URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

Bupati Semarang menerapkan kebijakan relaksasi jatuh tempo dan diskon 25% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), mencapai dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PBB-P2 hingga November 2023 mencapai Rp68,5 miliar dari target Rp88 miliar, meningkat dari capaian Desember 2022 sebesar Rp64 miliar.
Bupati Semarang menerapkan kebijakan relaksasi jatuh tempo dan diskon 25% Pajak Bumi dan Bangunan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah. Realisasi PBB P 2 hingga November 2023 mencapai 68,5 miliar rupiah dari target 88 miliar rupiah, meningkat dari capaian Desember 2022 sebesar 64 miliar rupiah.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Relaksasi Jatuh Tempo PBB, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Alami Peningkatan

Relaksasi Jatuh Tempo PBB, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Alami Peningkatan

Relaksasi Jatuh Tempo PBB, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Alami Peningkatan

Bupati Semarang Ngesti Nugraha didampingi Ketua DPRD Bondan Marutohening, Sekda Djarot Supriyoto dan Kepala BKUD Rudibdo menyerahkan hadiah bagi WP yang patuh membayar PBB sebelum jatuh tempo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (30/11/2023).

Foto: BKUD Kab Semarang

Bupati Semarang Ngesti Nugraha didampingi Ketua DPRD Bondan Marutohening, Sekda Djarot Supriyoto dan Kepala BKUD Rudibdo menyerahkan hadiah bagi WP yang patuh membayar PBB sebelum jatuh tempo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (30/11/2023).
Featured Image

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Kebijakan Bupati Semarang untuk memberikan relaksasi jatuh tempo serta diskon 25 persen ketetapan bagi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), berdampak positif bagi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika dilihat dari parameter PBB-P2, hingga 30 November 2023, realisasinya mencapai Rp68,5 miliar dari target sebesar Rp88 miliar. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada Desember 2022, dimana hanya berada pada angka Rp64 miliar.

“Artinya, kebijakan Pak Bupati melalui Surat Keputusan tentang keringanan dan relaksasi jatuh tempo pembayaran PBB memberikan dampak positif. Kesadaran masyarakat meningkat untuk menyelesaikan kewajibannya,” kata Rudibdo ditemui di Ungaran, Jumat (1/12/2023).

Secara keseluruhan, jelas Rudibdo, realisasi pajak daerah hingga akhir November 2023 mencapai lebih dari Rp229 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya berada pada kisaran Rp222 miliar. Sedangkan dari sektor retribusi, juga turut menyumbang PAD sebesar hampir mencapai Rp37 miliar.

“Tahun 2024, kami akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) guna mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah maupun PBB-P2. Dengan demikian, pembayaran PBB bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya terus berupaya melakukan inovasi untuk menggenjot kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Salah satunya dengan memberikan stimulus berupa reward (hadiah) kepada Wajib Pajak (WP) yang secara tertib menunaikan kewajibannya.
Pihaknya menyediakan sepeda motor, televisi dan kulkas masing-masing sebanyak 9 unit untuk diundi.

“Hal itu sebagai bentuk apresiasi kepada WP yang patuh menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu. Undian hanya berlaku bagi WP yang telah membayar PBB sebelum 30 September 2023,” ujarnya.

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan berprestasi tahun anggaran 2022. Penyerahan penghargaan dan hadiah dilakukan oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha didampingi Ketua DPRD Bondan Marutohening, Sekretaris Daerah Djarot Supriyoto, perwakilan Forkompimda, Ketua TP PKK Peni Ngesti Nugraha dan pejabat lainnya. (win)

BACA JUGA :

Robby Hernawan meluncurkan aksi perubahan Sendi Laras di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Kamis (21/5/2026), untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini melibatkan 50 kader PKK RW melalui pelatihan urban farming, pengolahan sampah organik dan anorganik, serta pemberian bantuan bibit tanaman dan pupuk agar warga mampu menciptakan lingkungan mandiri dan berkelanjutan.
Sendi Laras di Kelurahan Mangunsari, Langkah Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan
DPRD Kota Salatiga menolak rencana penerapan parkir berbayar di puskesmas dan meminta Pemerintah Kota Salatiga menunda kebijakan tersebut. Anggota Komisi A Agus Warsito menilai tarif parkir akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi mayoritas pengguna layanan puskesmas sehingga perlu kajian mendalam, termasuk dasar hukum dan aspek pelayanan sebelum diterapkan.
Dewan Tolak Parkir Berbayar di Puskesmas, Kebijakan harus Dikaji Ulang
Badan Pengelola Keuangan Haji menyiapkan skema cicilan setoran haji dan penguatan ekosistem perhajian di Arab Saudi untuk menekan antrean jemaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang. Dalam keterangannya di Semarang, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira menjelaskan langkah itu dilakukan agar biaya haji lebih terjangkau sekaligus meningkatkan nilai manfaat pengelolaan dana haji yang kini mencapai lebih dari Rp180 triliun.
BPKH Siapkan Strategi Tekan Antrean Haji 5,5 Juta Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji mengelola dana haji sekitar Rp183 triliun melalui instrumen syariah untuk mendukung pembiayaan jemaah haji Indonesia. Dalam diskusi media di Semarang, Rabu (20/5/2026), Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira menyebut nilai manfaat pengelolaan dana mencapai Rp12 hingga Rp13 triliun per tahun, dengan sebagian besar digunakan membantu biaya keberangkatan jemaah reguler agar lebih terjangkau.
Dana Haji Rp183 Triliun Dikelola Syariah, BPKH Bantu Ringankan Biaya Jemaah

