Harap nonaktifkan putar otomatis pada perangkat Anda untuk tampilan terbaik.

URL audio tidak tersedia.

BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, ANDIKA PERKASA DAN HENDRAR PRIHADI, MEMULAI SAFARI POLITIKNYA DENGAN BERKELILING JAWA TENGAH UNTUK MEMPERKENALKAN DIRI KEPADA PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PDIP DI SELURUH KABUPATEN/KOTA. PADA JUMAT, 6 SEPTEMBER 2024, MEREKA MENGHADIRI RAPAT KERJA CABANG KHUSUS (RAKERCABSUS) BERSAMA DPC PDIP KOTA SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG DI BANARAN COFFEE, BAWEN. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA (LKPP), HENDRAR PRIHADI, HINGGA KINI BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN ATAS PENGUNDURAN DIRINYA SETELAH MENDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH MENDAMPINGI ANDIKA PERKASA DALAM PILGUB JATENG 2024. HENDI, SAPAAN AKRABNYA, TELAH MENGURUS SURAT PENGUNDURAN DIRI SEJAK BEBERAPA WAKTU LALU NAMUN MENYATAKAN PROSES TERSEBUT MEMERLUKAN WAKTU. HASIL TES KESEHATAN PARA PASANGAN CALON (PASLON) WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA TELAH DISERAHKAN OLEH RSUD DR. MOEWARDI SOLO PADA RABU (4/9/2024) SORE. SELURUH PASLON DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS). PENYERAHAN HASIL DILAKUKAN DI GEDUNG KENANGAN RSUD MOEWARDI OLEH WAKIL DIREKTUR RSUD, MANSUR, KEPADA KOMISIONER KPU SALATIGA, DEWI RETNOWATI. TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SALATIGA MELAKUKAN KLARIFIKASI FAKTUAL TERHADAP IJAZAH SMA DARI TIGA PASANGAN CALON (PASLON) PILKADA SALATIGA 2024. KLARIFIKASI INI DILAKUKAN DENGAN MENDATANGI SEKOLAH ASAL PARA PASLON MULAI 5 HINGGA 6 SEPTEMBER 2024. TIGA BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA SALATIGA 2024 MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA PADA SABTU, 31 AGUSTUS 2024. PEMERIKSAAN INI MENCAKUP KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN NARKOTIKA, DAN BERLANGSUNG HINGGA 2 SEPTEMBER 2024. BUPATI SEMARANG, H. NGESTI NUGRAHA, SH MH, MENYAMPAIKAN KEPRIHATINANNYA TENTANG TANTANGAN YANG DIHADAPI GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL, TERUTAMA MARAKNYA BERITA HOAKS DAN BAHAYA TAWURAN AKIBAT INFORMASI PALSU DI MEDIA SOSIAL. DALAM ACARA SENAM DAN JALAN SEHAT "SEMARAK PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-79" DI KECAMATAN TENGARAN PADA SABTU, 31 AGUSTUS 2024, NGESTI MENGIMBAU PARA GURU DAN ORANG TUA UNTUK AKTIF MENDAMPINGI ANAK-ANAK AGAR TERHINDAR DARI PENGARUH NEGATIF MEDIA SOSIAL DAN NARKOBA. PEMERINTAH KOTA SALATIGA BERSAMA KONI SALATIGA MENGADAKAN UPACARA PELEPASAN BAGI 44 INDIVIDU YANG TERDIRI DARI 30 ATLET, 11 PELATIH, DAN 3 WASIT YANG AKAN BERKOMPETISI DALAM PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XXI DI ACEH SUMUT. UPACARA YANG DIGELAR DI PENDOPO PAKUWON PADA JUMAT MALAM, 30 AGUSTUS 2024, INI MENJADI MOMEN PENGUATAN SEMANGAT BAGI KONTINGEN JAWA TENGAH. KETUA KONI SALATIGA, AGUS PURWANTO, MENEKANKAN PENTINGNYA MEMBAWA NAMA BESAR SALATIGA DI KANCAH NASIONAL DAN BERHARAP PARA ATLET AKAN PULANG DENGAN MEDALI. PJ WALI KOTA SALATIGA, YASIP KHASANI, MEMBERIKAN DUKUNGAN BERUPA TALI ASIH SEBESAR RP 3 JUTA PER ORANG KEPADA ATLET, PELATIH, DAN WASIT, SERTA MENYERAHKAN JAKET SIMBOLIS SEBAGAI TANDA DUKUNGAN. PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA UNTUK PILKADA 2024 RESMI DITUTUP PADA KAMIS, 29 AGUSTUS 2024, PUKUL 23.59 WIB, DENGAN TOTAL TIGA PASANGAN CALON YANG MENDAFTAR. PASANGAN PERTAMA ADALAH SINOENG NOEGROHO RACHMADI DAN BUDI SANTOSO, DIDUKUNG OLEH KOALISI PDIP, PKS, NASDEM, DAN PAN. PADA HARI TERAKHIR PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG 2024, PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN SEMARANG SECARA MENGEJUTKAN MENDAFTARKAN PASANGAN NURUL HUDA DAN YARMUJI SEBAGAI CALON TUNGGAL, MENANTANG PASANGAN NGESTI NUGRAHA-NUR ARIFAH. PASANGAN YANG MENAMAKAN DIRI HAJI INI MENDEKLARASIKAN DIRI DI KANTOR DPC PPP KABUPATEN SEMARANG, KAMIS (29/8/2024). PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA, JUAN RAMA DAN SRI WAHYUNI, RESMI MENDAFTAR KE KPU KOTA SALATIGA PADA KAMIS, 29 AGUSTUS 2024, DENGAN DUKUNGAN DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB). MEREKA TIBA DI KANTOR KPU DENGAN IRINGAN MOBIL KLASIK, DIDAMPINGI KADER PKB, TIM SUKSES, RELAWAN, SERTA KIAI DAN TOKOH NU KOTA SALATIGA.

RASIKA105.6 FM

Radio Traffic Pertama di Jawa Tengah

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan, dengan banyak angkot berusia di atas 10 tahun yang semakin tidak diminati penumpang.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Layanan Biskita di Bodetabek Bisa Diperluas

Ditulis Oleh : Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Custom Image

Biskita Trans Depok akan mulai beroperasi 15 Juli 2025 melayani sepanjang 34 kilometer dan melintasi 45 pemberhentian dari Terminal Margonda (Kota Depok) menuju Stasiun LRT Harjamukti dan sebaliknya. Diharapkan dengan adanya BisKita Trans Depok dapat menambah keinginan warga menggunakan transportasi publik.

BisKita adalah program pembenahan angkutan umum yang digagas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2021 setelah melihat kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan. Angkot yang beroperasi di Bodetabek usianya rata-rata di atas 10 tahun, diperkirakan makin meredup dan makin dijauhi penumpang.

Dari 8 pemda di wilayah Bodetabek (Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi), hingga tahun 2024 baru dua pemda yang akan dilayani angkutan umum BisKita. Trans Pakuan di Bogor (Desember 2021), Trans Patriot di Bekasi (Maret, 2024) dan Trans Depok di Depok (Juli 2024). Kota Tangerang dengan APBD telah lebih dulu memiliki layanan angkutan umum TAYO. Pernah beroperasi sebelum pandemi Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan, sayangnya tidak berlanjut hingga sekarang.

Akses ke kawasan hunian

Data dari Badan Pengelola Taperum yang dihimpun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (April 2024), di Bodetabek, ada 1.951 kawasan perumahan. Sebanyak 128 lokasi (6,5 persen) termasuk kategori kawasan perumahan kelas atas yang tidak diberikan layanan angkutan umum subsidi. Perumahan kelas atas tersebut tersebar di Kabupaten Bekasi 23 lokasi, Kab Bogor (5 lokasi), Kab. Tangerang (45 lokasi), Kota Bekasi (8 lokasi), Kota Bogor (3 lokasi), Kota Depok (1 lokasi), Kota Tangerang (10 lokasi), dan Kota Tangerang Selatan (32 lokasi). Kawasan perumahan kelas atas sebagian sudah dilayani JR Connection (JRC).

Sebanyak 11 kawasan perumahan kelas atas sudah dilayani JRC. Sisanya, 117 kawasan perumahan kelas atas secara bertahap akan segera dilayani JRC hingga bisa dituntaskan tahun 2026. Tahun 2024 (40 perumahan), tahun 2025 (40 perumahan) dan tahun 2026 (37 perumahan).

Di samping itu masih ada 1.817 perumahan di Bodetabek yang harus mendapat layanan angkutan umum. Sekitar lebih dari 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum. Kawasan perumahan itu tersebar di Kab. Bekasi sebanyak 667 kawasan perumahan, Kab. Bogor (511 kawasan perumahan), Kab. Tangerang (395 kawasan perumahan), Kota Bekasi (56 kawasan perumahan), Kota Bogor (33 kawasan perumahan), Kota Depok (38 kawasan perumahan), Kota Tangerang (31 kawasan perumahan), dan Kota Tangerang Selatan (93 kawasan perumahan).

