RASIKAFM.COM | SALATIGA – Kekhawatiran para pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN di Kota Salatiga terkait hilangnya insentif kesejahteraan pada 2026 mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Salatiga memastikan dana insentif tersebut tetap akan dibayarkan, meski sempat tidak tercantum dalam penganggaran awal.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Muthoin, menegaskan solusi atas persoalan itu telah disepakati melalui rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Masalah insentif guru non-ASN yang biasanya diterima setiap satu bulan sekali, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sudah ada solusinya. Masalah pembayaran masih menunggu waktu,” kata Muthoin, Kamis (22/1/2026).
Ia memastikan insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN tetap dianggarkan. Besarannya pun tidak berubah, yakni Rp500.000 per bulan untuk setiap penerima, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Muthoin, hilangnya anggaran insentif pada Tahun Anggaran 2026 bukan tanpa sebab. Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemkot Salatiga harus melakukan penyesuaian anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah.
“Karena hal itu, akhirnya kami melakukan rasionalisasi di berbagai organisasi perangkat daerah. Ternyata anggaran tersebut di Dinas Pendidikan ikut terpotong,” ungkapnya.
Soal waktu pencairan, Muthoin belum bisa memastikan jadwal pasti. Saat ini, Pemkot Salatiga masih memproses prosedur dan ketentuan yang diperlukan. Meski demikian, ia menegaskan para pendidik non-ASN tidak perlu cemas.
“Untuk guru non-ASN, tenang saja. Insyaallah sudah ada solusi. Tinggal menunggu waktu dan prosedur yang harus dilakukan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, kabar tidak dianggarkannya insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN pada 2026 sempat memicu keresahan. Banyak guru mengaku kecewa karena dana tersebut menjadi penopang utama kebutuhan hidup.
Salah satunya dirasakan Kepala Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah 02, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Rizka Fitriarini. Ia mengaku terpukul dengan kabar tidak cairnya insentif yang selama ini diterima rutin setiap bulan.
“Kalau dari insentif itu memang kami sangat mengandalkan. Besarnya Rp500.000 per bulan. Kalau itu tidak ada, kami hanya mendapat gaji dari SPP siswa, yaitu Rp75.000 per bulan,” ujar Rizka, Rabu (14/1/2026).
Dengan adanya kepastian solusi dari Pemkot Salatiga, para pendidik non-ASN kini tinggal menunggu realisasi. Harapannya, insentif yang sempat terkatung-katung itu segera cair dan kembali menjadi penopang kesejahteraan mereka.
