Pekalongan, Jamksnews – Mekanisme Coordination Of Benefit (COB) antara perusahaan asuransi dengan BPJS Kesehatan mengalami penyesuaian, yaitu pada mekanisme alur penjaminan pelayanan. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan, yang diselenggarakan secara online, Kamis (21/01).
Pada sosialisasi yang dihadiri perwakilan Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan badan usaha se-Pekalongan ini, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sony Tito Nugroho menyampaikan bahwa secara sederhana tidak ada lagi alur COB yang melibatkan antara BPJS Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).
“Secara garis besar, tidak ada lagi alur COB yang melibatkan BPJS Kesehatan terhadap AKT. Selisih biaya karena COB akan ditagihkan langsung oleh FKRTL kepada peserta / pemberi kerja ataupun AKT,” ujarnya.
Sony menjelaskan bahwa selisih biaya sesuai ketentuan hanya berlaku pada peningkatan kelas rawat inap yang merujuk pada Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa pembayaran selisih biaya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan.
Dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020, BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai penjamin dan pembayar pertama, dalam artian BPJS Kesehatan terlebih dahulu memberikan penjaminan kepada Peserta AKT Jaminan Kesehatan dan melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
Sementara itu salah satu perwakilan dari FKRTL yang hadir, Koordinator Casemix RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, Agus Riyanto Jalil mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi rumah sakit utamanya dalam pengajuan klaim.
“Sesuai juknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan, klaim bisa diajukan sampai dengan pelayanan tanggal 31 Desember 2020, tentunya juga dengan memperhatikan masa kadaluarsa klaim. Kami juga siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan AKT maupun pemberi kerja yang membutuhkan informasi terkait perhitungan selisih biaya sesuai dengan ketentuan perundangan,” ujarnya. (ma/ey)
