URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak ke Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Inspeksi ini dilakukan pada Senin, 28 April 2025. Maruarar menemukan kerusakan parah pada sejumlah unit rumah akibat longsor, serta keluhan warga terkait sertifikat rumah yang belum diterima meskipun cicilan telah lunas.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Menteri PKP Maruarar Sirait berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan di Perumahan Punsae, Ungaran Timur, Senin (28/4/2025). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan inspeksi mendadak ke Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (28/4/2025). Dalam kunjungannya, Maruarar menemukan sejumlah unit rumah mengalami kerusakan parah akibat longsor, yang disebabkan oleh lokasi perumahan yang dibangun di lereng curam dan berbatasan langsung dengan jurang.

Tak hanya masalah longsor, Maruarar juga menerima keluhan warga terkait sertifikat rumah yang tak kunjung diterima, meskipun cicilan rumah mereka telah lunas sejak tujuh tahun lalu.
[custom-related-posts title=”Kabar terkait:” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]

“Ini sangat menyakitkan dan menyedihkan. Presiden Prabowo telah menegaskan kepada saya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama untuk rumah subsidi,” ujar Maruarar di lokasi.

Maruarar juga menegaskan bahwa negara harus hadir di depan, melindungi rakyat, bukan hanya melakukan evaluasi setelah masalah terjadi. Ia meminta agar izin pembangunan di lokasi berisiko seperti Punsae diaudit oleh BPK atau BPKP, dan siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum ini harus dihukum seberat-beratnya.

“Saya minta dilakukan audit penuh. Ini pelanggaran hukum 100 persen. Jangan sampai rakyat yang jadi korban. Sistem juga harus diperbaiki, termasuk bank dan TAPERA yang memberi kredit, agar tidak asal memilih pengembang,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar audiensi di DPRD terkait masalah tersebut dan sudah berkomunikasi dengan pengembang, yang berjanji menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.

“Kami sudah berusaha menghubungi Pak Pryad selaku pengembang, dan beliau menyampaikan akan menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Kami harap segera ada penyelesaian,” jelas Ngesti.

Sementara itu, Julianto Deni Saputra, Ketua RW 20 Punsae, menyatakan kekecewaannya karena belum ada kepastian.

“Kami sudah menunggu lama, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan. Pihak BTN dan pengembang tidak menemui kami,” kata Deni. (win)

BACA JUGA :

DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum pengembangan energi panas bumi Gunung Ungaran dilanjutkan, Senin (31/8/2026). Dewan menyoroti potensi dampak pengeboran lebih dari 2.000 meter terhadap kondisi geologi, lingkungan, sumber air, cagar budaya, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Legislator Kabupaten Semarang Soroti Risiko Geothermal Ungaran, Ingatkan Dampak Pengeboran
Kejaksaan Negeri Salatiga memberikan penyuluhan hukum dan kampanye antikorupsi kepada sekitar 150 siswa SMAN 3 Salatiga melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Senin. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran hukum, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini, sekaligus mengenalkan bahaya HIV/AIDS serta pengelolaan sampah kepada para pelajar.
JMS di SMAN 3 Salatiga, Gandeng Berbagai Pihak, “Wujudkan Generasi Emas Anti Korupsi”
Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir Rp16 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 14 Desember 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades, dengan kebutuhan tambahan dipenuhi melalui efisiensi belanja yang tidak menjadi prioritas.
Pemkab Semarang Tambah Anggaran Pilkades, Belanja Tak Mendesak Jadi Sasaran Efisiensi
WhatsApp Image 2026-08-30 at 22.25
Meriah! Peringatan HUT Paguyuban PKL Setia Kawan ke-24 di Pasaraya Salatiga
WhatsApp Image 2026-08-30 at 21.48
85 Kontingen Meriahkan Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Semarang 2026, Hidupkan Semangat Palagan Ambarawa
pilkades 2026
Pilkades Kabupaten Semarang Tahap Pertama Digelar 14 Desember 2026, 140 Desa Bersiap

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Warga Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, menemukan bayi perempuan yang masih hidup di bawah pohon mahoni, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 16.40 WIB. Bayi ditemukan Slamet (73) saat mencari kayu bakar dan botol bekas di depan makam desa, lalu mendapat pertolongan medis dari bidan setempat. Polisi kini menyelidiki identitas orang tua dan pihak yang meninggalkannya.
Cari Kayu Bakar, Warga Bandungan Temukan Bayi Perempuan Terbungkus Plastik Di Bawah Pohon
WhatsApp Image 2026-08-30 at 21.48
85 Kontingen Meriahkan Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Semarang 2026, Hidupkan Semangat Palagan Ambarawa
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih
Dilema Geothermal Ungaran-Telomoyo: Menimbang Maslahat dan Mudarat Energi Bersih

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved