KAWAN PEMANDU JALAN

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

KABAR RASIKA

Hendi Gandeng KPK, Tingkatkan Profesionalisme Pemkot Semarang

Hendi Gandeng KPK, Tingkatkan Profesionalisme Pemkot Semarang

Hendi Gandeng KPK, Tingkatkan Profesionalisme Pemkot Semarang

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan komitmennya jika jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk bersih dari segala tindak pidana korupsi dalam melaksanakan program-program pembangunan di kota yang dipimpinnya.

Yang terbaru, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah-III KPK RI untuk meningkatkan pencegahan korupsi terkait manajemen aset, perizinan optimalisasi pendapatan daerah, serta pengadaan barang dan jasa.

“Yang pertama atas nama Pemerintah Kota Semarang dan atas nama pribadi kami ucapkan selamat datang bagi Tim KPK, Korsup ini, di Kota Semarang. Kita berterima kasih, karena Korsup selalu memantau dan mengingatkan kawan-kawan tim kami ini supaya bisa menjadi sebuah institusi yang bersih, transparan sekaligus maksimal di dalam melayani masyarakat di Kota Semarang,” ujar Hendi, sapaan akrab wali kota Semarang, Rabu (7/9) di Hotel Aruss Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga menjelaskan sepintas mengenai capaian penagihan tunggakan pajak daerah, sertifikasi aset pemda, hingga prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang ada di Kota Semarang. Untuk tunggakan pajak daerah, Hendi mengakui sampai bulan Agustus capaiannya memang belum maksimal. Namun, ia optimis pada bulan Desember capaiannya dapat memenuhi target.

“Sertifikasi aset Pemda di Tahun 2022 ini kita anggarkan 14,7 miliar untuk mensertifikatkan aset 1188 yang sedang berprogres meskipun harus kami laporkan sampai hari ini belum ada sertifikat yang jadi, tapi semuanya sudah berprogres,” terang Hendi.

“Terkait Sarana Umum (SU), teman-teman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang terus minta kepada kawan-kawan developer untuk segera menyerahkan fasum-fasos dan Insya Allah di akhir tahun ini akan ada penambahan fasum-fasos yang dimiliki developer untuk bisa menjadi aset Pemerintah Kota Semarang,” lanjutnya.

Hendi berharap, upaya yang telah dilakukan selama ini dapat semakin baik. Terlebih, pada akhir tahun 2021 lalu Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih penghargaan dari KPK RI atas upaya luar biasa dalam melakukan reformasi birokrasi, untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota Jawa Tengah. Hal tersebut tentu merupakan prestasi yang harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

“Sekali lagi terima kasih kepada KPK. Insya Allah Pak, tim kami hari ini, setiap hari, setiap saat, selalu kita ingatkan dan mereka ada di dalam sebuah kondisi yang baik, yang taat asas, taat ketentuan, dan mudah-mudahan jadi berkah buat tim kita ini,” pungkas Hendi.

Kabar Terkini

POPULER

DPRD Kabupaten Semarang meminta sosialisasi rencana pengembangan geothermal Gunung Ungaran tidak menjadi formalitas agar masyarakat dapat menyatakan menerima atau menolak proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto menyampaikan hal itu di Ungaran, Kamis (10/9/2026), karena suara warga dinilai penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
DPRD Kabupaten Semarang Ingatkan Sosialisasi Geothermal Jangan Dianggap Persetujuan Warga
Menag MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama
Menag: MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama
Kota Semarang menjadi pusat pelaksanaan MTQ Nasional XXXI 2026 selama 10 hari, 11–20 September. Rangkaian dimulai dengan kedatangan kafilah dan Malam Ta’aruf, dilanjutkan pembukaan pada 12 September yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Kompetisi berlangsung 13–18 September, sebelum city tour, penutupan, dan kepulangan kafilah ke daerah masing-masing.
Catat Jadwalnya, MTQ Nasional XXXI Digelar 11-20 September di Semarang
Masyarakat dapat mengecek status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online melalui laman dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data sosial ekonomi yang menjadi salah satu acuan penentuan sasaran bantuan. Jika data tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau meminta bantuan desa maupun kelurahan.
Cara Cek Desil DTSEN dengan HP