URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Wali Kota Salatiga Robby Hernawan merotasi jabatan dan menunjuk Mudjiati sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dalam sertijab di Gedung Setda, Senin (4/5/2026), guna mempercepat pelayanan publik dan sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui figur yang memahami kondisi sekolah di lapangan.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Mudjiati, Ditunjuk Jadi Plt Kadisdik, Robby Minta Segera Percepatan Layanan Publik

Mudjiati, Ditunjuk Jadi Plt Kadisdik, Robby Minta Segera Percepatan Layanan Publik

Mudjiati, Ditunjuk Jadi Plt Kadisdik, Robby Minta Segera Percepatan Layanan Publik

Sertijab Kepala Dinas Pendidikan dari Muh Nasiruddin kepada Mudjiati (Foto dok IST)
featured-img

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terus bergerak. Wali Kota dr Robby Hernawan, memimpin penandatanganan berita acara serah terima jabatan (sertijab) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Ruang Kalitaman, Lantai 2 Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Senin (4/5/2026).

Sorotan utama dalam agenda tersebut adalah penunjukan Mudjiati, M.Pd., yang selama ini menjabat Kepala SMP Negeri 1 Salatiga, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Ia menerima serah terima jabatan dari Muh Nasiruddin.

Penunjukan kepala sekolah aktif ke kursi pimpinan dinas dinilai menjadi langkah strategis. Sebab, figur yang memahami langsung kondisi sekolah di lapangan diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Dalam sambutannya, wali kota menegaskan rotasi dan mutasi jabatan dilakukan murni untuk kebutuhan organisasi serta percepatan pelayanan publik.

“Tidak ada kepentingan lain, baik suka maupun tidak suka. Ini murni strategi penataan birokrasi,” tegasnya.

Selain jabatan Kadisdik, Walikota Salatiga Robby Hernawan mengisi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) dengan sosok pejabat yang berbasis ilmu kesehatan masyarakat, yaitu Suparli yang menjabat Kepala DP3AKB.

Sedangkan dinas lainnya yang kosong dan diisi Plt, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dipercayakan kepada Agung Nugroho yang juga pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal.

Walikota menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan dalam birokrasi merupakan hal yang wajar sebagai bentuk penyegaran organisasi guna memperlancar jalannya pemerintahan.

Ia memastikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penataan birokrasi yang objektif dan profesional.

“Tidak ada kepentingan lain, baik suka maupun tidak suka. Ini murni strategi penataan birokrasi,” tegas Robby Hernawan.

Mengingat banyaknya target pembangunan dan program strategis yang harus diselesaikan, ia meminta seluruh jajaran untuk cepat beradaptasi dan langsung bekerja secara optimal.

“Jangan menunda pekerjaan dan jangan terlalu lama beradaptasi. Mari kita kejar target kinerja yang telah ditetapkan, terutama dalam serapan anggaran, penyelesaian program prioritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” pesan walikota.

Di sisi lain, Robby menekankan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis di seluruh jajaran, baik dengan pimpinan maupun bawahan, dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

BACA JUGA :

Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mempertegas larangan penjualan dan pengadaan seragam oleh satuan pendidikan setelah polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekda Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro, Jumat (26/6/2026), meminta seluruh kepala sekolah mematuhi Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010, mengembalikan mekanisme pengadaan kepada komite sekolah bersama wali murid, serta memastikan sekolah tidak melakukan pungutan maupun pengadaan seragam.
Sekda Kabupaten Semarang Tegaskan Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pengadaan Dikembalikan ke Komite
SMP Negeri 2 Ungaran memastikan tidak pernah menjual maupun mengadakan seragam bagi peserta didik baru setelah muncul isu dugaan pungutan seragam. Pada Kamis (25/6/2026), pihak sekolah menyatakan seluruh dana titipan dari sekitar 50 wali murid telah diperintahkan untuk dikembalikan, sementara Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan sekolah wajib mematuhi aturan yang melarang pengadaan dan penjualan seragam di lingkungan pendidikan.
Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora meluncurkan program Penyuluh Masuk Sekolah dan Sekolah Pangan Lestari untuk meningkatkan literasi pertanian pelajar serta menarik minat generasi muda menjadi petani. Program yang disiapkan mulai tahun ajaran baru ini hadir sebagai respons atas menurunnya jumlah petani dan dominasi petani berusia di atas 45 tahun yang berpotensi mengancam regenerasi sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Atasi Krisis Regenerasi Petani, Dispertanikap dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang Luncurkan Program Penyuluh Masuk Sekolah
Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Orang Tua Siswa Pertanyakan Mekanisme Penerimaan Siswa Baru di SMAN 3 Salatiga
Orang Tua Siswa Pertanyakan Mekanisme Penerimaan Siswa Baru di SMAN 3 Salatiga
Peraih Nilai TKA Sempurna di Salatiga dapat Cuan dari Wali Kota
Peraih Nilai TKA Sempurna di Salatiga dapat Cuan dari Wali Kota

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Hadir saat Wisuda PPG di UIN Salatiga, Menteri Wihaji Tekankan Peran Guru sebagai Penanam Nilai
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Menuju Era Baru Trans Semarang Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan
Menuju Era Baru Trans Semarang: Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan