URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga melaksanakan vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing sebagai langkah pencegahan meski tidak ada kasus rabies yang muncul di kota tersebut. Kepala Dispangtan Salatiga, Heny Mulyani, memimpin program ini, yang dilaksanakan di Salatiga, pada Kamis (10/10/2024).

Mbak Google

KABAR RASIKA

Cegah Rabies, 50 Kucing dan Anjing akan Dapat Vaksin Gratis

Cegah Rabies, 50 Kucing dan Anjing akan Dapat Vaksin Gratis

Cegah Rabies, 50 Kucing dan Anjing akan Dapat Vaksin Gratis

Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga melaksanakan vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing sebagai langkah pencegahan meski tidak ada kasus rabies yang muncul di kota tersebut. Kepala Dispangtan Salatiga, Heny Mulyani, memimpin program ini, yang dilaksanakan di Salatiga, pada Kamis (10/10/2024).
Foto dok IST
Petugas saat suntikkan vaksin rabies ke kucing beberapa waktu lalu
featured-img

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Meski tidak muncul kasus rabies di Salatiga, namun Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga gencar melaksanakan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan kucing dan anjing sebagai upaya pencegahan munculnya kasus rabies.

Kepala Dispangtan Salatiga Heny Mulyani menyebut, program vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pemiliknya dan tidak muncul kasus rabies.

“Di Salatiga tidak ada kasus rabies, tapi kita kan harus melakukan tindakan preventif pencegahan. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman bagi pemilik dan warga Salatiga,” jelas Heny, Kamis (10/10/2024).

Saat ini lanjutnya, pihaknya masih mempunyai kuota 50 kucing dan anjing untuk mendapatkan vaksin rabies.

“Minat dari pemilik kucing dan anjing untuk mengikuti program ini sangat tinggi,” imbuh Heny.

Heny menambahkan, masyarakat pemelihara kucing dan anjing sewaktu-waktu akan dilayani pada program vaksin rabies.

“Ke depannya kita akan lakukan terus program vaksin rabies,” kata Heny.

BACA JUGA :

Komisi A DPRD Salatiga Soroti Tunggakan Biaya Pasien RSUD hingga Milyaran
Komisi A DPRD Salatiga Soroti Tunggakan Biaya Pasien RSUD hingga Milyaran
BPJS Kesehatan mencatat kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia hingga akhir 2025. Dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan 2025, Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyebut layanan kesehatan dimanfaatkan 725,3 juta kali, didukung penguatan layanan digital, jaringan fasilitas kesehatan, serta kondisi Dana Jaminan Sosial yang tetap sehat untuk menopang SDM produktif.
JKN Catat 725 Juta Layanan Kesehatan Sepanjang 2025, Kepesertaan Tembus 98,62 Persen
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Layanan Online Psikolog Gratis (Logis) di Semarang, Kamis (2/7/2026), untuk memperluas akses pendampingan kesehatan mental tanpa biaya. Masyarakat dapat berkonsultasi secara privat melalui aplikasi JNN Ext 2 pada hari dan jam layanan yang ditetapkan, dengan psikolog dari delapan rumah sakit milik Pemprov Jateng, sebagai langkah deteksi dini masalah psikologis dan pengurangan stigma.
Warga Jateng Kini Bisa Konsultasi Psikolog Gratis Secara Online lewat Logis
Faktor Ekonomi Dorong Minat KB Pria di Kabupaten Semarang
Faktor Ekonomi Dorong Minat KB Pria di Kabupaten Semarang
Pemerintah mengubah strategi penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan melakukan skrining aktif dari rumah ke rumah guna menemukan 1,08 juta kasus sepanjang 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Senin (29/6/2026), karena hingga pertengahan tahun baru sekitar 800 ribu penderita terdeteksi sehingga percepatan penemuan kasus diperlukan untuk memutus rantai penularan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.
Lawan TBC! Wamenkes Minta Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi CPNS tahun 2026 dengan mayoritas dialokasikan untuk tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat. Sekda Jateng Sumarno menyampaikan usulan tersebut di Semarang, Kamis (25/6/2026), sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga medis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan pemerintah, meski persetujuannya masih menunggu keputusan Kementerian PANRB.
1.000 Formasi CPNS Diusulkan Pemprov Jateng, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Utama

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

SMA Sainstek Ahmad Dahlan Salatiga menggelar kegiatan Awalussanah di Gedung DPRD Kota Salatiga, Sabtu (11/7/2026), dengan penyampaian materi menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program sekolah, guru, dan siswa baru sekaligus menegaskan komitmen membangun sekolah modern berbasis sains, teknologi, riset, serta nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menyiapkan lulusan berdaya saing global.
42 Siswa Baru SMA Sainstek Salatiga ikuti Awalussanah, Penyajian Materi disampaikan dalam Dua Bahasa
DPC PPP Kabupaten Semarang mulai menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029 dengan memperkuat konsolidasi organisasi dan menyasar generasi milenial serta pemilih pemula. Hal itu disampaikan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Semarang Zaenudin di Ungaran, Kamis (16/7/2026), usai kepengurusan baru periode 2026–2031 menerima SK DPP. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa serta peningkatan pendidikan politik bagi kader muda.
PPP Kabupaten Semarang Bidik Pemuda dan Pemilih Pemula Hadapi Pemilu 2029
Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di Perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadukan kasus tersebut ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (15/7/2026). Para korban menuntut pengembang mengembalikan dana sekitar Rp1,4 miliar setelah proyek mangkrak, rumah tidak kunjung dibangun, dan sebagian sertifikat belum diterbitkan. DPRD meminta pengembang menuntaskan pengembalian dana hingga September 2026 serta menunda penerbitan izin proyek sampai seluruh persoalan konsumen selesai.
Puluhan Korban Perumahan Bandarjo Village Permai Mengadu ke DPRD, Tuntut Refund Rp1,4 Miliar