Jajaran Reskrim Polres Salatiga akhirnya menahan TA, 47, warga Tingkir karena diduga melakukan pencabulan terhadap gadis di bawah umur. Kapolres Salatiga Indra Mardiana menuturkan, kasus ini berawal saat korban bersama orang tuanya mendatangi terduga pelaku yang membuka praktik pijat sangkal putung. Mereka meminta bantuan untuk pengobatan. Sampai tiga kali. Saat kedatangan ketiga, pelaku menyebut bisa membantu menaikkan prestasi. Yakni dengan memijat seluruh badan dengan minyak. Hingga ke tempat terlarang. “Ya biar minyaknya merata,” ujar TA dihadapan Kapolres.

Kapolres menambahkan Kasus Tindak Pidana memilukan yang terjadi di Kota Salatiga, berupa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Cabul terjadi Senin 30 Mei 2022.

Korban merupakan salah seorang pelajar di Kota Salatiga, mengalami tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan Cabul yang dilakukan oleh TA, warga Sidorejo Kidul Tingkir Kota Salatiga, kepada pelaku akan dikenakan Pasal 76 D Jo 81 ayat 2 dan atau Pasal 76 E jo pasal 82 UU Rai No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan Hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

Sementara itu, setelah dilaksanakan pemeriksaan secara intensif dan ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh Sat Reskrim Polres Salatiga, terduga pelaku Persetubuhan Terhadap Anak akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun barang bukti yang diamanakan adalah 1 (satu) potong Sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau,1 (satu) Potong sweater lengan Panjang warna ungu, 1 (satu) Potong Jilbab warna hitam, 1 (satu) Potong kaos dalam warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) potong Bh buah warna merah muda.

Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana saat memberikan keterangan media

“Saat ini pelaku persetubuhan terhadap anak telah dilakukan penahanan di Polres Salatiga guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut, untuk yang bersangkutan akan kita kenakan Pasal 82 Ayat (2) Jo 76 E ATAU Pasal 81 Ayat (3) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,” jelas AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si. saat kegiatan Press Release.