Tempat tinggal sebagai bangkitan perjalanan tidak dilayani angkutan umum. Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi. Dirancang tidak lebih dari 500 meter dari hunian sudah mendapatkan layanan angkutan umum.

Sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Namun, saat ini, layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis (bahkan sudah banyak yang hilang), meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada.

Subsidi operasional

Pembenahan angkutan umum perkotaan tahun ini dengan APBN sudah ada di 14 kawasan perkotaan. Dari 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia dengan APBN dan alokasi APBD (9 kota dan 9 provinsi) yang baru terealiasasi (masih kurang dari 5 persen).

Kabupaten Bogor memilik APBD tertinggi, yakni Rp 10 triliun. Diikuti Kab. Tangerang Rp 7,68 triliun, Kab. Bekasi Rp 7,37 triliun, Kota Bekasi Rp 6,3 triliun, Kota Tangerang Rp 5,38 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp 4,5, Kota Depok Rp Rp 4,2 triliun dan Kota Bogor Rp 3,10 triliun.

Dilihat dari angka APBD Pemda di Bodetabek terbilang cukup tinggi dibanding Kota Padang Rp 2,5 triliun yang mengalokasikan operasional Bus Trans Padang 6 koridor sebesar Rp 40 triliun. APBD Kota Pekanbaru Rp 2,83 triliun (alokasi Trans Metro Pekanbaru Rp 34,2 miliar), APBD Kota Semarang Rp 5,46 triliun (alokasi Trans Semarang Rp 250 miliar), APBD Kota Surakarta Rp 2,23 triliun (alokasi Batik Solo Trans Rp 15 miliar), APBD Kota Banjarmasin Rp 2,6 triliun (alokasi Trans Banjarmasin Rp 7,4 miliar).

Bis Listrik untuk layani kawasan perumahan
Sebanyak 552 bus listrik dipesan Kemenperin dari Program Insentif Kendaraan Listrik sebesar Rp 12,3 triliun. Bus tersebut dapat diberikan untuk dioperasikan di 1.824 perumahan kelas menengah dan bawah di Kawasan Bodetabek dalam upaya mengisi kekosongan layanan angkutan umum di kawasan perumahan.

Langkah awal sudah dilakukan, namun masih perlu upaya lain mencari pendanaan pengoperasian angkutan umum selain APBN/APBD, seperti tarif penumpang dan iklan, Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi parkir, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJLS) BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta, alokasi angkutan pelajar dari Dana Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Darat.

Membenahi angkutan umum jangan berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikutsertaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan. Alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) juga dinilai penting. Harus ada dana khusus dari pemerintah. Namun, sebelum itu, daerah harus berupaya terlebih dahulu,

Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan subsidi layanan angkutan di wilayah Bodetebek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 2 (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menyebutkan pemberian subsidi layanan angkutan umum lintas daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara proporsional.

Kelembagaan dan pendanaan

Kelembagaan untuk mengelola angkutan di Bodetabek perlu diperhatikan. Agar lebih memudahkan pengelolaan dan mencari sumber pendaaan dapat dibuat dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan adanya BLUD pengelolaan dapat lebih dimudahkan. Jika ada bantuan armada bus dari pihak luar dapat segera dioperasikan. Tentunya dimulai dalam bentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Dinas Perhubungan.

Demikian pula jika ingin mengelola angkutan bagi karyawan sejumlah perusahaan swasta dapat dilakukan. Perusahaan akan lebih hemat menyediakan fasilitas angkutan umum ketimbang memberikan uang transportasi ke setiap individu karyawa. Selain juga untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di sekitar pintu keluar masuk pabrik akibat banyaknya pegawai Perusahaan yang menggunakan sepeda motor.

ASN dapat dikelola untuk menjadi penumpang tetap BisKita. Tidak harus setiap hari, namun dari instansi yang ada dapat diatur secara bergiliran pada hari kerja. Tarif khusus dapat diberikan bagi kelompok lansia, pelajar/mahasiswa, disabilitas, veteran.

Masih perlu upaya lain lagi, yakni mencari pendanaan (funding) pengoperasian angkutan umum selain APBN/APBD, seperti pengenaan tarif penumpang dan iklan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi parkir, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJLS) BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Swasta, alokasi angkutan pelajar dari Dana Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Darat dari Kementerian Keuangan. DAK baru bisa diusulkan awal tahun 2025. Tahun 2024 masih fokus transportasi perairan dan daerah 3TP. (hrs)