KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Rumah Subsidi di Ungaran Rusak dan Sertifikat Mangkrak, Maruarar: Ini Pelanggaran Berat, Segera Proses Hukum!

Menteri PKP Maruarar Sirait berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan di Perumahan Punsae, Ungaran Timur, Senin (28/4/2025). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan inspeksi mendadak ke Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (28/4/2025). Dalam kunjungannya, Maruarar menemukan sejumlah unit rumah mengalami kerusakan parah akibat longsor, yang disebabkan oleh lokasi perumahan yang dibangun di lereng curam dan berbatasan langsung dengan jurang.

Tak hanya masalah longsor, Maruarar juga menerima keluhan warga terkait sertifikat rumah yang tak kunjung diterima, meskipun cicilan rumah mereka telah lunas sejak tujuh tahun lalu.
[custom-related-posts title=”Kabar terkait:” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]

“Ini sangat menyakitkan dan menyedihkan. Presiden Prabowo telah menegaskan kepada saya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama untuk rumah subsidi,” ujar Maruarar di lokasi.

Maruarar juga menegaskan bahwa negara harus hadir di depan, melindungi rakyat, bukan hanya melakukan evaluasi setelah masalah terjadi. Ia meminta agar izin pembangunan di lokasi berisiko seperti Punsae diaudit oleh BPK atau BPKP, dan siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum ini harus dihukum seberat-beratnya.

“Saya minta dilakukan audit penuh. Ini pelanggaran hukum 100 persen. Jangan sampai rakyat yang jadi korban. Sistem juga harus diperbaiki, termasuk bank dan TAPERA yang memberi kredit, agar tidak asal memilih pengembang,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar audiensi di DPRD terkait masalah tersebut dan sudah berkomunikasi dengan pengembang, yang berjanji menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.

“Kami sudah berusaha menghubungi Pak Pryad selaku pengembang, dan beliau menyampaikan akan menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Kami harap segera ada penyelesaian,” jelas Ngesti.

Sementara itu, Julianto Deni Saputra, Ketua RW 20 Punsae, menyatakan kekecewaannya karena belum ada kepastian.

“Kami sudah menunggu lama, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan. Pihak BTN dan pengembang tidak menemui kami,” kata Deni. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
[pekok2]