[@]Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang terus berupaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Salah satunya dengan mengusung konsep smart city yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan Data yang akurat dan dibantu dengan sistem elektronik (e-Office), diharapkan mampu membantu pemerintah untuk lebih lincah dan sigap merespon perubahan masyarakat yang makin kompleks.
“E-Office sebagai kantor digital, yang kegunaannya bisa memfasilitasi ASN dan perangkat desa untuk dapat bekerja di mana saja, kapan saja, tidak lagi terbatas waktu dan tempat,” ujar Bupati Semarang Ngesti Nugraha dalam acara launching Program dan Bimtek Akselerasi Implementasi SPBE Menuju Flexible Working Arrangement Kabupaten Semarang (Serasi) di Balai Bahasa Provinsi Jateng, Ungaran, Selasa (27/6/2023).
Dengan adanya program ini, lanjut Ngesti, fungsi administrasi serta pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, tepat, serta dapat mewujudkan interopabilitas
fungsi data dan informasi di Pemkab Semarang.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD, untuk mulai serius membangun kolaborasi dan berbagi pakai data, serta mengoptimalkan
penggunaan aplikasi e-Office hingga ke level desa sehingga pelayanan ke masyarakat dapat lebih cepat dan tepat,” urainya.
Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Semarang ini berpesan untuk membangun Kabupaten Semarang harus didasarkan pada rencana dan data yang baik serta valid. Data yang valid diperoleh dari kolaborasi serta kerjasama yang baik antar OPD.
“Jadi tidak boleh lagi ada server data yang terpisah–pisah, harus terintegrasi.
Jangan ada lagi pembangunan aplikasi baru tanpa perencanaan yang matang yang hanya membuang anggaran,” terangnya.
Pemrakarsa Program Serasi, Wiwin Sulistyowati menerangkan saat ini tuntutan publik terhadap keberadaan pemerintahan yang responsif, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas semakin tinggi. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk merubah konsep pelayanan dalam berbagai hal, sehingga jalannya kehidupan masyarakat semakin efisien.
“Sehingga SPBE menjadi salah satu peluang untuk mewujudkan hal tersebut,” paparnya.
Terkait e-Office seperti yang disampaikan Bupati Semarang, diharapkan bisa menjadi pilar pendukung utama terciptanya reformasi birokrasi di Kabupaten Semarang, yaitu bisa memfasilitasi ASN dan perangkat desa untuk dapat bekerja di mana saja, kapan saja, tidak lagi terbatas waktu dan tempat.
“Kedua sistem ini (e-Office dan e-Office Desa) dapat saling bersinergi, berkomunikasi dan bertukar data, sehingga semakin memudahkan dalam kegiatan administrasi serta pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Melalui Program Serasi ini, kata Wiwin, dapat mengeliminasi beberapa kelemahan yang ada pada SPBE. Di antaranya, implementasi kebijakan masih kurang karena kelengkapan dokumen formal masih belum lengkap, tidak dapat menyajikan data secara real time, terbatasnya personel yang paham IT, beragamnya aplikasi yang belum terintegrasi dan bersifat parsial.
“Selain hal itu, tentu saja dapat menghemat anggaran terutama dalam urusan surat menyurat karena tidak memerlukan kertas lagi. Sehingga anggaran bisa dialokasikan ke hal lain,” tandasnya. (win)
