RASIKAFM.COM | UNGARAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi peternak ayam rakyat. Di tengah melimpahnya produksi ayam pedaging nasional, harga ayam hidup (live bird/LB) justru terus tertekan hingga berada jauh di bawah harga pokok produksi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia, Mukhlis Wahyudi, dalam Meeting Koordinasi PINSAR Indonesia se-Pulau Jawa yang digelar di The Wujil Resort and Conventions, Kabupaten Semarang, Selasa (9/6/2026).
Menurut Mukhlis, kondisi rendahnya harga ayam hidup saat ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya populasi ayam yang dipelihara peternak setelah menikmati keuntungan usaha yang tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026.
“Harapan kami sebenarnya ada pada program MBG. Namun sampai hari ini dampaknya belum dirasakan langsung oleh peternak rakyat,” kata Mukhlis.
Ia menjelaskan, pasokan ayam untuk program MBG saat ini masih didominasi oleh broker atau bandar yang memiliki jaringan pemotongan dan pasokan dalam skala besar.
“Kondisi ini membuat peternak rakyat sulit bersaing karena harga yang ditawarkan cenderung lebih murah,” jelasnya.
Di sisi lain, harga jual ayam hidup di tingkat peternak saat ini masih jauh di bawah harga acuan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, harga acuan pembelian di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp25 ribu per kilogram. Namun di lapangan, harga ayam hidup sempat anjlok hingga Rp11 ribu sampai Rp13 ribu per kilogram.
“Kalau sistemnya masih mencari siapa yang paling murah, maka peternak rakyat pasti kalah. Yang bermain justru para perantara (middleman),” ujarnya.
Mukhlis menilai persoalan utama industri ayam pedaging bukan terletak pada konsumsi masyarakat, melainkan tata niaga dan lemahnya implementasi regulasi yang telah diterbitkan pemerintah. Menurutnya, sejumlah aturan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 dan Permentan Nomor 34 Tahun 2025 sebenarnya telah memuat berbagai solusi untuk menata industri perunggasan nasional. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum optimal.
“Kalau regulasi ditegakkan dan pengawasannya berjalan, persoalan ayam pedaging ini seharusnya bisa segera selesai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih terjadinya kelebihan pasokan ayam secara nasional. Berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, produksi ayam pedaging pada 2026 diperkirakan mencapai 4,3 miliar ekor. Sementara kebutuhan konsumsi nasional, termasuk tambahan dari program MBG, diperkirakan hanya sekitar 4,1 miliar ekor. Kondisi tersebut masih menyisakan surplus sekitar 300 juta ekor.
“Kami mendorong peningkatan serapan ayam melalui program MBG agar kelebihan produksi dapat terserap dan harga di tingkat peternak kembali membaik,” urainya.
Mukhlis berharap dengan struktur organisasi baru Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peternak rakyat, bukan hanya menjadi peluang bagi pelaku usaha besar.
“Kami berharap program ini benar-benar pro rakyat dan mendukung keberlangsungan usaha peternak rakyat,” katanya. (win)