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

TERKINI

Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana
Kasus Penganiayaan di Tempat Karaoke Bandungan, Anggota DPRD Temanggung Resmi Ditahan
Polres Semarang menahan anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan di tempat karaoke kawasan Bandungan. Kasat Reskrim AKP Bodia Teja Lelana menyatakan...
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur 19–20 Mei 2026 guna menjaga stabilitas Rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah gejolak ekonomi global akibat konflik Timur Tengah. Kebijakan ini ditempuh saat nilai tukar Rupiah melemah ke level Rp17.700 per dolar AS, meski pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor perbankan masih menunjukkan kinerja positif.
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,25 Persen, Rupiah dan Inflasi Jadi Fokus Utama
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur 19–20 Mei 2026 guna menjaga stabilitas Rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah...
Robby Hernawan meluncurkan aksi perubahan Sendi Laras di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Kamis (21/5/2026), untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini melibatkan 50 kader PKK RW melalui pelatihan urban farming, pengolahan sampah organik dan anorganik, serta pemberian bantuan bibit tanaman dan pupuk agar warga mampu menciptakan lingkungan mandiri dan berkelanjutan.
Sendi Laras di Kelurahan Mangunsari, Langkah Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan
Robby Hernawan meluncurkan aksi perubahan Sendi Laras di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Kamis (21/5/2026), untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat....
DPRD Kota Salatiga menolak rencana penerapan parkir berbayar di puskesmas dan meminta Pemerintah Kota Salatiga menunda kebijakan tersebut. Anggota Komisi A Agus Warsito menilai tarif parkir akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi mayoritas pengguna layanan puskesmas sehingga perlu kajian mendalam, termasuk dasar hukum dan aspek pelayanan sebelum diterapkan.
Dewan Tolak Parkir Berbayar di Puskesmas, Kebijakan harus Dikaji Ulang
DPRD Kota Salatiga menolak rencana penerapan parkir berbayar di puskesmas dan meminta Pemerintah Kota Salatiga menunda kebijakan tersebut. Anggota Komisi A Agus Warsito menilai tarif parkir akan memberatkan...
Badan Pengelola Keuangan Haji menyiapkan skema cicilan setoran haji dan penguatan ekosistem perhajian di Arab Saudi untuk menekan antrean jemaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang. Dalam keterangannya di Semarang, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira menjelaskan langkah itu dilakukan agar biaya haji lebih terjangkau sekaligus meningkatkan nilai manfaat pengelolaan dana haji yang kini mencapai lebih dari Rp180 triliun.
BPKH Siapkan Strategi Tekan Antrean Haji 5,5 Juta Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji menyiapkan skema cicilan setoran haji dan penguatan ekosistem perhajian di Arab Saudi untuk menekan antrean jemaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang. Dalam keterangannya...
Muat Lebih

POPULER

Ratusan warga Dusun Karangtalun, Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang mendatangi kantor desa pada Selasa (19/5/2026) untuk menuntut transparansi penyaluran bansos PKH yang diduga disalahgunakan perangkat desa. Warga menilai bantuan tidak diterima penuh setelah kartu ATM penerima disebut dikumpulkan oleh oknum perangkat.
Diduga Selewengkan Dana Bansos, Warga Mlilir Tuntut Kades dan Kadus Mundur
Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal Nebeng Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang
Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal "Nebeng" Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang
Seorang pengendara sepeda motor nekat memasuki Ruas Tol Batang–Semarang melalui Gerbang Tol Kandeman, Jumat siang (15/5/2026). Petugas PT Jasamarga Semarang Batang bersama patroli jalan tol melakukan pengejaran hingga pengendara berhasil diamankan di sekitar KM 353 A untuk diberikan pembinaan dan edukasi keselamatan.
Motor Nyelonong Masuk Tol Semarang-Batang, Pengendara Mengaku Tak Sadar Sudah di Jalan Bebas Hambatan

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved