SEMARANG – Polda Jawa Tengah membantah adanya isu tentang warga Wadas, Kabupaten Purworejo yang dipaksa aparat untuk menandatangani persetujuan tambang,
Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyatakan bahwa saat ini proses yang dijalani adalah pengukuran lahan, bukan meminta persetujuan warga terhadap proyek bendungan Bener.
“Tak ada warga yang diintimidasi untuk dimintai persetujuan atas proyek Bendungan Bener. Proyek tersebut saat ini sudah berjalan. Wilayah Wadas merupakan area yang digunakan untuk pengambilan bahan andesit. Jadi tak ada warga yang dipaksa untuk menyetujui proyek bendungan,” ujarnya kepada halosemarang.id Jumat (11/2/2022).
Iqbal menegaskan bahwa bahkan dirinya langsung terjun ke Wadas untuk memerintahkan kepada anggota yang bertugas di lapangan agar tidak bertindak represif.
“Ternyata sama sekali tidak ada intimidasi. Bisa di cek juga pada Kepala Desa atau Camat. Saya yakin jawabannya akan sama,” paparnya.
Aksi aparat gabungan di lapangan, saat ini adalah mencoba mendinginkan situasi serta mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo yang tengah mengukur lahan warga untuk dibebaskan.
“Aparat juga membagikan ratusan paket bansos berupa sembako untuk warga. Ini dilakukan semata-mata karena kita juga bagian dari mereka. Kami amat berempati terhadap masyarakat disana,” terang Kabid Humas.
Dijelaskan, warga Wadas saat ini sudah banyak yang menyetujui pembebasan lahannya guna keperluan penambangan andesit. Progres terakhir pengukuran lahan kini sudah hampir 90% berjalan.
Namun, menurutnya hmbatan utama yang ada di lapangan adalah pemilik lahan banyak yang tinggal di luar kota.
“Ada yang di luar kota. Bahkan ada yang luar pulau,” jelasnya.
Sejauh ini warga pemilik lahan tidak merasakan teror atau tekanan aparat. Bahkan mereka minta pengukuran lahan yang dilakukan BPN, didampingi oleh tim gabungan.
“Ada juga warga yang meminta pengukuran lahan mereka disegerakan. Supaya cepat selesai urusannya,” tandas kabidhumas.
Kombes Iqbal menyebut memang ada warga pro dan kontra terkait pembebasan lahan di Wadas. Namun dia memastikan tak ada pemaksaan aparat agar warga menyetujui pembangunan proyek bendungan Bener atau pembebasan lahan.
“Untuk itu kami minta publik bijak untuk memilih dan memilah informasi yang beredar terutama di media sosial, terutama untuk masalah pembangunan bendungan Bener dan permasalahan di Wadas. Banyak yang menyesatkan dan tak sesuai fakta,” imbuhnya.
