UNGARAN – Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Rawapening Bersatu (FPRPB) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Semarang baru-baru ini. Mereka mengadukan nasibnya akibat tidak bisa menanami lahannya karena tergenang air.
“Ada sekitar 1000-an hektar lahan persawahan milik 2000 petani yang memiliki lahan persawahan dari 15 desa di kawasan Rawapening, Banyubiru dan Tuntang. Sudah dua tahun terakhir kami tidak bisa tanam dan panen,” ungkap koordinator FPRPB Suwastiono.
Atas hal itu, ia meminta agar DPRD Kabupaten Semarang dapat membantu memperjuangkan hak-hak petani.
“Kami pernah berkirim surat ke Presiden Jokowi tapi sampai sekarang belum ada titik terang akan dibalas. Selain itu, kami juga menuntut pemerintah bersedia memberikan uang ganti rugi tebas panen selama hampir dua tahun,” ujarnya.
Pujono, salah seorang perwakilan FPRPB menambahkan pihaknya telah beberapa kali berdialog dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana.
“Terakhir kesepakatannya pada bulan September ketinggian air Rawa Pening akan diturunkan, kemudian dilanjutkan Juni tahun 2022,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening yang menemui perwakilan FPRPB menjelaskan pihaknya akan segera membuat berita acara berisi rekomendasi untuk BBWS Pemali-Juwana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Semarang.
“Intinya revitalisasi Danau Rawapening jangan sampai mengabaikan hak warga di tepi danau,” tegasnya. (win)
