URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai implementasi program B50 membuka peluang besar bagi hilirisasi kelapa sawit di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat, itu menekankan pentingnya pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi, didukung ekosistem industri yang kuat, untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat ketahanan energi dan perekonomian nasional.

Mbak Google

KABAR RASIKA

INDEF: Program B50 Perkuat Prospek Hilirisasi Sawit dan Tingkatkan Nilai Tambah

INDEF: Program B50 Perkuat Prospek Hilirisasi Sawit dan Tingkatkan Nilai Tambah

INDEF: Program B50 Perkuat Prospek Hilirisasi Sawit dan Tingkatkan Nilai Tambah

featured-img

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di Tanah Air memiliki prospek cerah terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

Ia menyebut, kelapa sawit tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi, tetapi juga dapat dikembangkan untuk sektor lain seperti farmasi dan pangan.

“Menurut saya prospek sawit sangat cerah apalagi produk turunan sawit lebih dari 200 jenis. Tidak hanya bisa diolah menjadi energi tapi juga farmasi, makanan, dan lain-lain,” ujar Esther dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hilirisasi sawit dengan mengembangkan berbagai produk turunan. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pembangunan ekosistem industri yang kuat agar mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

“Indonesia punya peluang besar untuk terus menghilirisasikan sawit menjadi berbagai produk turunan sawit. Tapi paling penting adalah membangun ekosistemnya,” katanya.

Esther menjelaskan, strategi pengembangan ekspor produk turunan sawit perlu diarahkan pada diferensiasi produk. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi perlu meningkatkan produksi barang bernilai tambah seperti sabun, deterjen, biodiesel, hingga pelumas.

Selain penguatan hilirisasi, Esther mendorong pelaku industri untuk memperhatikan standar mutu serta regulasi perdagangan internasional. Produk turunan sawit, khususnya yang masuk ke sektor pangan dan kosmetik, harus memenuhi standar keamanan serta keberlanjutan yang berlaku di pasar tujuan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi biodiesel B50 memberikan manfaat ekonomi nyata bagi negara sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Baca juga: Kementerian ESDM: Program B50 beri manfaat ekonomi nyata

Baca juga: Prabowo: Indonesia hentikan impor solar mulai Juli 2026

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menjelaskan, transformasi ini menandai era di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik.

Melalui formula baru tersebut, katanya setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia.

Menurut dia, keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini akan memperkuat fundamental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global.

“Program B50 ini beri manfaat ekonomi nyata bagi negara. Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun 2026. Penghematan itu modal penting untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu program ini ditargetkan mampu menciptakan hingga 2,1 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ungkapnya.

📰 Dikutip dari: antara.com

BACA JUGA :

Bocah SD Asal Boyolali Raih Apresiasi NASA usai Temukan Celah Keamanan Sistem
Bocah SD Asal Boyolali Raih Apresiasi NASA usai Temukan Celah Keamanan Sistem
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang Jelang Sidang Tipikor  Deskripsi
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang Jelang Sidang Tipikor Deskripsi
Pemkab Kudus Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla hingga November 2026
Pemkab Kudus Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla hingga November 2026
Wali Kota Semarang Ajak Warga Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Dijamin Rahasia
Wali Kota Semarang Ajak Warga Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Dijamin Rahasia
Porprov Jateng 2026 Gunakan Sistem Si Sakti, Hasil Pertandingan Dipantau Real Time
Porprov Jateng 2026 Gunakan Sistem Si Sakti, Hasil Pertandingan Dipantau Real Time
Petugas Sensus Ekonomi Keluhkan Honor Belum Cair, BPS Kota Semarang Beri Penjelasan
Petugas Sensus Ekonomi Keluhkan Honor Belum Cair, BPS Kota Semarang Beri Penjelasan

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

SMA Sainstek Ahmad Dahlan Salatiga menggelar kegiatan Awalussanah di Gedung DPRD Kota Salatiga, Sabtu (11/7/2026), dengan penyampaian materi menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program sekolah, guru, dan siswa baru sekaligus menegaskan komitmen membangun sekolah modern berbasis sains, teknologi, riset, serta nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menyiapkan lulusan berdaya saing global.
42 Siswa Baru SMA Sainstek Salatiga ikuti Awalussanah, Penyajian Materi disampaikan dalam Dua Bahasa
DPC PPP Kabupaten Semarang mulai menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029 dengan memperkuat konsolidasi organisasi dan menyasar generasi milenial serta pemilih pemula. Hal itu disampaikan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Semarang Zaenudin di Ungaran, Kamis (16/7/2026), usai kepengurusan baru periode 2026–2031 menerima SK DPP. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa serta peningkatan pendidikan politik bagi kader muda.
PPP Kabupaten Semarang Bidik Pemuda dan Pemilih Pemula Hadapi Pemilu 2029
Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di Perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadukan kasus tersebut ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (15/7/2026). Para korban menuntut pengembang mengembalikan dana sekitar Rp1,4 miliar setelah proyek mangkrak, rumah tidak kunjung dibangun, dan sebagian sertifikat belum diterbitkan. DPRD meminta pengembang menuntaskan pengembalian dana hingga September 2026 serta menunda penerbitan izin proyek sampai seluruh persoalan konsumen selesai.
Puluhan Korban Perumahan Bandarjo Village Permai Mengadu ke DPRD, Tuntut Refund Rp1,4 Miliar