RASIKAFM.COM | SEMARANG – Sampai saat ini, fenomena pajak opsen kendaraan bermotor masih menjadi polemik ditengah situasi bencana alam yang tidak menentu. Tak heran, muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah Jawa Tengah punya seorang Gubernur.Hingga puncaknya adalah muncul tagar Stop Bayar Pajak.

Sepi ing pamrih, Rame ing gawe, boleh jadi filsafat yang dipegang orang Jawa dalam memimpin. Namun menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurhidayat Sardini, tidak bisa diberlakukan untuk masyarakat di era demokrasi saat ini.

“Pejabat publik pemilik otoritas, apa yang dilakukan wajib diketahui. Supaya orang tahu bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebaik mungkin.Sehingga muncul persepsi publik,” sebut Nurhidayat Sardini, dalam diskusi Ngabuburit Jurnalis FGd 1 Tahun Luthfi Yasin “Ngopeni Nglakoni”, Senin 23 Februari 2026 di Gedung Ghradika Praja Gubenuran, Semarang.

Persoalan kedua, ditambahkan Sardini, kinerja pemimpin juga patut dilihat supaya masyarakat akhirnya juga berpartisipasi terhadap pembangunan.

Kesenjangan komunikasi antara birokrasi dengan persepsi publik yang tidak memadai disini terjadi. Sayang sekali bekerja keras tidak dilihat masyarakat bahkan dianggapnya tidak berprestasi.

“Vox Populi Vox dei tidak terekam. Kesalahan persepsi akan terus terjadi, ini bisa berbahaya seperti yang terjadi di Pati.Jadi sudah harus disudahi,” ucap Sardini.

Ketua TPPD Jawa Tengah, Zulkifli menjelaskan selama satu tahun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi – Taj Yasin memimpin, terlihat banyak perbaikan dilihat dari delapan indikator yang ada.

“Kemiskinan 9,66 persen sekarang turun menjadi 9,39 persen. Indikator reformasi membaik, integritas nasional, demokrasi, hingga pengangguran bahkan ekonomi pun naik menjadi 5,37 persen di Jawa Tengah.Jadi ini menjawab Jawa Tengah sebenarnya punya Gubernur atau tidak, silahkan menjawab,” ucapnya.

Pekerjaan rumah Luthfi Yasin saat ini terletak di sektor pendidikan. Harapan lama sekolah masih paling lama diatas Jawa Barat.

“Angka harapan hidup msh jd PR. Masih ada sekitar 22 kecamatan yang tidakmemmiliki sama sekali sekolah,” ucapnya.

Menutup diskusi kali ini, Nurhidayat Sardini kembali mengingatkan untuk tidak hanya bicara angka, karena bisa menjebak.

“Satu tahun bukan waktu yang lama atau singkat.Satu tahun tidak cukup menilai, sementara kondisi masih seperti saat ini,” tutupnya.