SEMARANG – Jawa Tengah menargetkan angka stunting (anak kerdil) menjadi 14 persen pada 2023. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemprov Jateng dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan.

Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Jateng Widwiono menyebut, angka stunting saat ini mencapai 20,9 persen. Atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Pemprov Jateng bersinergi dalam TPPS yang terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, tim tersebut juga melibatkan kejaksaan, kepolisian dan tentara.

Selain TPPS, telah dibentuk pula Tim Pendamping Keluarga berjumlah 27. 931.

“Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder. Misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih,” ujarnya seusai acara pengukuhan TPPS tingkat provinsi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis (19/5/2022).

Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terkait jumlah ibu hamil, calon pengantin dan anak usia dua tahun. Menurut data, ada sekitar 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu wanita hamil di Jateng. Dengan data tersebut, pihaknya yang tergabung dalam TPPS akan mencari ibu hamil dan calon pengantin putri yang mengalami masalah kesehatan.

“Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan. Sementara calon pengantin putri 70 persen itu anemis (kekurangan sel darah merah) itu yang menyebabkan stunting. Kemudian, bayi kurang dari dua tahun diukur apakah perkembangannya sesuai,” tuturnya.

Terkait penurunan angka stunting Widwiono optimis dengan dukungan Pemprov Jateng bisa turun hingga 14 persen di 2023. Ia menyebut, dengan gerak sinergi, kasus stunting bisa ditekan dalam kurun dua tahun.

Ini tak lepas dari kasus penurunan stunting di Grobogan. Di Kabupaten itu, kini angka anak kerdil hanya 9 persen dari sebelumnya 29 persen. Hal itu tak lepas dari program jambanisasi, sehingga masyarakat terbebas dari penyakit.

Meski demikian, pada beberapa wilayah di Jateng masih memerlukan intervensi khusus. Semisal Wonosobo dan Brebes.

“Target pertahun 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun 3 persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen. Dan di akhir 2023 itu 14 persen. Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi jateng 14 persen 2023 maju setahun,” imbuh Widwiono.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS segera tancap gas. Ia menyebut harus ada gerak cepat untuk melakukan pendataan dan intervensi.

“Yang pertama kali adalah mendata ibu hamil. Jateng sudah punya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita cari kita assesment, kalau punya masalah (kesehatan) intervensi,” tegas Ganjar.

Ia menyebut, penanganan stunting di Jawa Tengah harus dilakukan menyeluruh. Bukan hanya pemerintah, tapi akademisi dan masyarakat bisa turut campur.

“Kita juga edukasi ke masyarakat. Kenapa itu tadi multisektor. Karena ada banyak yang bisa kita libatkan, kemudian ada intervensi gizi, kesejahteraan dan akses ke kesehatan,” pungkas Ganjar