KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Dana BOS Tersedot Gaji Pegawai Non ASN, Sekolah Tunda Perbaikan Sarpras Rusak

Dana BOS Tersedot Gaji Pegawai Non ASN, Sekolah Tunda Perbaikan Sarpras Rusak

Dana BOS Tersedot Gaji Pegawai Non ASN, Sekolah Tunda Perbaikan Sarpras Rusak

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Joko Sriyono (tengah) meninjau toilet yang kondisinya rusak saat monitoring dan evaluasi di SMPN 2 Pringapus, Desa Jatirunggo, Jumat (30/1/2026). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN — Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan tidak ada pemberhentian pegawai non aparatur sipil negara (non ASN), termasuk guru tidak tetap dan pegawai honorer di lingkungan sekolah. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada sekolah karena pembayaran gaji pegawai non ASN dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing satuan pendidikan.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh SMP Negeri 2 Pringapus. Kepala SMPN 2 Pringapus, Dwi Wahyuni Lubianti, mengungkapkan sekolah terpaksa mengubah rencana anggaran karena sebagian dana BOS dialihkan untuk membayar gaji pegawai non ASN.

“Dampaknya, rencana anggaran yang awalnya untuk kegiatan siswa dan maintenance sekolah harus kami turunkan untuk membayar gaji teman-teman non ASN. Satu orang dua juta rupiah per bulan dan itu tidak bisa ditawar karena sudah diatur,” kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, sekolah saat ini mempekerjakan lima pegawai non ASN. Sebelumnya hanya tiga orang dengan gaji Rp1 juta per orang per bulan. Dalam setahun, anggaran yang semula sekitar Rp36 juta kini melonjak menjadi Rp120 juta atau hampir empat kali lipat.

“Selama masih sesuai ketentuan maksimal 20 persen dana BOS memang boleh, tapi efeknya kegiatan besar dari dana BOS jadi tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Akibat keterbatasan anggaran, sejumlah kegiatan siswa harus dikurangi atau digabung. Salah satunya peringatan Isra Mikraj yang seharusnya digelar tersendiri, namun akhirnya digabung dengan pengajian menyambut Ramadan dan difasilitasi oleh orang tua murid.

“Kalau dulu sekolah bisa menyewa tratak atau tenda, sekarang tidak bisa karena anggaran harus diubah. Ini jelas membebani progres rancangan awal sekolah,” tambahnya.

Selain kegiatan siswa, perawatan sarana prasarana juga terdampak. Menurut Dwi Wahyuni, perbaikan enam kamar mandi sekolah hingga keran yang rusak terpaksa ditunda karena dana BOS lebih dulu terserap untuk gaji pegawai non ASN.

“Kami sudah empat tahun di sini dan PR-nya masih banyak, terutama maintenance. Tapi dana BOS sudah dipakai untuk menggaji non ASN,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut banyak pegawai non ASN yang tidak bisa dibiayai APBD akhirnya “dititipkan” di sekolah.

“Di SMPN 2 Pringapus ini ada lima honorer, padahal sebelumnya sudah ada empat. Kalau masing-masing digaji minimal dua juta, sebulan sudah 10 juta, setahun 120 juta. Memang bisa ditutup dari 20 persen dana BOS, tapi bagaimana dengan maintenance sekolah dan pengembangan guru,” ujar Joko.

Ia juga menyoroti sekolah dengan jumlah siswa sedikit yang semakin terbebani. Di salah satu sekolah di Ungaran, dana BOS untuk gaji non ASN hanya sekitar Rp27 juta per tahun, sementara beban pegawai ada empat orang.

“Akhirnya sekolah harus tombok dari urunan paguyuban orang tua, bahkan guru ikut bersodaqoh. Ini problem serius,” tegasnya.

Joko berharap Pemkab Semarang melakukan evaluasi menyeluruh terkait penempatan dan pembiayaan pegawai non ASN agar tidak menghambat perkembangan sekolah.

“Jangan dipatok rata. Harus dipetakan sekolah mana yang mampu dan mana yang tidak. Kalau tidak, sarana prasarana rusak, kegiatan siswa terhambat, dan tujuan pendidikan tidak tercapai,” pungkasnya. (win)

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
KONI Kabupaten Semarang mengajukan nota keberatan yuridis kepada KONI Jawa Tengah setelah banding terkait hasil pertandingan atlet paralayang Muhammad Afifian ditolak. Sengketa nomor open distance tersebut berkaitan dengan penerapan konversi jarak terbang menjadi poin yang dinilai tidak dijelaskan secara tegas dalam Technical Handbook maupun saat Technical Meeting Porprov Jateng XVII 2026.
KONI Kabupaten Semarang Layangkan Nota Keberatan ke KONI Jateng, Persoalkan Putusan Sengketa Atlet Paralayang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
Sebuah truk tronton bernomor polisi W 9548 US mengalami kecelakaan di tanjakan setelah Jembatan Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (13/11/2026). Diduga tidak kuat menanjak saat melaju dari Salatiga menuju Bawen, truk bergerak mundur hingga menabrak pembatas jalan, tiang listrik, dan teras rumah warga. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan sebuah sepeda motor rusak parah dan arus lalu lintas tersendat.
Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Truk Tronton "Gelondor" Hantam Motor dan Terjun ke Rumah Warga di Bawen
[pekok2]