URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang memperkuat budaya sadar bencana melalui inovasi SADEWA (Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana). Program berbasis kolaborasi pentahelix dan digitalisasi ini berhasil meningkatkan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi 116 desa hingga 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan edukasi, sistem deteksi dini, KKN Tematik Kebencanaan, serta optimalisasi dana desa guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Lewat SADEWA, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Budaya Sadar Bencana dari Desa

Lewat SADEWA, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Budaya Sadar Bencana dari Desa

Lewat SADEWA, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Budaya Sadar Bencana dari Desa

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang Alexander Gunawan menunjukkan aplikasi SADEWA di Aula Kantor BPBD setempat, Rabu (22/7/2026). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang terus memperkuat budaya sadar bencana melalui inovasi SADEWA (Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana). Program berbasis kolaborasi pentahelix dan digitalisasi itu menjadi strategi untuk mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, mengatakan Kabupaten Semarang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena karakteristik wilayahnya berupa pegunungan, perbukitan, hingga daerah aliran sungai yang berpotensi mengalami tanah longsor, banjir, angin kencang, kekeringan, maupun kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, menurut dia, membangun budaya sadar bencana harus dimulai dari tingkat desa.

“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek saat terjadi bencana, tetapi harus menjadi subjek yang mampu mengenali ancaman, melakukan pencegahan, memahami jalur evakuasi, hingga mampu melakukan penyelamatan secara mandiri sebelum bantuan datang,” ujarnya ditemui di aula Kantor BPBD Kabupaten Semarang, Rabu (22/7/2026).

Melalui SADEWA, BPBD mengembangkan penguatan kelembagaan Destana, edukasi berkelanjutan, sistem deteksi dini berbasis digital, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, relawan, dan masyarakat.

“Harapannya kesiapsiagaan menjadi budaya kehidupan sehari-hari, bukan hanya muncul ketika bencana terjadi,” katanya.

Alex (sapaan akrabnya) menjelaskan, percepatan pembentukan Destana dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya melalui efisiensi anggaran. Semula, anggaran pemerintah daerah hanya mampu membentuk tiga Destana setiap tahun. Namun pada 2024 dan 2025, BPBD berhasil menggandakan jumlahnya menjadi enam desa setiap tahun dengan menggabungkan desa-desa yang memiliki karakteristik ancaman bencana serupa.

“Setiap tahun sebenarnya anggaran hanya cukup untuk tiga desa. Tetapi kami ubah strateginya. Desa yang memiliki ancaman sama kami jadikan satu pola pembinaan sehingga bisa menjadi enam desa dalam setahun,” jelasnya.

BPBD juga menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan.
Sebanyak 10 fasilitator BPBD yang telah bersertifikat diterjunkan untuk mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan KKN di desa-desa rawan bencana.

“Dari KKN tematik itu kami mendapatkan tambahan 66 Desa Tangguh Bencana. Itu menjadi salah satu langkah paling efektif untuk mempercepat pembentukan Destana,” katanya.

Alex menyebut, hingga akhir 2025 jumlah Destana di Kabupaten Semarang mencapai 90 desa dari sekitar 150 desa yang dikategorikan rawan bencana. Sementara melalui pengembangan program SADEWA hingga 2026, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 116 desa.

“Target kami ke depan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Semarang menjadi Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang terakreditasi secara nasional,” ujarnya.

Menurutnya, BPBD tidak hanya membentuk kelembagaan Destana, tetapi juga memastikan keberlanjutannya melalui regulasi.
BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) agar pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana.

“Harapan kami muncul Destana yang mandiri. Dana desa sudah bisa digunakan untuk penanggulangan bencana sehingga desa dapat memperkuat kapasitasnya sendiri,” katanya.

Alexander menegaskan Destana tidak dikhususkan hanya untuk bencana alam, tetapi juga bencana nonalam dan bencana sosial. Ia ingin Destana menjadi motor penggerak masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, sekaligus kesiapsiagaan di tingkat desa.

“Yang kami bangun bukan sekadar organisasinya, tetapi kapasitas masyarakat. Pelatihannya dibuat aplikatif sehingga masyarakat memiliki keterampilan nyata ketika menghadapi bencana,” katanya.

