RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

KABAR RASIKA

DPD RI Apresiasi Sistem Digitalisasi Rumah Sakit Jateng

DPD RI Apresiasi Sistem Digitalisasi Rumah Sakit Jateng

DPD RI Apresiasi Sistem Digitalisasi Rumah Sakit Jateng

SEMARANG – Anggota DPD RI dari Komite III mengapresiasi sistem digitalisasi rumah sakit di Jawa Tengah. Menurut mereka, sistem digitalisasi rumah sakit ini sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima.

Hal itu disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni saat memimpin anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (15/11). Menurut Sylviana, kedatangan mereka untuk melakukan pengawasan terkait layanan rumah sakit di Jateng.

“Kani datang untuk menanyakan pengelolaan rumah sakit di Jateng bagaimana. Apakah sistem digitalisasi sudah berjalan. Dan ternyata, sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng sudah berjalan dan manajemen kesehatan di Jateng sudah baik,” katanya.

Sistem digitalisasi rumah sakit lanjut dia sangat penting untuk memberikan kemudahan pada masyarakat. Mereka yang akan berobat, tidak perlu repot dan kebingungan mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

“Misalnya kalau ada tempat tidur kosong, mereka tahu di mana. Dokter yang praktek siapa, rujukannya ke mana, bagaimana BPJS nya. Semua informasi itu sudah terekam dengan baik di sini,” jelasnya.

Kunjungan itu sekaligus menjadi cara perbandingan dengan daerah lain. Sebab, Komite III DPD RI berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

“Jadi teman-teman ini akan membawa ke masing-masing dapilnya. Kalau ada hal-hal yang baik di Jateng ini, pasti akan kami bawa ke daerah kita masing-masing,” terangnya.

Selain soal pengawasan layanan rumah sakit, Sylviana juga mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meninjau terkait layanan vaksinasi. Dirinya mengatakan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan terkait capaian vaksinasi di Jateng yang baru 60 persen.

“Tentu kami akan tanyakan ke Kemenkes, kenapa vaksinasi di Jateng masih belum selesai. Padahal untuk beberapa kota di Jateng, sudah beberapa yang mencapai 100 persen. Akan kami tindaklanjuti nanti ke pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam paparannya menerangkan, Jawa Tengah memiliki total 320 rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Selain itu, di Jateng juga terdapat 36 rumah sakit khusus lain milik swasta.

“Terkait digitalisasi, kami sudah melakukan itu. Rumah sakit kita memang kami tantang untuk terus melakukan inovasi pelayanan pada masyarakat. Dan alhamdulillah, berkali-kali sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng menjadi juara nasional,” katanya.

BACA JUGA :

Pemkab Semarang tidak akan melakukan riset mandiri terkait rencana pengembangan geothermal Gunung Ungaran karena kewenangan berada di pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan Pemkab berperan sebagai fasilitator dan mendorong konsultasi publik agar kementerian, pemerintah daerah, stakeholder, serta masyarakat mendapat informasi terbuka mengenai potensi dan dampak proyek.
Pemkab Semarang Tegaskan Tak Akan Lakukan Riset Mandiri Geothermal Gunung Ungaran
Lapas Kelas IIB Purwodadi bersama Dinas Pertanian memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui Program Sekolah Tani. Pada tahap ketiga, warga binaan mempelajari budidaya bayam, kangkung, dan pisang Raja Bulu melalui teori serta praktik langsung di lahan Lapas Purwodadi. Program ini dilakukan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan pertanian produktif sebelum kembali ke masyarakat.
Program Integrated Farming, Lapas Purwodadi Gelar Sekolah Tani
Sebanyak 8.100 porsi Ayam Kecap Rempah Nusantara dimasak serentak di sembilan kota Indonesia pada Minggu (6/9/2026), termasuk 750 porsi di Semarang. Kegiatan Bright Gas bersama pelanggan dan komunitas tersebut digelar untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional sekaligus membidik pencatatan Rekor MURI.
Bukan Masak Biasa! 8.100 Porsi Ayam Kecap Diburu Jadi Rekor MURI, Semarang Sumbang 750 Porsi
Pemkab Semarang meminta PT PLN menunda sementara kajian dan rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran, Jumat (4/9/2026). Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyebut keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondusivitas masyarakat di tengah kekhawatiran yang berkembang. Pemkab juga meminta PT Geo Dipa Energi meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait kegiatan geothermal di Banyubiru.
Rencana Geothermal Gunung Ungaran Ditunda, Bupati Semarang Minta PLN Setop Kegiatan
Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, terkena PHK akibat efisiensi perusahaan pada 2026. Disnaker Kabupaten Semarang menyebut keputusan tersebut telah disepakati melalui perjanjian bersama, sementara pembayaran pesangon rata-rata Rp30 juta per pekerja dilakukan bertahap selama 10 bulan karena tekanan industri perkayuan.
756 Pekerja di Kabupaten Semarang Kena PHK, Disnaker Kawal Pembayaran Pesangon
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Semar Gugat menggelar aksi tanda tangan massal menolak rencana pengeboran geothermal Gunung Ungaran di Basecamp Kendalisodo, Desa Samban, Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (2/9/2026). Mereka meminta rencana tersebut dikaji serius karena khawatir aktivitas pengeboran berdampak terhadap lingkungan dan sumber air masyarakat.
Gelombang Penolakan Pengeboran Gunung Ungaran Mulai Muncul, Sejumlah Komunitas Galang Tanda Tangan Massal

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Keluarga Mozza Axillia Gunarsa (18), remaja asal Bergas, Kabupaten Semarang, meyakini jasad yang ditemukan merupakan putrinya setelah mengenali pakaian, jepit rambut, rambut ikal, dan ciri gigi korban. Senin (7/9/2026), ayah Mozza meminta proses hukum terhadap tersangka berjalan transparan dan pelaku dihukum berat. Hasil pemeriksaan DNA masih ditunggu keluarga.
Ayah Mozza Minta Pelaku Dihukum Berat, Keluarga Menduga Ada Motif Pembunuhan Berencana
Rencana pembangunan PLTP di kawasan Gunung Ungaran berpotensi berdampak pada sekitar 540 KK di Dusun Darum, Ngipik, dan Talun, Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Hingga Rabu (2/9/2026), pemerintah desa mengaku belum menerima informasi resmi maupun sosialisasi terkait proyek tersebut dan meminta keterbukaan kepada masyarakat.
Ratusan KK di Desa Candi Berpotensi Terdampak Geothermal Gunung Ungaran