KABAR RASIKA

Rekonsiliasi Data Peserta JKN-KIS Kabupaten Pekalongan demi Pelayanan Kesehatan Optimal

Rekonsiliasi Data Peserta JKN-KIS Kabupaten Pekalongan demi Pelayanan Kesehatan Optimal

Rekonsiliasi Data Peserta JKN-KIS Kabupaten Pekalongan demi Pelayanan Kesehatan Optimal

Foto Dok. BPJS

Pekalongan, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggelar pertemuan rekonsiliasi data penduduk yang didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Selasa (16/03). Dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dukcapil, BPKD Kabupaten Pekalongan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data kepesertaan Program JKN-KIS untuk semua segmen.

“Kegiatan rekonsiliasi data peserta dari segmen ini merupakan upaya untuk terwujudnya akurasi data kepesertaan Program JKN-KIS, utamanya PD Pemda,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Hesti Dwi Yuniarti.

Hesti menyampaikan bahwa masing-masing satuan kerja dinas sudah mempersiapkan data-data penduduk yang dibutuhkan dan akan disandingkan dengan data masterfile kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Kegiatan penyandingkan data ini penting dilakukan agar tercapaiannya data yang sesuai antara data masterfile kepesertaan BPJS Kesehatan dengan data pada masing-masing satuan kerja dinas, sehingga semua peserta bisa mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagai peserta dari Program JKN-KIS,” tambah Hesti.

Hesti menambahkan juga bahwa rekonsiliasi ini juga bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja dinas dalam pembahasan kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga data peserta JKN-KIS Kabupaten Pekalongan menjadi lebih akurat.

Dalam kesempatan tersebut Hesti pun meminta harapan dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk bersama-sama mewujudkan Universal Health Covarage (UHC) melalui Peraturan Bupati (Perbup) tentang penetapan segmen peserta JKN-KIS untuk optimalisasi UHC Kabupaten Pekalongan di Tahun 2021 dan juga penyesuaian anggaran Iuran PBPU/BP Pemda Kabupaten Pekalongan menuju UHC tahun 2021.

“Tentunya verifikasi dan validasi data DTKS untuk dapat diusulkan ke dalam PBI JK, Pemda juga harus didukung dan bersinergi dengan pihak lainnya, utamanya dalam rekrutmen segmen PPU PN dan BU serta PBPU untuk pencapaian UHC ini,” sambung Hesti.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Rachmawati mengapresiasi atas kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, serta Bappeda Kabupaten Pekalongan dalam pemadanan data DTKS Kabupaten pekalongan.

“Dengan kerja sama yang baik akan semakin mudah untuk mewujudkan UHC Kabupaten Pekalongan,” ungkap Rachmawati.

Kepala Bidang Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Ratna Susanti mengajak segenap pihak yang hadir untuk dapat mengoptimalkan peran dan tugas masing-masing untuk bersama mewujudkan Universal Health Covarage di Kabupaten Pekalongan.

“Agar mendapatkan gambaran tentang bagaimana wujud UHC sebenarnya, kami akan mengambil percontohan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan, yaitu Desa Paninggaran yang hampir sebagian besar penduduknya sudah terjamin JKN-KIS,” tutur Ratna. (ma/ey)

BACA JUGA :

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran berkolaborasi dengan Klinik Ungaran Sari Medika Congol menggelar pemeriksaan Pap Smear gratis bagi peserta JKN, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menyasar perempuan dengan hasil skrining kesehatan berisiko untuk mendorong deteksi dini kanker serviks dan memperluas akses layanan kesehatan preventif.
BPJS Kesehatan Ungaran Gelar Gebyar Pap Smear 2026, Dorong Deteksi Dini Kanker Serviks
Anita Susanty (43), ibu empat anak asal Lombok yang tinggal di Ungaran, berhasil melewati pengobatan kanker payudara stadium tiga selama enam bulan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menjalani operasi dan kemoterapi tanpa terbebani biaya pengobatan. Pemeriksaan terakhir menunjukkan sel kanker yang sebelumnya terdeteksi sudah tidak ditemukan.
Enam Bulan Berjuang Melawan Kanker, JKN Dampingi Pengobatan Anita hingga Tuntas
BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat rutin memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyusul penyesuaian data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, peserta yang dinonaktifkan dapat memperbarui data melalui desa, kelurahan, atau Dinas Sosial serta mengajukan reaktivasi sesuai persyaratan yang berlaku.
Ramai Isu Penonaktifan PBI, BPJS Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan 31 Asuransi Kesehatan Tambahan
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan 31 Asuransi Kesehatan Tambahan
Muat Lebih

INFOGRAFIS

TERKINI

Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan klarifikasi. Pembinaan dilakukan untuk mengingatkan ASN agar lebih cermat menggunakan identitas kedinasan tanpa mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Hormati Kebebasan Berpendapat, Pemkot Salatiga Ingatkan ASN Jaga Profesionalitas
Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan teguran tertulis kepada seorang ASN yang mengenakan seragam dan atribut kedinasan dalam kegiatan Aksi Kamisan. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan dan...
Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah keluarga dinilai lebih mandiri secara ekonomi. Mulai 2027, mereka tidak lagi menerima bantuan rutin, tetapi tetap mendapat akses pendampingan dan program pemberdayaan pemerintah.
4.305 Keluarga di Brebes Keluar dari Kemiskinan, Tak Lagi Terima Bansos
Sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan tersebut dilakukan setelah...
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal. Meski kewenangan perizinan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,...
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot Salatiga memberikan bonus pembinaan kepada atlet dan pelatih dalam acara penyambutan kontingen di Rumah Dinas Wali Kota, 14 November 2026.
Peringkat III Porprov, Atlet Peraih Emas Salatiga Terima Bonus Rp42 Juta
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot...
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan...
Muat Lebih

POPULER

Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
KONI Kabupaten Semarang mengajukan nota keberatan yuridis kepada KONI Jawa Tengah setelah banding terkait hasil pertandingan atlet paralayang Muhammad Afifian ditolak. Sengketa nomor open distance tersebut berkaitan dengan penerapan konversi jarak terbang menjadi poin yang dinilai tidak dijelaskan secara tegas dalam Technical Handbook maupun saat Technical Meeting Porprov Jateng XVII 2026.
KONI Kabupaten Semarang Layangkan Nota Keberatan ke KONI Jateng, Persoalkan Putusan Sengketa Atlet Paralayang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
[pekok2]