RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

KABAR RASIKA

Jelang Summit Kota Sehat, Satpol PP Semarang Copot 20 Spanduk Tak Berizin Dan Robohkan 15 PKL Liar

Jelang Summit Kota Sehat, Satpol PP Semarang Copot 20 Spanduk Tak Berizin Dan Robohkan 15 PKL Liar

Jelang Summit Kota Sehat, Satpol PP Semarang Copot 20 Spanduk Tak Berizin Dan Robohkan 15 PKL Liar

SEMARANG – Menjelang Kota Semarang menjadi tuan rumah gelar Summit Kota Sehat (Health Cities), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan beberapa penertiban dan penataan tempat.

Kegiatan yang dilakukan yaitu mencopot 20 spanduk tak berizin yang terpasang di sepanjang jalan Krapyak, Semarang Barat hingga Jalan RM Hadi Soebeno, Kecamaan Mijen.

Tak hanya itu, petugas juga merobohkan 15 pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri liar di sepanjang jalan Prof Hamka, Ngaliyan hingga Jalan RM Hadi Soebeno, Mijen dekat pasar Ace, Senin (21/3/2022).

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan spanduk yang ditertibkan itu adalah yang terpasang secara liar dan berada di tempat tak semestinya. Sehingga spanduk itu merusak keindahan tatanan Kota Semarang.

“Tanggal 27 sampai 30 Maret 2022 kan ada acara Summit Kota Sehat. Untuk mendukung acara itu, kita tertibkan spanduk yang menyalahi aturan. Ini spanduknya tidak ada izinnya,” ujarnya disela-sela kegiatan.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku bisnis jika hendak memasang spanduk untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan.

“Kalau mau pasang, harus ada izin dan sesuai tempatnya. Jangan di daerah terlarang,” tegasnya

“Pihak Kelurahan sudah berulang kali memberitahu, tapi pihak pemilik engga ada yang mau bongkar. Maka kita turun tangan lepas spanduk spanduk itu,” tandas dia

Sementara untuk rata-rata lapak yang dibongkar itu berbahan triplek. Selain merobohkan lapak, petugas turut menyita beberapa barang seperti meja, kursi dan lain-lain. Saat perobohan tak ada satupun pedagang yang berada di lokasi.

“Semua harus tertib dan punya izin kalau berdagang. Kebetulan sebentar lagi ada summit Kota Sehat, lapak liar kita tertibkan agar Kota Semarang lebih bagus. Pedagang harus sadar jangan menempati tempat yang bukan haknya,” paparnya.

Ia menjelaskan, khusus perobohan lapak pedagang di Mijen dilakukan lantaran akan ada juga proyek pelebaran jalan dari Pemerintah Kota.

“Ini kan Dinas Pekerjaan Umum ada proyek pelebaran jalan. Kemudian tanggal 27 sampai 30 Maret kan Summit Kota Sehat salah satu acaranya di Mijen, maka kita tertibkan lapak liar,” jelasnya

Ia pun menghimbau kepada pedagang dan masyarakat agar tak berdagang secara liar sehingga penataan Kota Semarang bisa tertata rapi dan indah.

“Kita akan terus keliling sidak pedagang liar. Kalau ada, kita tertibkan barang kita angkut,” imbuhnya.

BACA JUGA :

Lapas Kelas IIB Purwodadi bersama Dinas Pertanian memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui Program Sekolah Tani. Pada tahap ketiga, warga binaan mempelajari budidaya bayam, kangkung, dan pisang Raja Bulu melalui teori serta praktik langsung di lahan Lapas Purwodadi. Program ini dilakukan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan pertanian produktif sebelum kembali ke masyarakat.
Program Integrated Farming, Lapas Purwodadi Gelar Sekolah Tani
Sebanyak 8.100 porsi Ayam Kecap Rempah Nusantara dimasak serentak di sembilan kota Indonesia pada Minggu (6/9/2026), termasuk 750 porsi di Semarang. Kegiatan Bright Gas bersama pelanggan dan komunitas tersebut digelar untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional sekaligus membidik pencatatan Rekor MURI.
Bukan Masak Biasa! 8.100 Porsi Ayam Kecap Diburu Jadi Rekor MURI, Semarang Sumbang 750 Porsi
Pemkab Semarang meminta PT PLN menunda sementara kajian dan rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran, Jumat (4/9/2026). Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyebut keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondusivitas masyarakat di tengah kekhawatiran yang berkembang. Pemkab juga meminta PT Geo Dipa Energi meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait kegiatan geothermal di Banyubiru.
Rencana Geothermal Gunung Ungaran Ditunda, Bupati Semarang Minta PLN Setop Kegiatan
Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, terkena PHK akibat efisiensi perusahaan pada 2026. Disnaker Kabupaten Semarang menyebut keputusan tersebut telah disepakati melalui perjanjian bersama, sementara pembayaran pesangon rata-rata Rp30 juta per pekerja dilakukan bertahap selama 10 bulan karena tekanan industri perkayuan.
756 Pekerja di Kabupaten Semarang Kena PHK, Disnaker Kawal Pembayaran Pesangon
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Semar Gugat menggelar aksi tanda tangan massal menolak rencana pengeboran geothermal Gunung Ungaran di Basecamp Kendalisodo, Desa Samban, Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (2/9/2026). Mereka meminta rencana tersebut dikaji serius karena khawatir aktivitas pengeboran berdampak terhadap lingkungan dan sumber air masyarakat.
Gelombang Penolakan Pengeboran Gunung Ungaran Mulai Muncul, Sejumlah Komunitas Galang Tanda Tangan Massal
Rencana pembangunan PLTP di kawasan Gunung Ungaran berpotensi berdampak pada sekitar 540 KK di Dusun Darum, Ngipik, dan Talun, Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Hingga Rabu (2/9/2026), pemerintah desa mengaku belum menerima informasi resmi maupun sosialisasi terkait proyek tersebut dan meminta keterbukaan kepada masyarakat.
Ratusan KK di Desa Candi Berpotensi Terdampak Geothermal Gunung Ungaran

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Keluarga Mozza Axillia Gunarsa (18), remaja asal Bergas, Kabupaten Semarang, meyakini jasad yang ditemukan merupakan putrinya setelah mengenali pakaian, jepit rambut, rambut ikal, dan ciri gigi korban. Senin (7/9/2026), ayah Mozza meminta proses hukum terhadap tersangka berjalan transparan dan pelaku dihukum berat. Hasil pemeriksaan DNA masih ditunggu keluarga.
Ayah Mozza Minta Pelaku Dihukum Berat, Keluarga Menduga Ada Motif Pembunuhan Berencana
Rencana pembangunan PLTP di kawasan Gunung Ungaran berpotensi berdampak pada sekitar 540 KK di Dusun Darum, Ngipik, dan Talun, Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Hingga Rabu (2/9/2026), pemerintah desa mengaku belum menerima informasi resmi maupun sosialisasi terkait proyek tersebut dan meminta keterbukaan kepada masyarakat.
Ratusan KK di Desa Candi Berpotensi Terdampak Geothermal Gunung Ungaran