KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Eks Pengacara Pemilik Lahan, Petrus Wekan Pastikan Lahan Tambang Bukan Tanah Adat

Eks Pengacara Pemilik Lahan, Petrus Wekan Pastikan Lahan Tambang Bukan Tanah Adat

Eks Pengacara Pemilik Lahan, Petrus Wekan Pastikan Lahan Tambang Bukan Tanah Adat

Konflik antara perusahaan Bahana Lintas Nusantara (BLN) Grup dan warga Kampung Sawe Suma di Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Papua, berlanjut dengan pernyataan dari Petrus Wekan, mantan pengacara pemilik lahan. Petrus menjelaskan bahwa masalah ini bermula dari kesalahpahaman terkait pembukaan tambang emas yang melibatkan investor Nicholas Nyoto Prasetyo dari Nusantara Grup, dengan penghubung Ismail Sroyer dan pelaksana Max Ohe, wakil ketua MRP.
Foto Arief Rasika
Pengacara Petrus Wekan, SH asal Papua saat memberikan keterangan kepada wartawan di Salatiga, terkait konflik lahan pertambangan emas di Papua

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Konflik antara perusahaan Bahana Lintas Nusantara (BLN) grup dengan warga di Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua masih berlanjut. Kali ini, Petrus Wekan, mantan pengacara pemilik lahan memberikan keterangan duduk perkara masalah tersebut di Papua.

Petrus menyebut, permasalahan yang carut-marut ini merupakan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Rencana pembukaan tambang emas itu bermula saat adanya temuan potensi emas yang diketahui oleh Marten Basaur dan Wiliam Sroyer. Kemudian mereka membutuhkan investor dan didatangkan investor dari Nusantara grup, yakni Nicholas Nyoto Prasetyo dengan penghubung Ismail Sroyer yang merupakan putra Papua. Selanjutnya mereka melakukan kontrak kesepakatan kerjasama.

“Dalam kesepakatan kerja ini, bukan Marten Basaur dan Pak Sroyer yang mendapatkan kuasanya, tapi pak Max Ohe. Karena Max Ohe merupakan wakil ketua MRP ( Majelis Rakyat Papua). Menurut pak Nicho kalau memberikan kuasa kepada individu akan riskan, apalagi (Marten) bukan orang Papua. Selain itu, Max Ohe juga punya organisasi Barisan Merah Putih (sehingga pelaksana di lapangan diberikan),” terang Petrus kepada sejumlah wartawan di Hotel Laras Asri, Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (25/6/2024).

Dijelaskan lahan tambang bukan merupakan tanah adat. Kalau dari awal tanah adat maka tidak akan dijadikan tambang. Lahan tambang itu adalah perdusunan dan pekarangan.

Dikatakan, setelah itu, ada kesepakatan kerja untuk membuka tambang emas antara Max Ohe sebagai pelaksana dan pemilik lahan Yohan Jasa. Namun konflik itu muncul setelah adanya permintaan uang masuk dan permintaan uang adat untuk permisi. Pihak Max Ohe sudah memberikan uang sebesar Rp 20 juta.

“Kemudian tidak tahu bagaimana, ada permintaan uang Rp 300 juta, setelah lahan diratakan. Sedangkan dalam perjanjian itu tidak ada,” jelas Petrus.

Hal itulah yang membuat konflik ini berlarut-larut hingga warga Papua mendatangi rumah investor tambang yang berada di Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban hutan yang telah diratakan.

Diakuinya, kedatangan dirinya langsung di Salatiga sebenarnya untuk memberikan bantuan kepada Marten Basaur. Sebab dirinya mendapatkan informasi Marten melakukan tindakan anarkis di Salatiga. Sedangkan investor tidak terlibat secara langsung di lapangan. Sehingga kedatangan Marten di Salatiga untuk menemui investor salah alamat.

“Saya mempertanyakan kepada dia (Marten), kalau kau masuk ke sana (investor) tujuanmu apa?, karena kalau kau masuk ke pak Nicho tidak ada hubungan hukumnya. Karena kerjasama itu antara Pak Max Ohe dan Yohan Jasa (pemilik lahan), sekarang Marten ini langsung ke pak Nicho potong jalur, kalau memang mau proses hukum harusnya langsung ke pak Max Ohe,” jelas dia.

Dikatakan, kuasa yang dibawa Marten adalah kuasa untuk melakukan pekerjaan pertambangan di lapangan. Bukan kuasa untuk melakukan mediasi dan perundingan. Sebab kuasa untuk tindakan dan persoalan hukum masih dipegang dirinya. Meskipun pada beberapa hari lalu telah dicabut.

Diakuinya dirinya hanya ingin meluruskan permasalahan yang terjadi. Bukan membela pihak pemilik lahan ataupun perusahaan.

“Saya hanya berbicara soal faktor hukum di lapangan. Kalau memang pak Nicho terlibat dalam perjanjian ini, dari awal pasti akan laporkan ke polisi. Dari awal pak Nicho tidak terlibat di sini, tidak ada satupun kontrak atas nama pak Nicho,” tandasnya.

Petrus mengungkapkan pula bila dia diputuskan sebagai pengacara secara sepihak. Namun Petrus mengatakan tidak tahu maksud dipuskan sepihak.

Petrus Wekan, saat berikan keterangan pers

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Kecelakaan melibatkan truk tangki minyak goreng dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di turunan depan Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (17/11/2026). Salah satu pengendara, Endang Yuningsih (45), selamat dengan luka lecet setelah terjatuh dan truk tangki diduga melaju tak terkendali hingga melompati posisinya.
Detik-Detik Mencekam di Turunan PN Ungaran! Pengemudi Ojol Selamat Usai Dilompati Truk Tangki
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah mengikuti Grand Closing Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) 2026 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026). Melalui permainan edukatif, talkshow, dan kompetisi, kegiatan kolaborasi BI, Kementerian Keuangan, OJK, serta LPS ini mengajak generasi muda memahami pengelolaan uang, investasi, dan risiko keuangan.
Ratusan Mahasiswa Antusias Ikuti LIKE IT! 2026 di Undip, Belajar Keuangan Sambil Berburu Hadiah
Sebanyak 1.217 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang menyatakan bersedia melanjutkan pendidikan setelah proses verifikasi dan validasi terhadap 4.119 anak hingga pertengahan Triwulan IV 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan mengarahkan mereka ke jalur pendidikan nonformal melalui PKBM dengan program Paket A, B, dan C, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu berpeluang mengakses Sekolah Rakyat.
Disdikbudpora Kabupaten Semarang Siapkan 10 Sekolah Inklusi dan 4 ULD di 2027
Kontingen Kota Salatiga menempati peringkat ketiga Porprov XVII Jawa Tengah 2026 dengan raihan 144 medali, terdiri atas 41 emas, 37 perak, dan 66 perunggu. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Pemkot Salatiga memberikan bonus pembinaan kepada atlet dan pelatih dalam acara penyambutan kontingen di Rumah Dinas Wali Kota, 14 November 2026.
Peringkat III Porprov, Atlet Peraih Emas Salatiga Terima Bonus Rp42 Juta
[pekok2]