Rubrik Arsip

Category: Rubrik

bus pariwisata Tirto Agung bernomor polisi S 7607 UW yang mengangkut rombongan pelajar SMP IT Darul Qur’an Mulia Putri Bogor, Jawa Barat, menabrak truk pengangkut pakan ternak

Rubrik

Pemerintah Tidak Serius Menangani Karut Marut Angkutan Logistik, Pengawasan Belum Maksimal

27/12/2024

Kecelakaan angkutan logistik setiap hari terjadi di negeri ini, bahkan bisa mencapai tujuh kali kejadian dalam sehari. Armada truk menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan lalu lintas meski jumlah...

Rubrik

Manfaatkan Jalur KA untuk Menangani Truk Odol

18/11/2024

Untuk membenahi aktivitas truk dengan dimensi dan muatan berlebih (over load over dimension/ODOL), Kementerian Perhubungan jangan fokus di jalan raya. Namun dapat mengoptimalisasi angkutan KA. Terlebih...

Rubrik

Kesehatan Pengemudi Tanggungjawab Siapa?

15/11/2024

Jaminan BPJS Kesehatan dapat diberikan kepada pengemudi truk dalam upaya pemerintah memberikan perhatian buat pengemudi truk. Tanpa pengemjdi truk yang sehat jangan diharapkan angkutan logistic kita juga...

Rubrik

Menertibkan Muatan Lebih Menunggu Ketegasan Presiden

15/11/2024

Liberalisasi angkutan barang yang semua diserahkan ke mekanisme pasar perlu di tinjau ulang. Di negara maju mekanisme pasar berjalan. namun masih ada norma-norma batasan, seperti aturan teknis keselamatan...

Rubrik

Infrastruktur Transportasi Harus Berlanjut Dengan Pembenahan

20/10/2024

Pembangunan transportasi di Indonesia antara 2015-2024, termasuk infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia Emas 2045, menurut data Kementerian...

Program transportasi publik menjadi salah satu isu yang potensial untuk dibahas dalam debat Pilkada 2024 di Jawa Tengah, terutama karena banyak angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak beroperasi. Pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024 ini akan menjadi kesempatan bagi calon kepala daerah untuk menawarkan solusi bagi permasalahan transportasi yang krusial di wilayahnya.

Rubrik

Isu Transportasi Publik di Pilkada Jateng

22/09/2024

Program transportasi publik menjadi salah satu isu yang potensial untuk dibahas dalam debat Pilkada 2024 di Jawa Tengah, terutama karena banyak angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak beroperasi. Pilkada...

Pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dalam Rancangan APBN 2025 sebesar 36% menjadi Rp 24,8 triliun mengancam kemajuan sektor transportasi di Indonesia, berlawanan dengan slogan "Nusantara Baru, Indonesia Maju". Dengan anggaran yang terus menurun sejak 2020, transportasi perintis kemungkinan besar akan terkena imbas, bahkan ada yang mungkin dihilangkan.

Rubrik

Transportasi Mau Maju, Tetapi Anggaran Dipangkas

26/08/2024

Pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dalam Rancangan APBN 2025 sebesar 36% menjadi Rp 24,8 triliun mengancam kemajuan sektor transportasi di Indonesia, berlawanan dengan slogan "Nusantara Baru,...

Sepeda listrik berisiko menimbulkan kecelakaan di jalan karena banyak pengguna memanfaatkannya hingga jalan raya, meski trotoar bisa dilewati kendaraan ini, namun tidak cukup memadai. Sepeda listrik yang tidak berbunyi dan berkecepatan rendah menambah risiko di jalan umum, terutama di jalan nasional yang minim trotoar. Pengendalian dimulai dari hulu dengan mengingatkan pembeli bahwa kendaraan ini tak boleh dioperasikan di jalan umum, melalui edukasi dari dealer saat pembelian.

Rubrik

Dari Hulu Mengatur Sepeda Listrik

29/07/2024

Sepeda listrik berisiko menimbulkan kecelakaan di jalan karena banyak pengguna memanfaatkannya hingga jalan raya, meski trotoar bisa dilewati kendaraan ini, namun tidak cukup memadai. Sepeda listrik yang...

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan, dengan banyak angkot berusia di atas 10 tahun yang semakin tidak diminati penumpang.

Rubrik

Layanan Biskita di Bodetabek Bisa Diperluas

15/07/2024

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek...

Pembenahan angkutan umum di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Perhubungan, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Contohnya, Kota Semarang membutuhkan waktu lima tahun untuk mengoperasikan Bus Trans Semarang sejak dirintis pada 2005, dan delapan tahun untuk Bus Trans Jateng yang mulai beroperasi pada 2017.

Rubrik

Langkah Awal Membenahi Layanan Angkutan Umum Perkotaan

08/07/2024

Pembenahan angkutan umum di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Perhubungan, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan...

Muat Lebih