KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Petani lereng Gunung Ungaran Terima Sertifikat Redistribusi tanah

Petani lereng Gunung Ungaran Terima Sertifikat Redistribusi tanah

Petani lereng Gunung Ungaran Terima Sertifikat Redistribusi tanah

SEMARANG – Setelah berjuang selama 21 tahun, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) di Kabupaten Semarang, akhirnya mendapatkan sertifikat redistribusi tanah seluas 198 hektare di lereng Gunung Ungaran. Sertifikat tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (22/9/2021).

“21 tahun (memperjuangkan tanah ini). Lawan saya tidak main-main, banyak pihak, macam-macam. Tidak semudah itu, banyak ganjalan-ganjalan,” katanya saat ditemui usai acara.

Sebelumnya, Sutrisno juga sempat menceritakan kepada Gubernur Ganjar Pranowo terkait sejarah tanah tersebut. Bahkan ia menceritakan sangat runtut mulai sejak kependudukan Belanda dan Jepang di Indonesia sampai masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

“Tahun 1955 diterbitkan surat leter D untuk bayar pajak. Lalu sekitar tahun 1965 para petani dikumpulkan dan dilarang menginjakkan kaki di tanah itu karena di tempat itu akan dibuat latihan tanam sampai tahun 1969. Tahu-tahu tanah itu diakui oleh PT Sinar Kartasura,” katanya.

Selanjutnya sejak tahun 2000 P3TK memperjuangkan agar tanah tersebut di-redistribusi. Perjuangan panjang itu akhirnya berhasil setelah ada program redistribusi tanah objek agraria.

“Setelah mendapatkan ini, sertifikat akan disimpan dengan catatan, nanti ada surat edaran kepada para petani, jangan sekali-kali tanah ini dijual,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan para petani di Kabupaten Semarang itu sudah puluhan tahun tidak mendapatkan haknya. Setelah ada redistribusi tanah objek agraria akhirnya akses dan hak petani kembali didapatkan.

“Saya kira reforma agraria redistribusi tanah ini bagian dari yang ditunggu. Masyarakat sangat menunggu, pasti mereka sangat senang sekali karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa menggarap untuk kesejahteraan mereka,” katanya.

Ganjar juga mendukung Presiden Joko Widodo untuk memerangi mafia tanah. Menurutnya, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun.

“Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah),” jelasnya.

Komitmen untuk memberantas mafia tanah itu, lanjut Ganjar, membuat masyarakat tenang. Mereka yang memiliki sertifikat dan legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi.

“Itulah kepastian yang sudah disampaikan presiden tadi. Mudah-mudahan mereka (mafia tanah) semua berhitung apabila akan mengganggu hak atas tanah milik orang lain,” kat Ganjar.

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Kecelakaan melibatkan truk tangki minyak goreng dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di turunan depan Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (17/11/2026). Salah satu pengendara, Endang Yuningsih (45), selamat dengan luka lecet setelah terjatuh dan truk tangki diduga melaju tak terkendali hingga melompati posisinya.
Detik-Detik Mencekam di Turunan PN Ungaran! Pengemudi Ojol Selamat Usai Dilompati Truk Tangki
[pekok2]