SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Oleh karenanya, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng menggandeng KPK, untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.
“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam upaya mewujudkan pemda yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di wilayah Pemprov Jateng di kompleks kantornya di Semarang, Selasa (27/9/2022).
Menurutnya, selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bersama tim Korpsugah dari KPK membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
“Saya ceritakan secara terbuka ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar,” terangnya.
Ganjar ceritakan juga kejadian akhir-akhir ini yaitu OTT itu bisa terjadi di manapun. Seperti di Pemalang. Hari ini kata dia, merasa senang karena bupati, wali kota, provinsi, dan DPRD semua ikut agar bisa memperbaiki sistem ikut serta mencegah korupsi.
“Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.
Dalam konteks inilah, pertemuan pagi ini, menurut orang nomor satu Jateng ini, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi.
Umpama, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Ganjar menyampaikan kepada mereka bahwa mitigasi korupsi ada di situ.
“Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting ya musti dibuang,” tambahnya.
Menurut Ganjar, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.
“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp 200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegasnya.
Ganjar mengingatkan agar DPRD kontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Dia mencontohkan, di pemprov umpama, dia minta publik untuk lapor kasih data siapa main, siapa minta. Kalau ketahuan akan dipecat.
“Yang sekarang di kabupaten/kota kita harapkan beberapa contoh yang ada di kabupaten/kota yang bagus ditiru. Karena bagus lho inovasi di kabupaten/kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu,” ucapnya.
Ganjar berharap, dalam kegiatan ini tidak terjadi korupsi. Pihanya tidak pernah bosan mengingatkan. Mengingatkan diri dan mengingatkan semua yang diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng. “Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron usai acara.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi. “Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov tapi harapannya dilaksanaakan pada tata kelola dan komitmen Ojo Ngapusi Ojo korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi,” terangnya.
KPK sendiri hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Mereka mencegah dengan melakukan dua hal yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan dan juga layanan publik yang transparan, adil, akuntabel. Karena itu visi dari tata kelola yang perlu diperbaiki. Selanjutnay, pencegahan tidak cukup hanya tata kelola saja tapi peningkatan integritas yaitu komitmen menjadi pelayan rakyat.
“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi tapi tidak bagus di kenyataan,” pungkasnya.
