KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Wali Kota Semarang Jelaskan Isu Pemindahan Balai Kota ke Mijen

Wali Kota Semarang Jelaskan Isu Pemindahan Balai Kota ke Mijen

Wali Kota Semarang Jelaskan Isu Pemindahan Balai Kota ke Mijen

Foto: Dok./IST
Kompleks Balai Kota Semarang

Semarang – Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan bahwa pemindahan Balai Kota Semarang sebagai kantor pusat pemerintahan belum menjadi prioritas untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

“Tidak dalam waktu dekat. Kami masih fokus pada empat isu yang menjadi prioritas pembangunan saat ini, yakni penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan,” katanya, di Semarang, Senin.

Termasuk yang menjadi prioritas pembangunan dalam waktu dekat, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, infrastruktur penanggulangan banjir.

Hal tersebut disampaikan menanggapi kabar pemindahan Kantor Balai Kota Semarang yang santer terdengar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, dari Pusat Kota Semarang Tengah ke wilayah Barat, yakni Kecamatan Mijen

Kabar pemindahan kantor pusat pemerintahan Kota Semarang dari kawasan pusat kota ke wilayah Mijen mengemuka setelah Masterplan atau rencana pembangunan Balai Kota Semarang di wilayah Mijen diposting akun Instagram @skyscrapercitysemarang.

Karena itu, ia memastikan bahwa belum ada realisasi pemindahan Balai Kota Semarang dalam waktu dekat.

Terlebih lagi, kata dia, pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga anggaran lebih tepat bila digunakan dulu untuk pembangunan di Kota Semarang.

Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan bahwa pemindahan Kantor Pemerintah Kota Semarang bukan persoalan yang mudah.

“Untuk pemindahan Kantor Pemkot Semarang, tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Dahulu, diakuinya, memang direncanakan pemindahan Kompleks Pemkot Semarang ke wilayah Mijen, terlebih pemkot telah memiliki lahan di sekitar BSB City.

Namun, kata dia, pemindahan pusat pemerintahan akan membutuhkan sumber daya yang begitu besar dan anggaran daerah yang jumlahnya tidak kecil.

“Ini, sementara, kami sudah membuat DED (‘detail engineering design’) untuk pembangunan masjid raya di sekitar sana (Mijen),” katanya.

Ia berharap keberadaan masjid raya tersebut bisa membangkitkan aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Mijen dan sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang Irwansyah mengakui memang telah menyiapkan anggaran pembangunan Masjid Raya di Mijen sebesar Rp10 miliar pada tahap awal.

Namun, kata dia, untuk pemindahan kompleks perkantoran Pemkot Semarang belum ada wacana realisasi.

Masjid Raya sedianya akan dibangun di BSB City, tepatnya di depan Sabhara Polda Jateng di atas lahan 2,5 hektare dengan mengusung konsep “green building” atau 40 persen dari lahan akan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]