KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Tuntut Sertifikat Rumah, Warga Perumahan Punsae Ungaran Diminta Tebus Rp40 Juta

Tuntut Sertifikat Rumah, Warga Perumahan Punsae Ungaran Diminta Tebus Rp40 Juta

Tuntut Sertifikat Rumah, Warga Perumahan Punsae Ungaran Diminta Tebus Rp40 Juta

Puluhan warga Perumahan Punsae Kalongan, Ungaran Timur mendatangi Komisi C DPRD Kabupaten Semarang untuk beraudiensi dengan PT ACK dan BTN terkait sertifikat rumah yang tak kunjung diterima, Rabu (13/8/2025). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Puluhan warga Perumahan Punsae, Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mendatangi Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (13/8/2025). Mereka mengadukan masalah sertifikat rumah yang tak kunjung diterima, meski pembayaran rumah subsidi telah lunas.

Salah satu warga, Diah Ayu (50), mengaku keberatan jika harus membayar lagi untuk mendapatkan sertifikat. Ia menuturkan, sertifikat harus “ditebus” seharga Rp40 juta. Meski diberikan opsi mencicil selama satu tahun, ia tetap tidak sanggup.

“Dengan gaji UMR, saya mau dapat uang dari mana? Sebenarnya itu bukan kewajiban kami, kami tidak ada hubungannya dengan BTN. Harusnya pihak pengembang PT Agung Citra Khasthara (ACK) yang menyelesaikan,” ujarnya.

Diah menegaskan, warga bersedia mencicil semampunya tanpa batas tempo hingga lunas. “Kami sudah ada itikad baik untuk melunasi,” tambahnya.

Kuasa hukum PT ACK, Kusumandityo, menjelaskan pihaknya bersama warga sebenarnya sudah pernah membuat kesepakatan bersama. Namun, jika ada permintaan keringanan tebusan, pihaknya mengaku tidak sanggup.

“Sebelumnya sudah sepakat bareng. Misal ada 100 warga setuju, lalu 25 tidak setuju, masa harus menuruti yang 25, kan tidak mungkin,” kata Kusumandityo.

Ia memaparkan, PT ACK sudah mengeluarkan lebih dari Rp2 miliar untuk menebus sertifikat ke BTN, termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, uang tersebut berasal dari dana pribadi direktur PT ACK, Prayitno, karena perusahaan saat ini sudah tidak beroperasi.

Kusumandityo menambahkan, masalah ini berawal karena pembayaran rumah yang dilakukan konsumen lunas kepada manajemen lama PT ACK, namun uangnya tidak masuk ke rekening manajemen baru.

“Akibatnya, kami tetap memiliki kewajiban membayar utang sekitar Rp1,5 miliar ke BTN untuk menerbitkan sertifikat,” urainya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Hari Sulistiyono, mengatakan pihaknya hanya berperan menjembatani audiensi antara warga, pengembang, dan pihak bank.

“Dari hasil audiensi pertama tiga bulan lalu, sudah ada 45 dari 90 warga yang sepakat dengan pengembang. Saat ini ada tambahan 17 warga yang akan menyusul sepakat. Kalau masalah ini sudah dibawa ke jalur hukum, Komisi C tidak bisa ikut campur atau mengintervensi,” jelas Hari. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Kecelakaan melibatkan truk tangki minyak goreng dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di turunan depan Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (17/11/2026). Salah satu pengendara, Endang Yuningsih (45), selamat dengan luka lecet setelah terjatuh dan truk tangki diduga melaju tak terkendali hingga melompati posisinya.
Detik-Detik Mencekam di Turunan PN Ungaran! Pengemudi Ojol Selamat Usai Dilompati Truk Tangki
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah mengikuti Grand Closing Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) 2026 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026). Melalui permainan edukatif, talkshow, dan kompetisi, kegiatan kolaborasi BI, Kementerian Keuangan, OJK, serta LPS ini mengajak generasi muda memahami pengelolaan uang, investasi, dan risiko keuangan.
Ratusan Mahasiswa Antusias Ikuti LIKE IT! 2026 di Undip, Belajar Keuangan Sambil Berburu Hadiah
Sebanyak 1.217 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang menyatakan bersedia melanjutkan pendidikan setelah proses verifikasi dan validasi terhadap 4.119 anak hingga pertengahan Triwulan IV 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan mengarahkan mereka ke jalur pendidikan nonformal melalui PKBM dengan program Paket A, B, dan C, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu berpeluang mengakses Sekolah Rakyat.
Disdikbudpora Kabupaten Semarang Siapkan 10 Sekolah Inklusi dan 4 ULD di 2027
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot Salatiga memberikan bonus pembinaan kepada atlet dan pelatih dalam acara penyambutan kontingen di Rumah Dinas Wali Kota, 14 November 2026.
Peringkat III Porprov, Atlet Peraih Emas Salatiga Terima Bonus Rp42 Juta
[pekok2]