KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Keluarga Iwan Boedi Kirim Surat ke Petinggi Negara, Akan Ada Pesan Khusus Buat Panglima TNI

Keluarga Iwan Boedi Kirim Surat ke Petinggi Negara, Akan Ada Pesan Khusus Buat Panglima TNI

Keluarga Iwan Boedi Kirim Surat ke Petinggi Negara, Akan Ada Pesan Khusus Buat Panglima TNI

Semarang 3 November 2022

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Kami mohon keadilan bagi keluarga almarhum Paulus Iwan Boedi Prasetijo, ASN Bapenda Semarang yang dibunuh dan dimutilasi sehari sebelum memberikan keterangan terkait dugaan korupsi kasus hibah tanah di Mijen.

Dengan hormat kami yang bertandatangan di bawah ini keluarga Paulus Iwan Boedi Prasetijo. Selajutnya disebut almarhum yang diwakili oleh saya, Saras putri pertama almarhum.

Mohon kiranya bapak presiden berkenan memberikan perhatian lebih kepada kejadian yang menimpa almarhum. Kami sebelumnya keluarga yant harmonis yang penuh kehangatan, bagi keluarga almarhum adalah sosok yang penuh tanggungjawab, bijaksana dan penyayang.

Kepergian almarhum di tangan makhkuk yang bernama manusia penuh keserakahan yang tidak bisa menggunakan akal budi dan nuraninya sungguh menjadi pukulan berat bagi kami

Sampai saat ini kepala almarhum, representasi wajah yang kami lihat tiap hari dan selamanya akan kami kenang belum dapat ditemukan. Saat ini hanya keadilan yang kami harapkan.

Kami percaya tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jateng masih berupaya keras menuntaskan kasus kematian almarhum. Namun, di tengah upaya tersebut masih banyak menemukan kendala karena dugaan keterlibatan anggota militer dalam kasus pembunuhan ini.

Kami keluarga korban agar kasus yang diduga melibatkan alat negara tersebut, dikawal dan diselesaikan seadil-adilnya. Sudah hampir dua bulan kasus ini masih bergulir dan para pelaku masih belum bisa diadili.

Kami dengan hormat agar kasus ini dituntaskan tanpa intervensi dari berbagai pihak yang ingin menutupi kesalahan keji para pelaku.

Mohon untuk dilihat kepedihan keluarga almarhum, bapak presiden. Saat ini yang bisa membuat kami kuat untuk terus menjalani kehidupan hanya melihat para pelaku bertanggungjawab dihadapan hukum atas perbuatan biadab mereka atas nyawa berharga almarhum.

Bersama surat terbuka ini kami memohon bapak presiden dapat memberikan arahan kepada jajaran menteri atau kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan kasus hukum baik yang melibatkan almarhum berkenaan dengan pemeriksaan polisi sebelum wafatnya almarhum.

Maupun yang berkaitan dengan dugaan penghilangan nyawa almarhum, guna menemukan pelaku tindak pidana sebagaimana diduga telah dilakukan.

Dimana hal dimaksud kami pandang perlu guna memenuhi rasa keadilan kami dan masyarakat luas.

Demikian atas perhatian Bapak Presiden RI kami ucapkan terimakasih.

Tembusan :
Sekertaris Kabinet RI.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kapolri.
Jaksa Agung.
Ketua Komnas HAM.
Ketua LPSK.
Kompolnas.
Wali Kota Semarang.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]