UNGARAN – Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah memulai pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 sejak 15 Oktober 2022. Kegiatan itu berisi pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang dilaksanakan serentak hingga 14 November 2022 mendatang.
Kepala BPS Kabupaten Semarang Sri Wiyadi menyampaikan, pendataan awal Regsosek merupakan upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal, atau terpadu untuk melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Nantinya data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
“Oleh karena itu berikan jawaban yang jujur, apa adanya, jangan ‘ngapusi’. Sebab akan berpengaruh ke depannya bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan,” ungkapnya di sela-sela kegiatan Media Gathering Pendataan Awal Regsosek 2022 di Melva Balemong Hotels and Resorts, Ungaran, Selasa (18/10/2022).
Dikatakan Wiyadi, mekanisme pengumpulan data itu dilaksanakan oleh petugas di lapangan dengan sistem wawancara. Jawaban dari para responden akan diisikan dalam suatu kuesioner sebanyak empat lembar yang akan dilaporkan kepada BPS.
“Sasaran Regsosek di Kabupaten Semarang lebih kurang 350 ribu Kepala Keluarga. Dalam waktu satu bulan, pendataan tersebut diharapkan bisa selesai,” ujarnya.
Dalam pendataan tersebut, petugas dibekali dengan atribut resmi BPS dan surat tugas, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu ada petugas yang datang dari rumah ke rumah.
“Petugas kami ada 1.822 orang yang telah kami berikan pembekalan sebelumnya. Termasuk cara bertindak yang tepat dalam menggali informasi responden agar dapat memberikan jawaban yang jujur,” terangnya.
Fenomena yang lain, adalah adanya Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Kabupaten Semarang. Mereka juga tak luput dari pendataan awal Regsosek. Caranya adalah dengan menyediakan kuesioner dalam bahasa Inggris.
“Di Ungaran Timur ada WNA asal Thailand dan Korea, kita sediakan petugas translator bahasa Inggris. Kendalanya kalau ternyata mereka tidak bisa bahasa Inggris. Tapi tentu kita pikirkan caranya agar mereka tetap bisa terdata,” imbuhnya. (win)
