Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan itu dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks napiter. Salah satunya adalah memberikan lapangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian di kalangan eks napiter. Konsep tersebut akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

“Hari ini kami di Jawa Tengah untuk koordinasi masalah teknis yang akan dikerjakan ke depan. Mudah-mudahan bis diwujudkan agar eks napiter yang keluar sudah ada tempat untuk menampung dan memberdayakan mereka. Harapannya ke depan tidak kembali ke kelompoknya dan punya kemandirian bidang ekonomi,” katanya.

Boy Rafli menjelaskan di Jawa Tengah ada sekitar 130 eks napiter. Jumlah itu tersebar di beberapa daerah. Keberadaan KKTN itu diharapkan bisa menjadi kantong kegiatan kepada para eks napiter.

“Ada beberapa titik pusat deradikalisasi yang sudah berjalan dan ditambah lagi yang ini. Jadi disesuaikan dengan domisili mereka. Misal yang berdomisili di wilayah Pantura seperti Semarang, Pekalongan, dan lainnya bisa disatukan di tempat baru ini. Kegiatan yang di Soloraya itu sudah ada beberapa titik tapi tidak menggunakan sistem kawasan, tersebar,” katanya.

Hasil koordinasi dengan Ganjar Pranowo, lanjut Boy Rafli, pengembangan kesejahteraan itu juga akan disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Untuk itu dalam KKTN ini juga akan disinkonkan dengan memberikan kemampuan dan infrastruktur untuk mendukung minat eks napiter.

“Jadi akan ada assessment awal per individu. Lalu dikelompokkan dalam minat yang sama untuk diberi pembekalan ketrampilan. Setiap kelompok bisa sekitar 30an eks napiter,” katanya.