RASIKAFM.COM | UNGARAN — Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), program Desa Tangguh Bencana (Destana) dipercepat dengan melibatkan perguruan tinggi, relawan, hingga optimalisasi dana desa, di tengah keterbatasan jumlah personel.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, menjelaskan pada tahun 2024 Pemkab Semarang awalnya hanya menganggarkan penambahan tiga Destana. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut berhasil ditingkatkan menjadi enam Destana. Hal itu dilakukan dengan menggabungkan desa-desa yang memiliki ancaman bencana serupa serta membentuk tim Destana yang efektif.

“Destana tidak memerlukan keterlibatan banyak orang, sekitar 20 orang sudah cukup, asalkan pembagian tugas jelas dan mendapatkan pelatihan yang tepat,” ujarnya di Ungaran, Rabu (21/1/2026).

Pada tahun 2025, penambahan Destana kembali dilakukan sebanyak enam desa. BPBD juga menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) agar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) diarahkan menjadi KKN tematik kebencanaan. Dari kerja sama tersebut, BPBD menugaskan 10 fasilitator bersertifikat untuk mendampingi desa-desa yang melaksanakan KKN.

“Hasilnya, sepanjang 2025 tercatat penambahan 66 Destana. Saat ini total Destana di Kabupaten Semarang mencapai 90 desa dari sekitar 150 desa yang kami anggap rawan bencana,” jelasnya.

Alexander menegaskan pembentukan Destana tidak berhenti pada struktur organisasi semata. BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) agar keberadaan Destana diperkuat melalui regulasi desa. Dalam peraturan bupati (Perbup) yang menjadi dasar APBDes, telah dicantumkan klausul bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana.

“Harapan kami muncul Destana-Destana mandiri, yang bukan hanya menyelesaikan program pembentukan, tetapi juga merasa bahwa Destana itu penting,” katanya.

Menurutnya, peran Destana tidak hanya difokuskan pada bencana alam, tetapi juga bencana nonalam dan sosial. Destana diharapkan menjadi motor penggerak penanganan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat (trantibum) di desa, tidak terbatas pada kebencanaan saja. Para kepala desa yang telah memiliki Destana diminta memperhatikan keberlanjutan kegiatan Destana melalui dukungan dana desa, termasuk pengadaan peralatan sederhana.

“Misalnya saat ada pohon tumbang, Destana bisa langsung menangani tanpa harus menunggu BPBD. Kami turun jika memang diperlukan alat berat,” jelas Alexander.

Ia menambahkan, Destana merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana, sehingga tanggung jawab utama tetap berada di tingkat desa. Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah sekitar 50–60 desa yang belum memiliki Destana. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta dukungan pembentukan sekaligus penilaian ketangguhan desa. Selain itu, pemberdayaan melalui KKN tematik dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menjangkau banyak desa.

“Keterbatasan personel juga menjadi tantangan. Saat ini kami hanya memiliki 34 personel, termasuk pegawai, PPPK, paruh waktu, dan alih daya,” pungkasnya. (win)