KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Dugaan Penyelewengan Dana PKH di Bandungan Diselidiki Polisi, Warga Disebut Bersiap Demo

Dugaan Penyelewengan Dana PKH di Bandungan Diselidiki Polisi, Warga Disebut Bersiap Demo

Dugaan Penyelewengan Dana PKH di Bandungan Diselidiki Polisi, Warga Disebut Bersiap Demo

Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana. Foto: dok. Rasika

\RASIKAFM.COM | UNGARAN — Satreskrim Polres Semarang tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Dusun Karangtalun, Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, laporan terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial tersebut telah diterima sejak April 2026. Hingga kini, dua warga yang mengaku menjadi korban sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

“Proses masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan data,” ujar Bodia, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kepolisian masih menunggu data pendukung dari Kementerian Sosial untuk mencocokkan penerima bantuan PKH. Sebab, data penerima dari Dinas Sosial disebut berubah setiap tahun.

“Kami masih menunggu data dari Kemensos untuk memastikan detail penerima bantuan, termasuk kemungkinan adanya korban lain,” jelasnya.

Selain itu, polisi juga belum dapat memastikan besaran kerugian dalam kasus tersebut karena nominal bantuan yang diterima masing-masing keluarga berbeda.

“Kami akan menangani perkara tersebut secara profesional dan terbuka agar persoalan dapat segera terungkap,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mlilir Jamhari membenarkan bahwa perangkat desa yang dilaporkan dalam perkara tersebut merupakan Kepala Dusun Karangtalun bernama Hariyadi. Namun demikian, Jamhari mengaku belum memperoleh informasi lengkap terkait dugaan penyelewengan tersebut. Ia berencana segera melakukan klarifikasi untuk mengetahui duduk persoalannya.

“Saya akan konfirmasi langsung supaya jelas seperti apa kejadiannya,” katanya.

Di sisi lain, Jamhari juga mendengar adanya rencana dari warga sebagai bentuk respons terhadap persoalan bantuan PKH tersebut. Pemerintah desa, lanjutnya, akan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat guna meredam keresahan yang muncul.

“Warga akan kami ajak komunikasi untuk mencari solusi bersama,” tandasnya. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]