Dalam penerapannya, strategi mitigasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kawasan lereng pegunungan diprioritaskan pada mitigasi longsor, sementara wilayah bantaran sungai difokuskan pada kesiapsiagaan banjir. Adapun daerah rawan kekeringan dan kebakaran hutan memiliki pendekatan mitigasi yang berbeda.

“Melalui SADEWA seluruh data ancaman akan terintegrasi secara digital sehingga strategi mitigasi menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis data,” ungkapnya.

.

BPBD juga mengoptimalkan komunikasi melalui jaringan relawan dan pemerintah desa. Seluruh ketua Destana telah tergabung dalam grup komunikasi sehingga informasi potensi bencana dapat diteruskan dengan cepat.
Di sisi lain, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri. Dari total 34 pegawai BPBD, hanya sekitar 16 personel yang efektif bertugas di lapangan.

“Karena itulah kami membangun konsep BPBD Rumah Relawan. Kami menghimpun relawan di 19 kecamatan agar ketika terjadi bencana penanganan bisa lebih cepat. Kami juga bersinergi dengan Polres dan berbagai organisasi relawan,” urainya.

Alex berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, relawan, dan masyarakat melalui SADEWA mampu mempercepat terwujudnya seluruh desa di Kabupaten Semarang sebagai Desa Tangguh Bencana.

“Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi risiko dan dampaknya dapat dikurangi apabila masyarakat memiliki pengetahuan, kepedulian, kesiapsiagaan, dan semangat gotong royong,” pungkasnya. (win)

BACA JUGA :

Rencana pembangunan PLTP di kawasan Gunung Ungaran berpotensi berdampak pada sekitar 540 KK di Dusun Darum, Ngipik, dan Talun, Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Hingga Rabu (2/9/2026), pemerintah desa mengaku belum menerima informasi resmi maupun sosialisasi terkait proyek tersebut dan meminta keterbukaan kepada masyarakat.
Ratusan KK di Desa Candi Berpotensi Terdampak Geothermal Gunung Ungaran
Kota Salatiga meraih juara I kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dalam Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 Batch II yang digelar Kemendagri pada 28 Agustus 2026. Atas capaian tersebut, Salatiga mendapat dukungan Rp2 miliar untuk memperkuat akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Bukan Kaleng-kaleng! Kota Salatiga raih Prestasi di Bidang Pendidikan
Rencana pengeboran panas bumi di kawasan Gunung Ungaran mulai membuat warga Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang, gelisah karena belum mendapat penjelasan langsung mengenai lokasi, mekanisme, dan dampaknya. Warga khawatir aktivitas tersebut memengaruhi sumber air dan pertanian, sementara pemerintah maupun pihak terkait belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.
Isu Pengeboran Gunung Ungaran Bikin Warga Candi Gelisah, Khawatir Sumber Air dan Pertanian Terdampak
DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum pengembangan energi panas bumi Gunung Ungaran dilanjutkan, Senin (31/8/2026). Dewan menyoroti potensi dampak pengeboran lebih dari 2.000 meter terhadap kondisi geologi, lingkungan, sumber air, cagar budaya, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Legislator Kabupaten Semarang Soroti Risiko Geothermal Ungaran, Ingatkan Dampak Pengeboran
Kejaksaan Negeri Salatiga memberikan penyuluhan hukum dan kampanye antikorupsi kepada sekitar 150 siswa SMAN 3 Salatiga melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Senin. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran hukum, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini, sekaligus mengenalkan bahaya HIV/AIDS serta pengelolaan sampah kepada para pelajar.
JMS di SMAN 3 Salatiga, Gandeng Berbagai Pihak, “Wujudkan Generasi Emas Anti Korupsi”
Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir Rp16 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 14 Desember 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades, dengan kebutuhan tambahan dipenuhi melalui efisiensi belanja yang tidak menjadi prioritas.
Pemkab Semarang Tambah Anggaran Pilkades, Belanja Tak Mendesak Jadi Sasaran Efisiensi

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo: Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih
Kepala Dinsos Kabupaten Semarang Istichomah
Penerima Bansos Terindikasi Judol Bakal Dicoret, Dinsos Kabupaten Semarang Buka Pengajuan Sanggahan

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved