RASIKAFM.COM | SALATIGA – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, namun harus segera diimbangi dengan penguatan mutu layanan, pengawasan ketat, dan tata kelola yang transparan.

Berdasarkan laporan evaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir 2025 program MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Skala tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program pemenuhan gizi terbesar di dunia yang dikelola negara.

“Secara kuantitatif, ini adalah capaian monumental. Negara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang sangat besar. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang lebih penting adalah jaminan mutu, keamanan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak Indonesia,” kata Muh Haris melalui siaran pers, Selasa (13/1/2026).

Muh Haris menyoroti masih ditemukannya insiden keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG sepanjang 2025. Ia menilai, kasus-kasus tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Program ini menyasar kelompok rentan, terutama anak sekolah. Maka prinsipnya harus zero accident. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengawasan dapur MBG,” tegasnya.

Ia mendorong agar sertifikasi laik higiene, audit berkala SPPG, serta pelibatan aktif dinas kesehatan daerah dan komite sekolah benar-benar dijalankan secara konsisten.

Selain aspek kesehatan, politisi Komisi IX itu juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak MBG terhadap stabilitas harga pangan. Lonjakan permintaan terhadap komoditas tertentu, seperti telur dan susu, terbukti memicu gejolak pasar di sejumlah daerah.

“Program gizi tidak boleh justru menekan daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya rantai pasok yang adil dan inklusif, dengan membuka ruang luas bagi UMKM, BUMDes, dan produsen lokal, agar manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat bawah.

Terkait peningkatan anggaran MBG pada 2026, Muh Haris mengingatkan bahwa besarnya dana publik harus sejalan dengan akuntabilitas dan evaluasi berbasis dampak.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan lagi berapa juta porsi yang dibagikan, tapi sejauh mana program ini menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Ia mendorong integrasi data gizi, kesehatan, dan pendidikan agar DPR dan publik dapat memantau secara objektif manfaat nyata program MBG.

Muh Haris menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional dan seluruh mitra pelaksana.

“Kami mendukung penuh tujuan besar program ini. Tetapi dukungan harus disertai pengawasan ketat, agar MBG benar-benar menjadi investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek besar tanpa kualitas,” pungkasnya.