Foto tahun 2020, Angkringan milik Eric yang terletak di Batan Selatan, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah
RASIKAFM – Pemerintah secara resmi menetapkan perpanjangan PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli tahun 2021.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo melalui kanal Youtube Sekertariat Presiden pada Selasa (20/7/2021) malam.
Namun dalam penafsirannya, PPKM Darurat diganti setelah munculnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2021 menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa dan Bali.
Perpanjangan kebijakan ini membuat beberapa Pedagang Angkringan di Kota Semarang mengalami sedikit keresahan terkait aturan tersebut.
Sebab, tak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga menjadi masalah saat Petugas melakukan penertiban atas kebijakan tersebut.
Isaac, salah satu Pedagang Angkringan di Semarang Utara meminta saat dilakukan penertiban, Petugas harus dengan cara yang humanis.
Meskipun tak pernah mengalami kejadian penertiban yang tak mengenakan, kata dia, tetapi dirinya juga ikut merasakan kasihan atas perlakuan Oknum kepada Pedagang tersebut.
“Kasihan lihat di berita gitu, cari uang malah daganganya diambilin ya malah rugi. Yang penting secara humanis gitu penertibanya,” kata Isaac.
Pria 21 tahun itu mempersilahkan Pemerintah jika memang kebijakan tersebut diperpanjang. Namun, Pemerintah juga harus memberi solusi dan arahan kepada Pedagang agar terus mendapatkan pemasukan untuk menyambung hidup.
Apalagi, lanjut dia, pemberian bantuan sosial yang tidak merata, membuat kecemburuan sosial antar warga.
“Misal pedagang bisa buka kapan saja, asal pembelian secara Take Away dan kalau ada yang makan ditempat kan itu tugasnya Pemerintah menegur tapi secara humanis,” pungkasnya.
“Ini bantuan sosial juga tidak merata, meskipun saya belum sangat membutuhkan, tetapi pembagian bantuan sosial salah sasaran dalam mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Sementara Pedagang Angkringan lainya, Eric menyebut adanya peraturan PPKM ini membuat bisnisnya mengalami permasalahan salah satunya adalah pendapatannya.
Bahkan, warungnya yang terletak di Batan Selatan, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah itu harus tutup lebih awal akibat kebijakan tersebut.
Dia menerangkan warungnya mulai buka jam 14.00 WIB dan seharusnya tutup pada jam 00.00 WIB. Bahkan saat ini warungnya sering tutup karena penjualanya menurun drastis imbas dari PPKM Darurat.
“Biasanya buka jam 2 siang sampa8 jam 12 malam. Tapi kan ramainta di jam sehabis isya karena jam pada suka wedangan,” tuturnya.
“Prinsip jualan itu harus telaten mas, tapi kalau ditelateni tapi suruh tutup gini ya rugi tenaga sama waktu, mending sekarang tutup dulu aja,” lanjutnya.
Dia menyarankan agar Pemerintah membolehkan pedagang berjualan dengan pengawasan yang ketat dan jika dimungkinan menyediakan posko untuk memantau pedagang.
“Saran saya boleh membuka warung dan makan ditempat, tapi dengan ketentuan dan itu lebih baik dikasih posko untuk oknum mengawasi. Jika ada salah satu warung yang melebihi batas maksimal makan baru dikenakan penalty atau sanksi,” imbuhnya.
Eric juga meminta petugas saat melakukan penertiban PPKM, alangkah baiknya dilakukan secara humanis agar tak ada bentrok antara Pemerintah dengan masyarakat khususnya Pedagang.
“Penertiban harus menggunakan hati jangan dengan emosi. Dengan humanis gitu agar tidak bentrok,” imbuhnya.
