URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 miliar yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mbak Google

KABAR RASIKA

Pemkab Semarang Gelontorkan Rp 4,7 Miliar untuk Bansos Dampak Kenaikan Harga BBM

Pemkab Semarang Gelontorkan Rp 4,7 Miliar untuk Bansos Dampak Kenaikan Harga BBM

Pemkab Semarang Gelontorkan Rp 4,7 Miliar untuk Bansos Dampak Kenaikan Harga BBM

featured-img

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 miliar yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jumlah itu diambil dari dua persen Dana Transfer Umum (DTU) Pemerintah Pusat ke Pemkab Semarang periode bulan Oktober, November dan Desember tahun 2022.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134 Tahun 2022, Pemkab Semarang wajib menyisihkan dua persen DTU. Setelah dihitung jumlahnya ada Rp 4 miliar 765 juta,” ungkap Bupati Semarang Ngesti Nugraha usai rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (12/9/2022).

Dikatakan Ngesti, sasaran penerima manfaat bansos itu berjumlah 6.300 orang. Terdiri dari tukang ojek pangkalan, pekerja sektor transportasi umum, nelayan dan pelaku UMKM. Besaran bantuan yang akan disalurkan berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu.

“Data yang kita terima, tukang ojek pangkalan ada 2.000 orang, masing-masing Rp 300 ribu. Kemudian kru angkutan umum ada 650 orang, nelayan Rawapening 600 orang, pelaku UMKM 1.600 orang, masing-masing Rp 600 ribu,” jelasnya.

Selain sasaran penerima manfaat tersebut, lanjut Ngesti, terdapat sektor pekerjaan lain yang akan diberikan bansos yakni tenaga padat karya.

“Ada 27 program padat karya yang masing-masing dianggarkan Rp 70 juta. Target kami ada 40 pekerja yang kami libatkan,” terangnya.

Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bansos dari Pemkab Semarang dan Kementerian Sosial (Kemensos), pihaknya akan mencocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Bansos dari Kemensos sudah mulai dibagi di beberapa kecamatan. Kita akan lihat DTKS, sudah terima bantuan apa belum, biar tidak dobel,” sambungnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Semarang itu menambahkan, jika anggaran yang dialokasikan dari DTU tersebut belum mencukupi untuk penyaluran bansos maka pihaknya masih memiliki skenario untuk menambah anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Seperti tukang ojek pangkalan misalnya, yang kami data 3.300 orang. Dari DTU, yang tercover baru 2.000 orang, nah itu yang akan kita ambilkan dari BTT. Jumlahnya sama, masing-masing Rp 300 ribu,” tandasnya. (win)

BACA JUGA :

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora meluncurkan program Penyuluh Masuk Sekolah dan Sekolah Pangan Lestari untuk meningkatkan literasi pertanian pelajar serta menarik minat generasi muda menjadi petani. Program yang disiapkan mulai tahun ajaran baru ini hadir sebagai respons atas menurunnya jumlah petani dan dominasi petani berusia di atas 45 tahun yang berpotensi mengancam regenerasi sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Atasi Krisis Regenerasi Petani, Dispertanikap dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang Luncurkan Program Penyuluh Masuk Sekolah
Produksi padi Jawa Tengah hingga Juli 2026 diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 63,43 persen dari target 10,5 juta ton. Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan capaian tersebut saat panen raya di Sukoharjo, Rabu (24/6/2026), sekaligus meminta seluruh daerah mengantisipasi potensi kemarau panjang melalui pipanisasi, pembangunan sumur, distribusi pompa air, dan penguatan sarana pertanian guna menjaga produktivitas serta ketahanan pangan.
Padi Jateng Tembus 6,69 Juta Ton, Ribuan Pompa Disiapkan untuk Sawah Saat Kemarau
Ini Langkah yang Disiapkan untuk Atasi Rob di Pati
Ini Langkah yang Disiapkan untuk Atasi Rob di Pati
Pemkot Salatiga Komit Perkuat Pelayanan Publik dengan Delapan Aksi Perubahan
Pemkot Salatiga Komit Perkuat Pelayanan Publik dengan Delapan Aksi Perubahan
Jalin Kerjasama dengan BKBH FH USM Rutan Salatiga Perluas Akses Bantuan Hukum dan Keadilan
Jalin Kerjasama dengan BKBH FH USM Rutan Salatiga Perluas Akses Bantuan Hukum dan Keadilan
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah melalui peningkatan konektivitas antarwilayah. Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat peresmian bantuan IJD di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026), dengan menegaskan bahwa pembangunan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, serta sentra ekonomi akan menjadi prioritas untuk memperluas akses, memperlancar distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
IJD Jadi Penggerak Ekonomi Baru, Jateng Prioritaskan Jalan ke Kawasan Wisata

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Menuju Era Baru Trans Semarang Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan
Menuju Era Baru Trans Semarang: Hijau, Jalur Khusus, dan Berkeadilan
Dieng Caldera Race 2026 yang berlangsung pada 19–21 Juni di kawasan Dieng, Jawa Tengah, menarik ribuan pelari dari berbagai daerah dan mancanegara. Kategori 25K menjadi favorit karena menghadirkan rute baru menuju puncak Gunung Sindoro yang lebih menantang. Peserta harus menghadapi elevasi ekstrem dan suhu dingin pegunungan, namun tetap disuguhi panorama alam khas Dieng yang memukau sepanjang lintasan.
Menembus Dingin 14 Derajat, Ribuan Pelari Serbu Dieng Caldera Race 2026
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging