URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menyoroti kenaikan harga beras yang dinilainya tidak realistis, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melalui operasi pasar. Bondan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kemungkinan dampak kenaikan harga beras terhadap kebutuhan lainnya, serta menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan Bulog dalam mengatasi masalah tersebut.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Sebut Harga Beras di Kabupaten Semarang Tak Masuk Akal, Bondan Minta Pemerintah Segera Gelar Operasi Pasar

Sebut Harga Beras di Kabupaten Semarang Tak Masuk Akal, Bondan Minta Pemerintah Segera Gelar Operasi Pasar

Sebut Harga Beras di Kabupaten Semarang Tak Masuk Akal, Bondan Minta Pemerintah Segera Gelar Operasi Pasar

Foto:/IST
Foto:/IST
featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menyebut harga beras sudah tidak realistis lagi. Oleh karenanya ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk segera melakukan langkah-langkah masif dalam menyikapinya, salah satunya dengan menggelar operasi pasar.

“Cuma masalahnya stok cadangan beras kita tersedia apa tidak, ada berapa yang di bulog, bisa tidak untuk operasi pasar?” ujar Bondan, Kamis (29/2/2024).

Ihwal operasi pasar tersebut, legislator PDIP ini ingin pihak eksekutif bisa segera berkoordinasi dengan Bulog. Sebab, ia khawatir jika harga beras terus mengalami kenaikan maka akan berpengaruh juga terhadap harga kebutuhan yang lain.

“Mungkin malau komoditas lain yang harganya naik, beras belum tentu naik (harga). Kalau ini (beras) tentunya jadi tolok ukur harga yang lain,” ujarnya.

Bondan mengaku tidak melihat isu kenaikan harga beras disebabkan cadangan beras terserap untuk bantuan sosial menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi lebih karena kurangnya pasokan dari petani akibat cuaca.

“Sebagian bahkan ada yang gagal panen karena sawahnya terendam banjir,” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang, Heru Subroto mengatakan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa segera melakukan operasi pasar.

“Rencana sudah ada. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Dispertanikap, bidang perekonomian dan juga Bulog,” jelasnya.

Berkaitan dengan alokasi beras yang akan didistribusikan, akan ditentukan oleh Bulog. Pemkab Semarang hanya mengajukan usulan dan akan dibahas lebih detail dalam rapat koordinasi itu.

Selain itu, Kabupaten Semarang juga mendapatkan alokasi beras dari Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dengan jumlah total 25 ton yang akan dijual murah ke seluruh masyarakat Jawa Tengah.

“Saat ini kita belum tahu dapat jatah alokasi berapa. Yang jelas nanti ada lima pasar yang menjadi sasaran untuk penyaluran,” tandasnya. (win)

BACA JUGA :

Rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke lokasi baru di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa belum terealisasi karena lahan masih berstatus zona hijau. Sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan, lapas tetap beroperasi dengan 507 warga binaan, jauh melebihi kapasitas ideal 222 orang.
Relokasi Lapas Ambarawa Terkendala Status Lahan, 507 Warga Binaan Masih Berdesakan
Lebih dari 100 UMKM binaan Bank Indonesia se-Jawa Tengah ambil bagian dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Jakarta, 20–23 Agustus 2026, untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, dan jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan produk lokal berorientasi ekspor dan berkelanjutan.
KKI 2026: Saatnya UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing
Karang Taruna Dharma Remaja Desa Manggihan, Getasan, Kabupaten Semarang, mengolah limbah sayuran dan buah menjadi biogas untuk memasak serta pupuk organik cair. Inovasi berbasis pengelolaan sampah dan energi alternatif tersebut mengantarkan mereka meraih juara pertama Lomba Karang Taruna Berprestasi 2026 tingkat Jawa Tengah dan mewakili Jateng di tingkat nasional.
Karang Taruna Manggihan Getasan Sulap Limbah Sayur Jadi Biogas, Juara 1 Jateng dan Melaju Nasional
Penjualan Gas PGN di Semarang Melonjak 5
Penjualan Gas PGN di Semarang Melonjak 5.000 Persen, Industri Jadi Motor Pertumbuhan
Sebanyak 165 warga binaan Rutan Kelas IIB Salatiga mengikuti Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar BPS Kota Salatiga di Aula Rutan, Kamis (20/8/2026). Pendataan tersebut dilakukan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan jajaran pemasyarakatan.
Sensus Ekonomi 2026 Sasar Rutan Salatiga
Rencana pengalihan status guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027 mendapat perhatian Pemkab Semarang. BKPSDM Kabupaten Semarang menyatakan masih menunggu petunjuk teknis resmi pemerintah pusat, terutama terkait administrasi, pembiayaan, pembinaan, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan ribuan guru PPPK dan PNS di daerah.
4.200 PPPK Guru di Kabupaten Semarang Berpotensi Diambil Alih Pusat, BKPSDM Tunggu Juknis

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

20 Agustus 2026
Trans Jateng Menuju Transportasi Publik Hijau, Terjangkau, dan Terintegrasi di Jawa Tengah
Trans Jateng Menuju Transportasi Publik Hijau, Terjangkau, dan Terintegrasi di Jawa Tengah
Warga Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Argomulyo, Salatiga, menggelar tradisi merti dusun atau sedekah bumi di Sendang Gambir pada 19 Agustus. Kegiatan tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus upaya merawat warisan leluhur, sumber mata air bersejarah, kesenian lokal, serta toleransi antarumat beragama melalui doa bersama dan pertunjukan budaya.
50 Tahun Lebih Warga Dusun Tetep Salatiga Gelar Ritual Tahunan Saparan
Rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke lokasi baru di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa belum terealisasi karena lahan masih berstatus zona hijau. Sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan, lapas tetap beroperasi dengan 507 warga binaan, jauh melebihi kapasitas ideal 222 orang.
Relokasi Lapas Ambarawa Terkendala Status Lahan, 507 Warga Binaan Masih Berdesakan