SEMARANG – Tragedi ambruknya Masjid Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada Senin, 29 September 2025 lalu yang menelan korban hingga 51 jenazah menjadi perhatian publik dan sekaligus bisa menjadi pembelajaran berharga bagi pengelola pesantren utamanya dari kalangan nahdliyin.
Merespon hal tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap pesantren dengan menyiapkan program pelatihan arsitektur infrastruktur pesantren. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2025.
“Ada beberapa halaqah, seminar, sarasehan, yang dilakukan di beberapa pesantren di Jawa Tengah yang menyangkut beberapa tema penting di pesantren,” kata ketua panitia HSN 2025 PWNU Jateng, KH. Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki dalam jumpa pers Kick off Hari Santri Nasional 2025 PWNU Jateng di ruang rapat lt 2 PWNU Jawa Tengah, Senin (13/0/2025) sore.
Gus Zaki melanjutkan, beberapa tema tersebut merupakan perhatian para kiai/ulama dalam mengatasi masalah bullying di pesantren, pelatihan administrasi pesantren, advokasi pesantren, “Kemudian yang menjadi sorotan saat ini adalah pelatihan arsitektur dan infrastruktur pembangunan gedung di pondok pesantren. Ini akan kita laksanakan sehingga pesantren bisa lebih aware tentang konstruksi,” terang Gus Zaki
Selain itu, kata Gus Zaki, PWNU Jateng juga mengadakan pelatihan media pesantren agar media dakwah pesantren menjadi lebih luas. Tidak hanya itu, ia juga menyebut ada Pelatihan Modern Farming dan Pelatihan Tour Leader bagi santri.
Dijelaskan, Kick off Hari Santri pada tahun ini dimulai pada malam ini dengan khataman Al-Qur’an dan Parade Tilawah yang dimotori oleh Pimpinan Wilayah (PW) Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) Jawa Tengah sebagai badan otonom (Banom) NU yang mewadahi para ahli Al-Qur’an.
Namun demikian, kata dia, rangkaian kegiatan hari santri telah dimulai kemarin di Jepara dengan kegiatan Pekan Madaris NU yang dilaksanakan oleh Rabithah Masjid Islamiyah (RMI) Jawa Tengah, sebuah lembaga yang menjadi asosiasi pesantren NU, dan beberapa kegiatan lain yang telah terlaksana pada beberapa hari sebelumnya.
Audit Pesantren Istilah Tak Tepat
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghoffar Rozin atau Gus Rozin menanggapi wacana tentang audit di pesantren. Menurut dia, pengunaan kata audit tidak tepat karena banyak pesantren yang dibangun secara mandiri dari swadaya masyarakat.
“Karena kan yang namanya audit itu kan dibiayai oleh negara, diaudit oleh negara. Nah pembangunan pesantren kan tidak semuanya dibiayai oleh negara. Jadi banyak yang dibangun sendiri-sendiri, jadi assesmen itu jauh lebih penting,” tegasnya.
Ia mengaku menyambut baik upaya assesmen yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren, baik melalui kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau dari Menteri Koordinator (Menko) Pemerdayaan Masyarakat (PM). Namun demikian, ia berharap tidak hanya asesmen tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Nah, monggo, silakan. Tetapi, tentu saja, satu harapannya, tidak berhenti hanya pada asesmen saja. Pasca asesmen bagaimana? Itu harus komplit,” ujarnya.
Menurut dia, musibah yang terjadi di Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur merupakan momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk memperbaiki infrastruktur pesantren secara menyeluruh dan tuntas.
“Jangan sampai ini hanya menjadi satu respon saja, dua bulan, tiga bulan kemudian sudah lupa. Nah, ini yang kita tidak harapkan,” tegasnya.
Ia juga tidak setuju dengan adanya asesmen menjadi penghambat perkembangan pesantren dengan larangan membangun gedung, “Nah, juga kita tidak harapkan sampai asesmen kemudian menurut pemerintah, pesantren A berhenti membangun, pesantren B berhenti membangun, itu kita tidak setuju. Karena pesantren itu pembangunannya dari bawah swadaya masyarakat, kan begitu,” tandasnya.
“Nah, saya kira kalau kemudian berani melarang, ya maka kemudian juga harus berani menanggung konsekuensinya, membangunkan pesantren. Nah, maka saya kira pendampingan kepada pesantren yang sedang membangun itu jauh lebih penting,” ucapnya.
Dirinya berpendapat pemerintah bisa melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan pembuatan gedung. “Jadi begini, salah satu upaya misalnya pemerintah itu bisa menugaskan PTN-PTN yang mempunyai fakultas tekniknya, arsitektur, teknik sipil, itu untuk melakukan pendampingan. Dan itu enggak mahal, tidak memberatkan APBN,” jelasnya.
Di lain sisi, rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati ini menilai kampus yang mendampingi pembangunan gedung pesantren juga diuntungkan karena bisa menjalankan salah satu tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat.
“Saya kira itu bisa menyelesaikan masalah dengan cukup pendek dan tidak menjadi beban pemerintah. Pendampingan itu begitu, sangat penting,” pungkasnya. (did)
