KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Rehabilitasi Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Disoal, PBJ Klarifikasi Proses Tender

Rehabilitasi Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Disoal, PBJ Klarifikasi Proses Tender

Rehabilitasi Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Disoal, PBJ Klarifikasi Proses Tender

Kabag PBJ Setda Kabupaten Semarang Anggoro Jati Laksono (kiri) didampingi kepala DPU Valeanto Soekendro saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Bina Praja, kompleks Kantor Bupati Semarang, Selasa (7/10/2025). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Rehabilitasi ruang pimpinan DPRD Kabupaten Semarang menuai beragam sorotan di media sosial. Publik menyoroti proses lelang proyek tersebut yang disebut-sebut dimenangkan oleh penyedia jasa yang tidak lolos seleksi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Semarang, Anggoro Jati Laksono, menegaskan bahwa proses tender telah dilakukan sesuai aturan. Ia menjelaskan, tender proyek senilai Rp538 juta itu digelar dua kali karena pada pelaksanaan pertama dinyatakan gagal.

“Tender pertama hanya diikuti satu peserta dan hasil evaluasi Pokja tidak memenuhi syarat, sehingga dinyatakan gagal. Lalu kami ulang, dan pada tender kedua ada tujuh penyedia yang memasukkan penawaran. Setelah evaluasi, pemenangnya adalah CV Bangun Serasi,” jelas Anggoro, Selasa (7/10/2025).

Anggoro juga menepis tudingan terkait legalitas Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik pemenang tender. Menurutnya, klarifikasi dan verifikasi dokumen dilakukan berdasarkan data di Online Single Submission (OSS).

“Saat proses tender dan pembuktian kualifikasi, SBU OSS masih berlaku hingga Oktober 2026. Namun belakangan muncul perbedaan data dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang menyebut SBU telah dicabut. Jadi antara SBU versi OSS dan LPJK tidak sinkron,” ungkapnya.

Ia menambahkan, secara formal tidak ada aturan yang mewajibkan panitia lelang mengacu pada versi LPJK, sehingga pihaknya tetap berpedoman pada data OSS. Namun ke depan, pihaknya akan melakukan verifikasi ganda agar persoalan serupa tidak terulang.

“Selanjutnya, saya minta teman-teman Pokja untuk juga memeriksa ke situs LPJK, supaya kalau ada indikasi tidak memenuhi syarat bisa segera kami tolak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, menyebut pihaknya sempat menangguhkan pembayaran proyek setelah mengetahui adanya perbedaan status SBU.

“Begitu diketahui SBU versi LPJK tidak berlaku, pembayaran kami tunda dulu. Setelah status di OSS dan LPJK sudah sinkron, baru kami lanjutkan. Saat ini pekerjaan masih berjalan,” jelas Soekendro. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

PT Trans Marga Jateng (TMJ) memperkuat kerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur terintegrasi. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama TMJ Arie Irianto dengan Sekda Kota Semarang Handi Priyanto di Balai Kota Semarang, Senin (9/11/2026). Kolaborasi diharapkan mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.
TMJ Gandeng Pemkot Semarang, Pengembangan Jalan Tol Diselaraskan dengan Kota
Ubah Kebiasaan Buang Sampah Lewat Game Online, Lima Siswa SMPN 2 Kaliwungu Raih Juara Krenova 2026
Ubah Kebiasaan Buang Sampah Lewat Game Online, Lima Siswa SMPN 2 Kaliwungu Raih Juara Krenova 2026
Satreskrim Polres Salatiga mengungkap dugaan perjudian sabung ayam di kawasan Grogol, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Minggu (1/11/2026). Polisi mengamankan enam orang, termasuk pria berinisial R (50) yang diduga menyediakan lahan sekaligus memperoleh uang meja dari aktivitas taruhan. Petugas turut menyita uang taruhan, dua ayam jago, dan sejumlah barang bukti lainnya.
Sediakan Tempat untuk Judi Sabung Ayam, Warga Salatiga Dicokok Polisi
Ungaran Innovative Expo 2026 Wadah 107 Inovator Bumi Serasi Menuju Kabupaten Sangat Inovatif
Ungaran Innovative Expo 2026: Wadah 107 Inovator Bumi Serasi Menuju Kabupaten Sangat Inovatif
[pekok2]