instansi yang ada di MPP ini sudah cukup bagus. Akan tetapi beberapa hal perlu ditingkatkan agar semakin optimal.
“Kita harapkan layanan kebutuhan masyarakat yang meliputi perijinan, pajak, SIM dan pelayanan masyarakat yang sifatnya umum lainnya bisa optimal. Memang ini tahun pertama, perlu peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusianya,” ungkapnya saat melakukan kunjungan ke MPP dan PLUT KUMKM di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (8/2/2023).
Dikatakan Bondan, pihaknya masih memaklumi jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih terdapat sejumlah kekurangan. Meski begitu, orang nomor satu di jajaran legislatif Kabupaten Semarang ini menaruh harapan besar jika MPP bisa dimaksimalkan, apalagi jika menilik lokasinya yang strategis untuk mengakomodasi warga Kabupaten Semarang bagian selatan.
“Tahun pertama kami sangat memahami, tapi ini sekaligus sebagai evaluasi dan masukan agar ke depan semakin baik dan menyeluruh,” terangnya.
Sedangkan terkait dengan PLUT KUMKM, Bondan menambahkan saat ini digitalisasi merupakan suatu keharusan. Termasuk UMKM sudah harus bermigrasi dengan memanfaatkan internet.
“Tidak bisa konvensional lagi. Peningkatan peran UMKM saat ini dituntut harus digital, baik dari sisi pemasaran produk maupun manajemennya,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang M. Jauhari Mahmud yang turut mendampingi menyampaikan masukan terkait pelayanan di MPP ini. Menurutnya, akan lebih baik jika pelayanan bisa terintegrasi dan selesai saat masyarakat mengakses MPP.
“Kalau perpanjangan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Kartu AK1 (Kartu Kuning) bisa selesai di sini. Tapi kalau bikin baru, masih ada beberapa langkah lagi yang tidak bisa rampung sekali datang ke sini,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar sosialisasi terkait keberadaan dan jenis pelayanan yang diberikan di MPP dan PLUT KUMKM ini semakin masif. Sebab, saat ini ia menilai belum banyak masyarakat Kabupaten Semarang yang memanfaatkan fasilitas ini.
“Kalau sosilisasinya masif, ini sangat membantu,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro menerangkan sejak MPP dan PLUT KUMKM dibuka pada Desember 2022 lalu, jumlah pemohon sudah mulai meningkat meski belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Idealnya dengan 23 gerai instansi vertikal dan OPD serta 2 perbankan, dalam satu hari paling tidak ada 200 orang. Tapi saat ini masih 50 sampai 60 orang, paling banter 75 orang saat momen tertentu,” ujarnya.
Diakui Soekendro, masih terdapat beberapa gerai yang belum tersedia di MPP ini. Contohnya adalah gerai PT Pos Indonesia.
“Sehingga jika ada warga yang membutuhkan materai harus keluar dulu,” katanya.
Terkait saran yang disampaikan oleh kalangan dewan, Soekendro mengaku berterima kasih dan akan menjadikannya bahan evaluasi. Diakuinya masih terdapat sejumlah kendala untuk mewujudkan masukan yang disampaikan tersebut. Misalnya terkait dengan pembuatan SIM baru yang memerlukan suatu alat yang hanya bisa diakses oleh polri.
“Kendalanya lebih ke teknis antar instansi. Jika suatu saat ada penghibahan dari polri ke Pemkab Semarang, insyaallah bisa diwujudkan,” tandasnya. (win)
