KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Pemerintah Siapkan Subsidi Rp7 Triliun untuk 1 Juta Motor Listrik Baru dan Konversi

Pemerintah Siapkan Subsidi Rp7 Triliun untuk 1 Juta Motor Listrik Baru dan Konversi

Pemerintah Siapkan Subsidi Rp7 Triliun untuk 1 Juta Motor Listrik Baru dan Konversi

Foto: Kementerian Keuangan

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengungkapkan kebutuhan anggaran subsidi untuk motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama dua tahun sebesar Rp7 triliun.

Anggaran tersebut akan diberikan kepada subsidi 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp7 juta per unit.

“Kebutuhan total anggarannya Rp7 triliun untuk 2023 dan 2024,” ungkap Sri Mulyani dalam Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Ia memerinci, kebutuhan anggaran pemberian insentif pada 2023 sebanyak Rp1,75 triliun untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi.

Kemudian pada 2024, kebutuhan anggaran pemberian insentif mencapai Rp5,25 triliun untuk 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi.

Melansir dari Antara, pemberian bantuan pemerintah tersebut akan dikelola Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk subsidi motor listrik baru dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk subsidi konversi motor listrik

Menkeu menjelaskan, subsidi baru akan diberikan kepada UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 volt amperre (VA) hingga 900 VA.

Sementara subsidi konversi diberikan dengan tidak ada batasan penerima. Namun persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor yang akan dikonversi yakni harus diproduksi dari dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

“Produk motor listrik yang mendapatkan bantuan juga diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut,” kata Sri Mulyani.

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Kecelakaan melibatkan truk tangki minyak goreng dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di turunan depan Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (17/11/2026). Salah satu pengendara, Endang Yuningsih (45), selamat dengan luka lecet setelah terjatuh dan truk tangki diduga melaju tak terkendali hingga melompati posisinya.
Detik-Detik Mencekam di Turunan PN Ungaran! Pengemudi Ojol Selamat Usai Dilompati Truk Tangki
[pekok2]